Mewujudkan Ketahanan Pangan di tengah Maraknya Pertambangan


By : Ratna Munjiah
 (Pemerhati Sosial Masyarakat)


Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah membuka Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Pertanian Dalam Rangka Terus Mewujudkan Kutai Kartanegara Sebagai Lumbung Pangan Kaltim dan Evaluasi Pengendalian Inflasi, pekan tadi di Aula Kantor Bappeda Kukar Lt.1 Tenggarong. Dalam arahannya Bupati Kukar Edi Damansyah mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan evaluasi apa yang sudah dikerjakan oleh badan atau dinas khususnya Dinas pertanian, peternakan dan juga Dinas perikanan dan kelautan di 5 kawasan pertanian yang sudah ditentukan, yaitu Marangkayu, Sebulu, Muara Kaman, Tenggarong, Loa Kulu, Tenggarong Seberang.(/kaltim.tribunnews.com/2023/11/19/wujudkan-lumbung-pangan-kaltim-pemkab-kukar-gelar-rakor-evaluasi-pembangunan-pertanian)


Penetapan kawasan pertanian didapati tidak tepat sasaran karena faktanya ada beberapa desa yang lahannya dikuasai tambang (khususnya di Tenggarong Seberang). Pembukaan tambang secara  jor-joran mengakibatkan alih fungsi lahan terjadi, lahan yang seharusnya mampu dikelola untuk dijadikan lahan pertanian demi manfaat malah digunakan untuk pertambangan.


Mimpi untuk mewujudkan lumbung akhirnya  benar-benar menjadi khayalan semata. Besarnya materi yang didapatkan dari usaha pertambangan membuat  minat masyarakat terhadap pertanian kurang, termasuk lahan yang beralih fungsi menjadi pertambangan. Dengan beralihnya fungsi lahan akibatnya  rakyat semakin susah dalam mendapatkan kebutuhan pangan. Salah kelola dalam pengaturan urusan rakyat membuat rakyat semakin susah dalam mencukupi kebutuhan pangan dan ini menjadi bukti bagaimana rusaknya sistem kapitalis liberal yang diterapkan saat ini. Seharusnya penguasa negeri ini mengganti penerapan sistem rusak ini kepada sistem shohih yakni sistem Islam.


Islam sebagai sebuah dien yang dilengkapi dengan segenap peraturan hidup tentu jika diterapkan mampu mewujudkan ketahanan pangan dengan berfokus pada sektor pertanian. Kebijakan pun pro petani bukan impor apalagi oligarki. 


Pertanian akan dijadikan sebagai sumber utama pendapatan sehingga rakyat sejahtera dan tata kelola SDAE sesuai syariat. Disadari tidak disadari yang dibutuhkan rakyat  saat ini adalah bahan makanan yang jika itu tersedia maka akan memudahkan rakyat untuk beraktivitas dan tercukupi kebutuhan pangan tersebut jika pertanian maksimal digalakkan. Dan untuk menggerakkan itu dibutuhkan peran negara, dan yang bertanggung jawab atas terpenuhinya kebutuhan rakyat adalah penguasa.


Sebagaimana dalam pandangan Islam penguasa adalah Ra'in,

 dia adalah penanggung jawab sepenuhnya atas rakyatnya dipundak penguasa lah rakyat menggantungkan terpenuhinya kebutuhan hidupnya, dan jabatan kepemimpinan itu meminta pertanggungjawaban. Sebagaimana Imam Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan hadits dari jalur Abu Hurairah ra, bahwa Nabi shalla-Llahu ‘alaihi wa Sallama, bersabda:


إِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَدْلٌ كَانَ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرٌ ، وَإِنْ يَأْمُرُ بِغَيْرِهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ [رواه البخاري ومسلم]


“Sesungguhnya seorang imam itu [laksana] perisai. Dia akan dijadikan perisai, dimana orang akan berperang di belakangnya, dan digunakan sebagai tameng. Jika dia memerintahkan takwa kepada Allah ‘Azza wa Jalla, dan adil, maka dengannya, dia akan mendapatkan pahala. Tetapi, jika dia memerintahkan yang lain, maka dia juga akan mendapatkan dosa/adzab karenanya.” [Hr. Bukhari dan Muslim].


Dipundak pemimpin lah nasib rakyat dipertaruhkan. Hanya dengan sistem Islam maka kebutuhan pangan akan tercukupi karena pemimpin dalam sistem Islam akan menjalankan amanah sebaik-baiknya sebagai bukti ketaatan terhadap pencipta-Nya.


Penguasa dalam Islam akan menjadikan lahan-lahan yang ada menjadi lahan produktif yang bermanfaat bagi umat. Tidak akan ada lahan/tanah mati, dan tidak akan ada pengalihan fungsi lahan, lahan akan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk umat. 


Ketahanan pangan merupakan salah satu masalah strategis yang hukumnya wajib diperhatikan penguasa. Terutama dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat. Ketahanan pangan juga menjadi bagian dari kekuatan negara untuk menjaga kedaulatan negara dari intervensi asing. Bukan hanya itu. Pangan kini menjadi alat politik bangsa-bangsa Barat guna mempengaruhi situasi politik suatu negara.


Karena itu, ketahanan pangan yang tangguh harus didukung dengan kekuatan politik suatu bangsa. Pemerintah harus mempunyai sistem politik pertanian yang juga didukung dengan teknologi peningkatan produksi. Islam sebagai sebuah solusi persoalan umat sangat memperhatikan sistem politik pertanian.


Pada dasarnya, politik pertanian dalam Islam dijalankan untuk meningkatkan produksi pertanian, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Pilihan tata cara peningkatan produksi merupakan hal yang mubah/ boleh untuk ditempuh. Tentu, pilihan cara peningkatan produksi harus dijaga dari unsur dominasi dan dikte asing, serta mempertimbangkan kelestarian lingkungan ke depan. Untuk itu, peningkatan produksi dalam pertanian biasanya menempuh dua jalan: intensifikasi (peningkatan) dan ekstensifikasi (perluasan).


Intensifikasi pertanian dicapai dengan meningkatkan produktivitas lahan yang sudah tersedia. Pemerintah dapat mengupayakan intensifikasi dengan pencarian dan penyebarluasan teknologi budi daya terbaru di kalangan para petani, membantu pengadaan mesin-mesin pertanian, benih unggul, pupuk, serta sarana produksi pertanian lainnya. Dan yang utama pemerintah tidak akan menggantikan keutamaan lahan pertanian dengan pertambangan.

Wallahua'lam

Post a Comment

Previous Post Next Post