Kembali muncul kabar tak menyenangkan dari penguasa. Sejak tahun 2024 mendatang, BBM kebanggaan rakyat jelata yakni pertalite akan dihapus dari peredaran. Setelah premium dikonversi ke pertalite sekitar setahun yang lalu, kini sumber energi untuk kendaraan bermotor masyarakat kecil tersebut akan kembali dikonversi ke Pertamax Green 92.
Tidak hanya berencana menghapus Pertalite pada tahun depan, PT Pertamina juga menaikan harga sejumlah BBM nonsubsidi per 1 September 2023, termasuk bahan bakar jenis gasoline seperti Pertamax Green 92, Pertamax Green 95, dan Pertamax Turbo(RON 98). Jika menyaksikan penghapusan BBM yang terus berulang, lantas apa sejatinya alasan pemerintah menghapus Pertalite? Jika Pertalite dihapus, apa dampaknya terhadap kesejahteraan rakyat? Benarkah pula bahwa kebijakan tersebut adalah alarm liberalisasi migas di sektor hilir?
Tempo. co. Untuk menyukseskan Program penghapusan Pertalite, Direktur Utama PT Pertamina pada tahun depan. Menurutnya, penghapusan tersebut dilakukan untuk memenuhi aturan standar dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Dalam aturan tersebut standar KLHK disebutkan bahwa batas minimal penjualan okta number yang diizinkan di Indonesia yaitu 91. (31/08/2023).
Sebagai informasi, okta atau oktana ( C80) adalah seluruh molekul penyusun bensin yang dapat menjadi patokan terhadap kualitas BBM. Artinya, semakin tinggi nilai oktan, semakin baik pula kualitas BBM tersebut. Penggunaan Pertamax Green 92 yang akan menggantikan Pertalite disebut akan menghasilkan emisi karbo yang lebih rendah. Pertamax Green 92 sendiri merupakan campuran Pertalite (RON 90) dengan 7 persen etanol (E7).
Selain memenuhi aturan standar KLHK, penghapusan Pertalite termasuk dalam Program penghapusan pertalite Tahap ll. Program penghapusan ini merupakan sebuah program yang bertujuan untuk mencegah dan mengendalikan pencemaran udara, serta mewujudkan perilaku sadar lingkungan, baik oleh industri (sumber tidak bergerak). Demi menyukseskan program tersebut, Pertamina terus mengembangkan bahan bakar kendaraan berbasis nabati atau bioenergi.
Rencana untuk penghapusan Pertalite ditahun 2024, nantinya Pertamina hanya akan menjual Pertamax Green 92, Pertamax Green 95, dan Pertamax Turbo. Meski demikian, pemerintah mengatakan agar masyarakat tidak perlu khawatir atas kenaikan tersebut. Pasalnya subsidi BBM akan tetap berlanjut karena dialihkan pada Pertamax Green 92.
Menghapus Pertalite yang tidak ramah lingkungan dan menggantikan dengan BBM yang lebih ramah lingkungan memang perlu dilakukan.
Melihat kualitas udara saat ini yang berada dipusat- pusat kota khususnya dan Indonesia umumnya yang sudah sangat buruk. Meskipun demikian, kebijakan tersebut tetap saja ibarat disambar petir di siang bolong " bagi rakyat kecil.
Ditengah kehidupan yang serba berbayar saat ini, menggantikan BBM yang lebih mahal jelas sangat memberatkan. Meski pemerintah mengklaim akan tetap memberikan subsidi, tetapi fakta bahwa Pertamax Green 92 bertarif lebih mahal tak bisa dinafikan. Bagi rakyat jelata, meski hanya naik 1000 atau 2000 rupiah, tetaplah memberatkan.
Apalagi, Pertalite merupakan jenis BBM yang menjadi primadona masyarakat sejak 2021 silam. Tempo co. Menurut data dari Ditjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), persentase penggunaan Pertalite sebesar 79 persen dibanding Premium, Pertamax, dan Pertamax Turbo. Bahkan, menurut Kepala Biro Komunikasi, layanan Informasi Publik dan Kerja sama Kementerian ESDM, Agung Pribadi, BBM jenis Pertalite sudah menjadi andalan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. (31/08/2023).
Penghapusan BBM bersubsidi dan kenaikan harga BBM nonsubsidi adalah upaya melakukan liberalisasi migas disektor hilir. Hal ini dilakukan setelah pemerintah sukses meliberalisasi migas disektor hulu. Dengan meliberalisasi sektor energi, swasta ( baik lokal maupun asing) diberikan peluang yang sama dengan BUMN untuk terlibat secara aktif mengelola sektor energi.
