Lagi dan Lagi: Menyoal Proyek IKN


Oleh: Apriani


Presiden Joko Widodo mengakui belum ada investor asing yang menanamkan modalnya di mega proyek Ibu Kota negara atau IKN Nusantara. Tetapi beliau menerima dengan tangan terbuka jika ada pihak asing yang ingin berivestasi dalam mega proyek ini. “Sampai saat ini belum ada, tetapi saya yakin bahwa setelah investor di dalam negeri bergerak, semakin banyak tiap bulannya, investor dari luar akan segera masuk,” kata Jokowi dalam keterangan pesr  usai menghadiri APEC CEO Summit, San Francisco yang dilansirkan YouTube sekretaris Presiden pada jumat (17/11).


Dilansir dari katadata, Jumat (17/11/2023) proyek IKN punya daya tarik yang menjanjikan bagi para investor luar negeri, antara lain proyeksi pemanfaatan 80% transportasi publikk berbasis energi hijau dan konsep pembangunan ibukota baru berbasis hutan dan alam dengan 70% area hijau.


Bahaya investasi asing

Investasi asing berbahaya bagi kedaulatan negeri. Apa lagi jika melakukan kerjasama dengan negara asing untuk membangun IKN, masa depan Indonesia dan kondisi masyarakat yang seharusnya diprioritaskan. IKN ibarat proyek Mercusuar, tidak berbasis kebutuhan rakyat dan kemampuan negara. 


Menggantungkan Biaya pembangunan pada investor adalah langkah berbahaya. Padahal potensi modal sejatinya ada banyak hal diantaranya sumber daya yang melimpah, yang mampu menjadi sumber pendapatan negara.


Bahaya dari investasi asing adalah salah salah satu bentuk penjajahan di bidang ekonomi. Berikut bahaya dari investasi asing yang masuk ke dalam negeri untuk pembangunan IKN : Pertama, melibatkan asing sebagai pengarah pembangunan IKN menjadikan Indonesia negara korporatokrasi bukan lagi sebagai negara demokrasi.

Korporatokrasi adalah perusahaan-perusahaan besar yang mendominasi, bahkan mengendalikan pemerintahan. Hal ini didasarkan pada proses tata kelola negara banyak ditentukan oleh kelompok atau kekuatan bisnis tertentu.


Kedua, bahaya yang mengintai negeri ini sebagai dampak investasi asing. Yakni jeratan utang ribawi yang mencekik akan mampu membuat sebuah negara berkembang bangkrut, keuntungan besar hanya dinikmati oleh investor saja dan tergadainya kedaulatan negara karena kebijakan tersandera oleh keinginan para investor.


Ketiga, investasi adalah utang yang melemahkan negara. Negara jadi tidak mandiri, mengandalkan asing untuk membangun IKN.

Karena mengundang investasi asing untuk menggarap Indonesia adalah menggadaikan negara. Investasi akan memberi jalan bagi asing untuk menguasai SDA, eksploitasi kekayaan alam di Kaltim, menguasai SDM, dan mengkhianati hak kepemilikan rakyat.


Keempat, investasi ini membuktikan bahwa Indonesia merupakan negara neolib. Terlihat dari adanya pendekatan untuk membuat berbagai UU bercorak neoliberal.

Mulai dari menghilangkan subsidi, privatisasi BUMN, menumpuk utang atas nama investasi secara terus-menerus, hingga menggenjot pajak.


Di sektor migas dan pengelolaan SDA pun diliberalisasi, membuka kran untuk investasi asing dan memperbolehkan asing untuk memiliki hak kepemilikan hingga lebih dari 90 persen.


Konsep neoliberal tersebut berakar dari ideologi kapitalisme yang berasaskan sekulerisme. Sehingga menciptakan gagasan investasi (utang) sebagai metode penjajahan model baru (neoimperialisme). Maka, harapan kesejahteraan rakyat semakin jauh tak terjangkau.

Investasi dalam Islam


Islam membolehkan investasi dengan syarat yang sangat ketat, yakni pertama negara dilarang keras melakukan praktik riba karena riba ini membuat harta bertambah berlipat-lipat tanpa disertai pertumbuhan barang dan jasa.


Harta mengalami pelipatan hanya karena aktivitas muamalah ribawi, bukan karena harta bertambah karena ada barang yang bertambah atau jasa yang berpindah. Dengan pelarangan ini, barang dan jasa diharapkan akan bisa tumbuh secara produktif dan otomatis.


