Ironis, Pengurangan Bansos di Tengah Sulitnya Kehidupan

 Oleh: Novalis Cinta Sari

Aktivis Muslimah

 

Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengurangi 690 ribu keluarga penerima bantuan sosial (bansos) beras 10 kg per bulan dari 21,35 juta ke 20,66 juta yang berlaku untuk sisa masa penyaluran hingga akhir 2023. Menurut Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas Rachmi Widiriani, koreksi data penerima berdasarkan validasi dari kementerian sosial yang menyebut ada beberapa penerima manfaat sebelumnya yang kini sudah meninggal dunia, pindah lokasi, maupun dianggap sudah mampu.

Sampai 25 Oktober 2023 tercatat penyaluran beras melalui Perum Bulog mencapai 404.392 ton alias 67%. Kepala Bapanas Arief Prasetya Adi mengatakan bantuan pangan ini penting bagi masyarakat berpendapatan rendah sehingga pengeluaran untuk pangan bisa ditekan.

Dari pemberitaan tersebut disebutkan bahwa alasan penerima bansos adalah meninggal dunia, pindah lokasi, atau rakyat yang dianggap sudah mampu. Alasan ini tentu layak dipertanyakan, kalaupun pindah tentunya masih dalam wilayah Indonesia dan kondisinya masih sama. Sementara jika rakyat telah mampu diduga kemungkinannya sangat kecil di tengah masa ekonomi yang melambat pasca Covid-19. Ditambah lagi harga bahan pangan yang meroket menambah beban kehidupan, tingginya angka kriminalitas dan pengangguran sebenarnya menjadi penanda kuat masih banyaknya masyarakat yang hidup dalam kemiskinan dan membutuhkan bantuan sosial.

Penyaluran bansos di negeri ini sebenarnya sudah menuai banyak persoalan mulai dari tidak semua keluarga miskin mendapat bantuan, penerima bantuan tidak tepat sasaran, kondisi bantuan tidak layak, adanya penyunatan dana bantuan, politisi bansos, korupsi bansos, dan lain-lain. Kondisi ini menjadikan dugaan manipulasi data tidak bisa disingkirkan.

Berbagai persoalan bantuan sosial di negeri ini sejatinya menggambarkan abainya negara dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok warga negaranya. Lepas tanggung jawabnya negara dalam mengurusi urusan rakyatnya adalah perkara mutlak dalam sistem demokrasi- kapitalisme sebab penguasa dalam sistem ini terpilih melalui proses demokrasi yang mahal dan secara pasti mengandalkan para pemilik modal.

Tak heran meski dipilih oleh rakyat, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan saat berkuasa sarat dengan keberpihakan penguasa pada korporasi atau pemilik modal. Apalagi prinsip kepemimpinan dalam sistem demokrasi adalah meraih keuntungan sebesar-besarnya dengan meraih kekuasaan setinggi-tingginya. Kepemimpinan seperti ini tentu hanya akan menyengsarakan rakyat. Adanya bantuan sosial yang selama ini dianggarkan pemerintah pun diduga kuat hanya untuk membuat rakyat tetap bisa bertahan hidup agar tetap berdaya secara ekonomi. Semua ini lagi-lagi hanya untuk memenuhi keserakahan para pemilik modal.

Sistem politik demokrasi dan sistem ekonomi kapitalisme sejatinya merupakan sistem batil yang berasaskan sekularisme atau pemisahan agama dari kehidupan. Sehingga tak heran aturan Allah dalam mengatur kehidupan dengan sempurna pun diabaikan. Sistem ini pun telah meletakkan makna kebahagiaan sebagai kenikmatan dan kesenangan materi sebesar-besarnya. Oleh karena itu siapa pun yang menjadi pemimpin dalam sistem demokrasi kapitalisme maka kebijakannya dipastikan abai terhadap pemenuhan kebutuhan pokok rakyatnya, kemiskinan dan kelaparan pun akan tetap eksis dalam sistem ini. Demikian pula kesejahteraan akan menjadi mimpi bagi masyarakat.

Kondisi berbeda tentu akan kita temukan dalam sistem Islam, yang diterapkan dalam bingkai Khilafah Islamiyah. Islam telah menetapkan bahwa negara bertanggung jawab penuh dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat berupa pangan, sandang, dan papan. Demikian pula pelayanan berupa kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, “Imam (khalifah) adalah pengurus (ra’ain) dan dialah yang bertanggung jawab terhadap (urusan) rakyatnya” (HR Imam Bukhari).

Oleh sebab itu Islam mewajibkan negara peduli terhadap nasib rakyatnya hingga menjamin kesejahteraan rakyatnya individu per individu dengan berbagai mekanisme. Bahkan jaminan yang diberikan negara harus dengan kualitas terbaik dan kuantitas memadai yang juga berlaku untuk seluruh warga negara Khilafah tanpa kecuali. Mekanisme ini telah ditetapkan oleh syariat Islam.[]