Liberalisasi tersebut menyebabkan harga yang menjadi acuan adalah hari minyak internasional yang fluktuatif. Fluktuatifnya harga minyak global diakibatkan adanya perubahan penawaran dan permintaan. Keputusan pemerintah meliberalisasi sektor migas jelas merupakan kebijakan yang lebih berpihak pada para kapitalis dan oligarki.
Rakyatlah yang menjadi pihak paling terdampak dari liberalisasi sektor migas. Penghapusan Pertalite dan kebaikan BBM nonsubsidi tersebut secara otomatis akan mengerek angka inflasi. Dampaknya langsung dirasakan oleh rakyat, Harga-harga barang akan melonjak, biaya transportasi dan angkutan akan naik, biaya produksi pasti lebih mahal, dan ancaman PHK mengadang didepan mata. Jika hal ini terjadi, maka kemiskinan akan semakin banyak dan akhirnya menambah penderitaan rakyat. Inilah sejatinya konsekuensi logis dari penerapan sistem ekonomi kapitalisme yang masih dipraktikkan negara hingga kini. Satu hal yang pasti, ketika landasan kapitalisme jadi acuan maka kesejahteraan hanya sekedar angan-angan.
Menyediakan energi murah adalah kewajiban penguasa. Pasalnya, penguasa adalah pengurus rakyat dalam segala urusan sebagaimana tercantum dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, yang artinya: Pemimpin atas manusia adalah pengurus dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurus.
Demi mewujudkan kesejahteraan rakyat dan menjamin ketersediaan energi yang terjangkau, khalifah akan menerapkan politik ekonomi. Politik ekonomi dapat diartikan sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh berbagai hukum yang mengatur semua urusan manusia. Sedangkan politik ekonomi islam berarti jaminan pemenuhan seluruh kebutuhan pokok dan jaminan pemberian peluang bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhan pelengkap sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.
Dalam Islam, hukum- hukum perekonomian yang ditetapkan bagi manusia, sejatinya ditujukan untuk individu. Beberapa mekanisme yang dilakukan oleh khilafah untuk mewujudkan terpenuhinya kebut dasar setiap individu adalah:
Pertama, Islam mewajibkan bekerja bagi setiap laki-laki yang mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi dirinya dan orang-orang yang berada dibawah tanggungannya.
Kedua, Islam telah menetapkan bahwa ayah adalah penanggung nafkah bagi keluarganya. Namun, jika para ayah tidak mampu, maka kewajiban tersebut berpindah kepada ahli warisnya.
Ketiga, jika tidak ada ayah atau ahli warisnya maka nafkah mereka akan dibebankan pada baitulmal. Semua mekanisme tersebut telah memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan pokok setiap individu, baik sandang, pangan, dan papan.
Islam juga mengarahkan agar kaum muslim saling bekerja sama di antara mereka dan menikmati hasil kekayaannya yang diperolehnya. Satu hal yang pasti, Islam tidak memperumit manusia dalam memperoleh harta tersebut.
Negara Islam hanya membatasi sebab-sebab kepemilikan dan membatasi akad dalam pertukaran kepemilikan. Disisi lain, Islam juga memberi jaminan atas kebutuhan dasar kolektif seperti kesehatan, pendidikan, dan keamanan terhadap seluruh masyarakat secara gratis.
Setelah menerapkan politik ekonomi ( jaminan terpenuhinya seluruh kebutuhan pokok), pada saat yang sama negara Islam menjalankan ekonomi politik ( sistem ekonomi) Ekonomi politik Islam dibangun di atas tiga pilar, yakni kepemilikan, pengelolaan kepemilikan, dan distribusi. Sistem ekonomi Islam menetapkan bahkan kepemilikan individu adalah milik individu, kepemilikan umum adalah milik rakyat yang dikelola negara, dan kepemilikan negara menjadi hak negara secara mutlak.
Terkait kepemilikan umum misalnya, Islam melarang pengelolaan SDA termasuk energi oleh swasta.
Dengan pengelolaan secara mandiri oleh negara mulai dari eksploitasi hingga pendistribusian, maka harga energi didalam negeri dapat dinikmati dengan murah. Pasalnya, masing-masing pemilik akan mengelola ketiga kepemilikan tersebut sesuai dengan standar hukum syarak. Setelah itu dilakukan pendistribusian yang baik dan benar serta adil dan benar, maka kesejahteraan akan dirasakan oleh seluruh rakyat.
Demikianlah Islam mengelola sumber daya alam,, agar dapat mensejahterakan rakyatnya. Terus berjuang dijalan Allah dan bangga berislam kaffah. Wallahu'alsm bishowab.