Upaya yang dilakukan untuk menambah produk barang dan jasa adalah melakukan serapan tenaga kerja. Langkah yang kedua adalah dengan mengoptimalkan posisi baitulmal sebagai sistem keuangan negara.


Rasulullah Saw. pernah mencontohkan memberikan bantuan modal kepada yang membutuhkan, baik dalam bentuk pinjaman tanpa bunga ataupun dengan bantuan berupa hibah, yaitu pemberian dari negara.


Semua itu diberikan kepada siapa pun di antara rakyat yang membutuhkan ketika akan melakukan usaha dalam bidang pertanian, peternakan, perdagangan yang mengelola atau melakukan usaha memanfaatkan laut dan berbagai macam sektor yang lain.

Sehingga serapan tenaga kerja bisa tumbuh dengan baik. Cara lainnya, dengan menata ulang sistem kepemilikan aset yang ada di bumi ini, aset akan dipilah, mana yang menjadi milik negara, milik individu, dan milik umat.


Sumber daya alam yang melimpah jika dikelola secara langsung oleh negara tidak dengan memprivasinya. Tetapi negara mengelolanya secara langsung, di situlah negara bisa mengambil langkah strategis, yaitu menyusun berbagai proyek yang bersifat padat karya sehingga akan sejalan dengan tujuan bernegara tadi, yakni membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya tanpa mengandalkan investasi asing.

Kalau itu dilakukan oleh negara, maka negara bisa leluasa menetapkan proyek yang akan dibuka dengan tujuan menyerap tenaga kerja yang besar. Investasi asing tidak boleh masuk dalam pengelolaan sumber daya alam milik umum, masuk dalam kategori kebutuhan pokok rakyat, atau kebutuhan hidup orang banyak.


Negara dalam pengaturan syariat Islam tadi memang tidak pernah berorientasi profit ketika melakukan interaksi dengan rakyatnya, tetapi negara berinteraksi dengan rakyatnya dalam posisi sebagai junnah (perisai) yang akan melindungi dan melayani berbagai kepentingan masyarakat. Ini pernah diterapkan dalam peradaban Islam yang pertama selama 13 abad lebih dan terbukti.


Empat syarat ini justru semua dilanggar dalam konteks rambu-rambu investasi hari ini. Jadi dalam pandangan Islam, investasi hari ini statusnya haram karena melanggar norma menurut aturan sistem ekonomi Islam.


Pindah IKN dalam Islam


Haram bagi umat Islam memberikan jalan bagi asing untuk menguasai, apalagi negeri muslim bergantung pada mereka. Umat Islam harus mandiri, hanya saja kemandirian ini akan terwujud ketika negara berlandaskan pada ideologi islam yang kaffah (menyeluruh) dan sempurna.


Dalam sejarah dunia, islam telah menorehkan sebuah pemindahan ibu kota dengan penuh kemandirian tanpa bantuan negara lain.


Ibu Kota berada di Baghdad, kota tersebut dibangun secara besar-besaran dan dijadikan pusat pemerintahan oleh Khalifah Abbasiyyah ke-8 Al Mu’tashim.

Kemudian, pindahnya Ibu Kota Khilafah dari Baghdad ke Turki yang ternyata dilakukan tanpa hutang. Konstantinopel Ibu Kotanya atau yang sekarang dikenal dengan Istanbul. 


Pemindahan ibu kota ini semata-mata berorientasi pada pengaturan urusan umat.

Sistem Islam menjalankan roda perekonomian yang mandiri sesuai dengan hukum islam yang mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan manusia, juga menghindari berbagai perjanjian luar negeri yang bertentangan dengan Islam.


Dengan pengelolaan sistem keuangan negara berbasis syariah, maka akan diperoleh pemasukan rutin yang sangat besar dalam APBN negara.

Kebutuhan dana negara yang sangat besar dapat ditutup dengan penguasaan atas sebagian harta milik umum, gas alam maupun barang-barang tambang lainnya.


Tentu hal tersebut hanya bisa terlaksana, jika penguasa mengelola sumber daya alam secara mandiri dengan Islam. Dan konsep-konsep ini bisa terwujud sempurna apabila mengambil Islam secara kaffah (keseluruhan). Wallahu’alam bissawab.

Post a Comment

Previous Post Next Post