Konflik Rempang, Bukti Kapitalis Mencengkeram Kedaulatan

Oleh Suci Halimatussadiah 

Ibu Pemerhati Umat

Rakyat di paksa untuk menyerahkan tanah dan rumah mereka yang sudah di huni turun temurun selama puluhan tahun dengan dalih investasi, rakyat di rampas hak miliknya. Hingga hari ini kita saksikan kecemasan masyarakat Pulau Rempang. Kesedihan yang tergambar seolah mengisyaratkan ketidakberdayaan penguasa atas rakyat di hadapan oligarki (media online serambinews, 20/9/2023). 

Jika merunut ke belakang, konflik Rempang ini sudah terjadi sejak puluhan tahun silam. Kawasan ini sejatinya sudah dihuni masyarakat lokal dan pendatang jauh sebelum terbentuknya Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam). Namun, masyarakat yang tinggal di pulau tersebut selama ini tidak memiliki sertifikat kepemilikan lahan. Ini karena sebagian besar lahan di pulau tersebut awalnya merupakan kawasan hutan di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). 

BP Batam sendiri baru terbentuk pada Oktober 1971 yang diinisiasi BJ Habibie dengan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 41 Tahun 1973 di mana ketiga pulau besar tersebut terhubung untuk menggeliatkan ekonomi. Ketiga pulau ini letaknya sangat strategis karena berada di Selat Malaka. 

Kala itu Habibie mencetuskan konsep Barelang (Batam Rempang Galang). Pada awalnya Barelang digadang-gadang bisa menyaingi Singapura sebagai pusat perdagangan dan industri, meski dalam perkembangannya kawasan ini justru malah menjadi penggerak ekonomi Singapura. Agar pengelolaannya bisa lebih profesional, pemerintah pusat memutuskan membentuk otoritas Batam yang terpisah dengan pemerintah daerah. Kini berubah menjadi BP Batam. Badan inilah yang kemudian mengelola kawasan Batam dan pulau sekitarnya termasuk Pulau Rempang. 

Awal mula konflik Pulau Rempang terjadi pada tahun 2001. Kala itu pemerintah pusat dan BP Batam menerbitkan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) kepada perusahaan swasta. HPL itu kemudian berpindah tangan ke PT Makmur Elok Graha (MEG), praktis masalah status kepemilikan masyarakat yang sudah telanjur menempati di kawasan tersebut semakin pelik. Konflik mulai muncul saat pemerintah Pusat BP Batam dan perusahaan PT MEG mulai menggarap proyek bernama Rempang Eco City. Proyek ini digadang-gadang bisa menarik investasi besar ke kawasan ini. 

Mengutip dari media online Antaranews, (8/9/2023), Menkopolhukam, Mahfud MD menegaskan kasus Rempang itu bukan penggusuran, tetapi pengosongan lahan karena hak atas tanah itu telah diberikan oleh negara kepada entitas perusahaan sejak 2001.

"Proses pengosongan tanah inilah yang sekarang menjadi sumber keributan. Bukan hak atas tanahnya, bukan hak guna usahanya,” beber Mahfud. 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto, menegaskan bahwa lahan tinggal sebagai pemicu kericuhan di Pulau Rempang Kepulaun Riau, tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU).

"Jadi masyarakat yang menempati Pulau Rempang itu tidak ada sertifikat karena memang dulu semua ada di bawah otorita Batam," ujar Hadi dalam rapat kerja bersama komisi II DPR RI di Jakarta masih dikutip dari Antaranews.com. (8/9/2023)

Inilah realitas politik hari ini. Sebuah sistem rusak sumber kekacauan di muka bumi yang membiarkan adanya oligarki kekuasaan, menjadi induk dari segudang masalah yang terjadi dalam setiap lini kehidupan. Sistem kapitalisme yang bercokol di negeri ini telah membutakan nurani, meniadakan keadilan, dan hanya menyisakan derita. Sistem kapitalisme tidak sesuai dengan semboyannya bahwa semua untuk kepentingan rakyat. 

