Oleh Ummu Fauzi
Pegiat Literasi
Berbagai cara dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan sampah. Sampai akhirnya perkara sampah pun harus melibatkan pihak asing yang memiliki modal besar dan teknologi. Berdasarkan kesepakatan West Java Investment Summit (WJIS) 2023 di Mason Pine Hotel Kota Baru Parahyangan (KBP) Kabupaten Bandung Barat, Sumitomo Hitachi Zosen Perusahaan Multinasional asal Jepang dipastikan akan mengelola Tempat Pengelolaan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Legok Nangka Nagreg Kabupaten Bandung yang akan segera dibangun.
Perusahaan ini mengolah sampah menjadi energi listrik (Waste to Energy) dengan kapasitas 18 megawatt dan teknologi ini menjadi yang pertama di Indonesia.
TPPAS ini telah masuk dalam Peraturan Presiden No.35 tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Proyek ini menampung dan mengelola sampah dari enam wilayah yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kota Cimahi, Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung Barat dengan kapasitas sekitar 2.131 ton perhari. Gubernur Jabar Ridwan Kamil berharap setelah dikelola oleh Perusahaan Jepang masalah sampah regional akan teratasi. (Bisnis, 9/8/2023)
Tak heran rasanya ketika pemerintah menggandeng pihak swasta untuk menyelesaikan suatu masalah termasuk masalah sampah yang kelihatannya sepele tapi ketika dikelola secara benar akan menghasilkan keuntungan yang besar. Selain TPPAS, bisnis jalan tol memang sangat menggiurkan di mata para kapitalis, karena berbisnis di wilayah kebutuhan publik dijamin pasti ada peminatnya. Tapi ujung-ujungnya rakyatlah yang dirugikan secara luas. Seperti pembuatan jalan tol Getaci rasanya buang-buang anggaran saja, masih ada kebutuhan yang lebih mendesak daripada pada jalan tol tersebut.
Anggarannya bisa dialokasikan untuk kebutuhan mendasar masyarakat seperti pendidikan, keamanan dan kesehatan, termasuk dalam pengelolaan sampah yang pada kenyataannya membutuhkan dana yang tidak sedikit dan teknologi canggih. Sementara negara/pemerintah tidak memiliki dana segar untuk pembangunan tersebut selain bergantung dari utang dengan cara menggandeng pengelola asing/swasta.
Kalau saja negara mau mengelola sampah dengan serius mengunakan dana sendiri dan mengerahkan tenaga ahli yang dimiliki tentu akan menghasilkan keuntungan yang bisa dimanfaatkan rakyat, seperti waste to energy. Kekayaan alam yang melimpah sepeti batubara, gas alam, minyak bumi, dan kekayaan laut, serta hutan yang luas bisa dimanfaatkan sebagai sumber dana untuk modal pengelolaan kebutuhan umum sehingga negara tidak perlu berhutang.
Sayangnya, dalam sistem kapitalis negara hanya berfungsi sebagai regulator, yang mengatur keselarasan antara kepentingan pengusaha dan rakyat. Rakyat dibiarkan sendiri mengurusi urusannya. Dalam sampah misalnya mereka harus mengurusi sendiri bagaimana agar sampah ini tidak mengganggu kesehatan dan lingkungan serta tidak menyebabkan banjir ketika musim hujan tiba. Sedangkan sumber peningkatan sampah yang berasal dari produksi plastik (sampah non organic) tak diperhatikan negara. Inilah salah satu bukti ketika pemimpin negara menerapkan sistem kapitalisme.
Dalam sistem ini negara tidak didesain untuk mengurusi rakyatnya melainkan para kapital. Walaupun ganti penguasa, sementara sistemnya masih tetap maka nasib rakyat pun akan tetap sama.
Berbeda dengan sistem Islam, pemimpinnya sebagai raa’in (pengurus) rakyat. Negara melalui penguasanya diperintahkan untuk bertanggung jawab penuh menjamin maslahat umum. Negara bukan sebagai regulator melainkan peri’ayah atau raa’in dan penanggung jawab atas urusan rakyatnya.
Sabda Rasulullah saw: “Imam (pemimpin negara) adalah pengurus rakyat dan akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang diurusnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Islam akan memahamkan individu tentang kebersihan yang diatur dalam syariat. Pemahaman yang mendasar menumbuhkan kesadaran dalam menjaga kebersihan Sebagaimana sabda Rasulullah saw: “Islam itu bersih, maka jadilah kalian orang yang bersih. Sesungguhnya tidak masuk surga kecuali orang-orang yang bersih.” (HR. Baihaqi)
Tidak hanya mengandalkan kesadaran individu tetapi negara mengambil alih tanggung jawab dengan membangun menyediakan infrastruktur untuk pengelolaannya dan mencurahkan segala upaya agar terkelola dengan baik. Sumber daya alam yang melimpah akan menjadi sumber pemasukan untuk biaya pengelolaan sampah dan kebutuhan rakyat lainnya. Penguasa tidak akan menggandeng pihak luar dalam mengelola sampah. Negara akan memastikan keberadaan sistem dan infrastruktur yang baik untuk mengelola sampah umum dan mendorong para ilmuwan untuk menciptakan teknologi-teknologi pengolahan sampah sehingga kehidupan bersih asri dan nyaman benar-benar terwujud.
Hanya Pemimpin yang menerapkan Islam secara kafah yang bisa mengatasi persoalan umat, bukan hanya sampah tetapi semua permasalahan yang ada sepeti pendidikan, kesehatan, keamanan dan lainnya yang menyangkut persoalan masyarakat umum.
Wallahu a'lam bishawab
Wallahu ‘alam bishshawwab.
