Stunting menjadi perhatian pemerintah saat ini. Program Zero Stunting 2030 tersebut merupakan salah satu cara untuk mewujudkan Indonesia Layak Anak 2030 dan Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, negara melakukan berbagai cara untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satu program penurunan stunting adalah pemberdayaan ekonomi perempuan (PEP) melalui UMKM.
Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Pemberdayaan Perempuan UMKM Indonesia (PPUMI) dan Launching Gerakan Zero Stunting Indonesia 2030 di Bogor, Rabu (1/11), Menteri PPPA mendukung keberadaan organisasi PPUMI untuk melakukan perannya dalam penurunan stunting. Ia juga mengungkapkan bahwa menurunkan stunting tidak hanya tugas negara, melainkan juga swasta dan masyarakat.
Dukungan senada disampaikan Menkeu Sri Mulyani. UMKM merupakan penopang 60,5% ekonomi Indonesia dan menurutnya perempuan berperan yang penting dalam hal ini. Setidaknya, ada 40,9 juta dari 65,5 juta UMKM dimotori oleh perempuan. Dengan membuat perempuan berdaya dari ekonomi akan meningkatkan taraf kehidupan keluarganya dan nantinya akan menghilangkan stunting.
Sejatinya, tujuan utama PEP adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Program ini menjadi tumpuan negara kala krisis ekonomi melanda sehingga pemerintah sangat getol menjalankan program UMKM, bahkan memberikan kredit usaha untuk membuka bisnis baru.
Tidak dimungkiri, perempuan yang terlibat dalam UMKM memang memiliki uang. Namun, itu hanya beberapa persennya karena tidak semua UMKM berhasil. Saat situasi sekarang, banyak UMKM yang gulung tikar. Bukannya untung, malah terjerat riba yang menyusahkan keluarga.
Ketika perempuan yang terlibat dalam UMKM hanya mengejar uang, jelas akan memunculkan masalah lainnya. Anak-anaknya bisa tidak terawat, sulit gemuk, susah sehat bahkan stunting. Akan tetapi, masalah perhatian, pendidikan, dan penjagaan pada anak akhirnya dipertanyakan. Kesibukan usaha seorang perempuan dapat menggerus perannya sebagai ibu dan pengatur rumah tangga suaminya.
Kesibukan ibu di ranah ekonomi membuat anak-anak jadi tidak diperhatikan. Anak hanya dibekali HP untuk melihat tayangan video atau media sosial, tanpa kontrol. Bisa juga dibiarkan bermain dengan temannya, tetapi tidak melihat siapa teman mainnya. Anak pun mungkin dimanja dengan uang, apa pun yang diminta, diberikan. Tanpa sadar, semua itu justru menjerumuskan anak pada permasalahan lain, yaitu kenakalan anak.
Lagi pula, yang ikut UMKM itu bukan seluruh warga. Sebagian mereka malah dari kalangan berada. Kalaupun mendapatkan keuntungan, tentu dinikmati oleh empunya. Pekerjanya yang sebagian besar kaum perempuan hanya menerima upah apa adanya. Belum tentu juga upah itu bisa menutupi kebutuhan keluarga, termasuk anak mereka. Jadi, menjadikan UMKM sebagai salah satu motor penyelesaian stunting, tentu bukan langkah tepat.
Stunting merupakan kondisi kurang gizi yang mengakibatkan pertumbuhan bermasalah. Kasus ini banyak ditemukan pada masyarakat miskin. Mereka tidak memiliki pekerjaan tetap, tidak ada uang untuk memenuhi kebutuhan, hingga tidak mampu memberikan makanan layak bagi anak atau ibu hamil dalam keluarga.
Kalau bicara masalah kemiskinan, sangat jelas hal ini tersebab oleh sistem yang diterapkan. Akibat penerapan sistem sekuler kapitalisme sekuler, si kaya makin kaya, si miskin makin merana.
Kapitalisme memberikan kebebasan kepemilikan. Asal punya modal, siapa pun dapat menguasai pasar. Sedangkan bagi warga miskin, cukup menjadi babu dengan gaji yang minimal. Pilihan lain, mereka didorong menjadi pelaku usaha kecil, membuat kerajinan, bisnis kuliner, pakaian, dan sebagainya. Mirisnya, UMKM justru menjadi ladang cuan bagi para pengusaha besar.
Kemiskinan tersistem lainnya adalah kebolehan para oligarki menguasai SDA. Mereka bebas mengeruk sebagian besar SDA. Mereka juga sampai mendatangkan TKA demi menghemat pengeluaran. Alhasil, WNI justru menganggur di rumah sendiri. Kalaupun ada yang dipekerjakan, itu hanya segelintirnya.
Pemerintah sebagai implementasi negara ternyata menyerahkan tanggung jawab mengentaskan stunting pada masyarakat dan swasta. Ini merupakan tindakan yang keliru. Sebagaimana kita ketahui, pemerintah berkewajiban me-riayah rakyat, termasuk memastikan layanan pemenuhan kebutuhan hidup yang cukup,halal, bergizi, dan tayib, serta layanan kesehatan yang berkualitas.
Apabila negara menyerahkan urusan itu pada masyarakat dan swasta dalam hal ini pemberdayaan perempuan, ini memberikan kesan bahwa negara tidak mampu mengurus sendiri. Bisa saja terjadi karena semua kekayaan alam sudah dikuasai asing dan pendapatan negara tidak cukup untuk mencukupi semua keperluan rakyat.
Islam mengajarkan bahwa pemimpin memiliki tanggung jawab besar atas yang dipimpinnya, yakni rakyat. Ia akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Dengan begitu, seorang pemimpin seyogianya memberikan layanan terbaik agar rakyatnya tidak mengalami masalah, termasuk stunting.
Islam, melalui Khilafah memiliki cara untuk mengatasi stunting.
Pertama, khalifah akan menjalankan syariat Islam dengan sempurna, termasuk memastikan tercukupinya seluruh kebutuhan sandang, papan, pangan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Kedua, upaya untuk menjamin itu akan diambil dari Baitulmal yang mendapatkan pendapatan tetap dari jizyah, fai, kharaj, ganimah, hingga pengelolaan SDA.
Ketiga, apabila ada rakyat yang miskin, negara akan memberikan zakat sampai keluarga tersebut mampu. Keempat, laki-laki wajib bekerja, sedangkan negara wajib membuka lapangan pekerjaan atau memberikan modal usaha tanpa riba. Saat Khilafah mengelola SDA, misalnya, tentu akan membutuhkan tenaga profesional dan tenaga kerja. Dengan begitu, rakyat akan terserap pada pengelolaan tersebut dan secara langsung bisa mengurangi pengangguran.
Kelima, jika si laki-laki tidak bekerja, tanggung jawab anak ada pada sanak saudara. Jika tidak mampu menafkahi, tanggung jawab itu akan diambil alih oleh negara dengan mengambil biaya dari baitulmal. Dengan cara-cara di atas, Insyaallah masalah bisa teratasi.