Justru yang terjadi semua dikuasai oleh penguasa dan pengusaha. Rakyat terabaikan tak diurusi haknya demi kepentingan, keuntungan, dan keleluasaan para korporat untuk mengendalikan ekonomi. Bahkan hukum agama pun dicampakkan. Inilah pangkal keterpurukan negeri ini, yakni diterapkannya sekularisme (memisahkan agama dari kehidupan).

 

Sehingga cara pandang dan perbuatan semata-mata didasari asas materi yang bertujuan untuk mendapatkan untung yang sebanyak-banyaknya tanpa lagi memandang halal atau haram. Semua bertujuan hanya satu yaitu meraih kebahagian duniawi. 

Begitu besarnya pengaruh kapitalisme dalam sendi kehidupan sampai dalam pembuatan kebijakan pun tak luput para pemilik modal ini ada di belakangnya. Akibatnya, rakyatlah yang sering terzalimi. Maka, ketika rakyat dikatakan berdaulat, itu hanyalah slogan membius kapitalisme karena yang terjadi malah sebaliknya, pemilik kedaulatan adalah para pemilik modal (kapitalis).

  

Melalui konflik agraria ini pun terlihat penguasa pro kepada siapa. Terlihat jelas dalam membuat kebijakan hanya menguntungkan pengusaha. Relokasi yang digemborkan akan menyelesaikan konflik justru malah menjadi masalah bagi masyarakat, sebab mereka akan kehilangan mata pencaharian dan tempat tinggalnya. Solusi yang diambil sekadar solusi tambal sulam yang tidak meyelesaikan masalah hingga tuntas. 

Hal ini tak lepas dari negara yang bertumpu pada arah pembangunan ekonomi dengan jalan investasi, sehingga melicinkan jalan para oligarki untuk mencengkeram kekuasaan. Ini membuktikan bahwa negara hanya menjadi regulator kepentingan pemilik modal bukan untuk melayani rakyat. 

  

Maka, ketika menyadari bahwa masalah ini muncul secara sistemik, solusinya pun haruslah sistemis. Oleh karena itu, kita memerlukan negara yang menerapkan sistem Islam, agar semua permasalahan dapat diselesaikan dengan mengacu kepada hukum syarak. Selanjutnya, bersikap tidak kompromi dan tawar-menawar dalam menerapkan hukum demi keuntungan dan kepentingan kelompok tertentu.

Dalam Islam, negara akan menutup Investasi asing terutama ketika berhubungan dengan riba. Fungsi negara adalah sebagai pelayan dan pengatur urusan rakyat, semua dilakukan negara untuk kemaslahatan rakyat. Terkait pembangunan, negara akan memberikan fasilitas dengan mendanai dari kas negara yang bersumber dari kepemilikan umum. Sehingga negara tidak akan zalim kepada rakyatnya. Selain itu, dalam Islam, kesadaran keimanan seorang pemimpin negara kepada Sang Pencipta harus senantiasa ada serta selalu merujuk kepada Al-Qur’an dan As-sunah bila akan menerapkan aturan. Begitu pula perbuatan dan pemikirannya ia curahkan untuk kesejahteraan rakyat tak lain demi meraih rida Allah Swt. Maka, wajar seorang pemimpin dalam Islam akan sangat dicintai oleh rakyatnya. 

Sudah sepantasnya kita mencampakkan kapitalisme dan beralih kepada sistem Islam yang dengan menerapkannya maka semua konflik agraria seperti kasus Rempang hari ini dapat diselesaikan dengan adil dan memihak rakyat. 

Hendaknya penguasa merenungkan hadis berikut, "Barang siapa yang mengambil satu jengkal tanah yang bukan haknya, ia akan dikalungi tanah seberat tujuh lapis bumi di hari kiamat." (HR. Muslim) 

Wallahualam bissawab.