Karhutla Meluas Butuh Solusi Tuntas

Oleh: Ninis

 (Aktivis Muslimah Balikpapan)

Entahlah, musim kemarau nampaknya kini begitu identik dengan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Pasalnya hampir setiap hari ada berita kebakaran hutan di beberapa daerah di Kaltim. Tercatat di kabupaten Berau, Kukar, Paser, Samarinda akhir-akhir ini kerap terjadi Karhutla. 

BMKG mencatat kabupaten Berau menjadi wilayah terbanyak terjadi Karhutla se-Kaltim. 

Menurut pantauan BMKG setidaknya terdapat 148 titik api yang terdeteksi. Hingga akhir Agustus 2023 ini sudah 182 hektare lahan yang terbakar di Berau.

Di wilayah Kukar juga lebih intens terjadi Karhutla. Meskipun keberadaan titik api fluktuatif kadang sedikit kadang banyak. Namun, setidaknya pernah ada dalam satu hari  terdapat 53 titik api, hal ini disebabkan wilayah Kukar lahan gambut sehingga mudah terbakar. Secara faktual dua pekan belakangan tidak hanya terjadi Karhutla di Kukar, tapi juga terjadi kebakaran di kawasan permukiman.

Tak jauh berbeda keadaannya di kabupaten Paser, Karhutla terjadi di sejumlah kecamatan. Bahkan, terhitung sejak tanggal 30 Juli hingga 5 September 2023 Karhutla mencapai 256,4 hektar dan 8,08 hektar diantaranya merupakan lahan limbah jangkos. Karhutla juga terjadi di Samarinda hingga Kamis (7/9), luas lahan terbakar di berbagai titik di mencapai 30 hektare. 

Untuk menyikapi Karhutla dan dampak yang ditimbulkan, Wali Kota Samarinda Andi Harun akhirnya mengeluarkan Surat Keputusan (SE). Dalam SE Nomor: 300.2/420/HK-KS/IX/2023 tersebut menetapkan status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan. Tak hanya itu, bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan juga dirasakan sebagai dampak fenomena El Nino. Status siaga darurat itu berlaku hingga 30 November 2023.

Selain itu, Dinas Kehutanan (Dishut) Kaltim juga turut terlibat dalam antisipasi Karhutla. Salah satunya yakni dengan mengadakan Gladi Posko Karhutla 2023. 

Berbagai upaya dan sanksi sudah dibuat namun mengapa kasus Karhutla terus berulang di  musim kemarau? Apakah penyebab dan solusi tuntas atasi Karhutla?

*Tak Kunjung Jera*

Meskipun sanksi penjara dan denda sudah ditetapkan bagi para pelaku pembakar hutan dan lahan. Namun, sepertinya tak juga membuat pelaku sadar dan berefek jera.  Pelaku Karhutla dijerat pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) Undang-undang nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. Pasal tersebut menjelaskan setiap pelaku usaha perkebunan yang membuka dan atau mengolah lahan membakar sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) dipidana penjara selama 10 tahun dan atau denda paling banyak Rp 10 miliar.

Jamak diketahui berulangnya kasus Karhutla di dominasi akibat faktor kesengajaan. Mereka memanfaatkan musim kemarau untuk membakar semak belukar di hutan. Membuka lahan dengan mekanisme membakar dianggap cara yang paling efektif dan efisien , sebab lebih murah dibanding dengan mekanisme yang lain. 

Petani yang minim modal kebanyakan memilih cara membakar untuk membuka lahan.  

Memang, tidak sepenuhnya salah petani memilih membakar lahan namun kurangnya negara mengedukasi dan mensupport para petani. Sayangnya, sanksi tegas hanya  diberlakukan pada petani kecil. Padahal lahan yang dibakar tidak seluas lahan milik korporasi yang berhektar-hektar yang ingin mengalihfungsikan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit.

Perlakuan berbeda terhadap para korporasi yang memiliki modal yang besar sudah menjadi rahasia umum. Padahal, korporasi sejatinya menjadi dalang dibalik Karhutla besar-besaran yang kerap terjadi di negeri ini. Dilansir dari Kompas, setidaknya dari 50 korporasi yang diperiksa penyidik atas kejadian karhutla 2019 dan 2015, hanya 15 kasus yang telah divonis oleh pengadilan. Terbukti negara berfungsi sebagai regulator semata dan kerap melindungi kepentingan para korporasi dibandingkan rakyat kecil.

Karhutla tidak akan pernah tuntas selama masih memakai paradigma kapitalis. Membiarkan pengelolaan hutan oleh korporasi yang hanya berorientasi pada profit. Mengabaikan dampak yang ditimbulkannya bagi masyarakat yakni dampak kesehatan bisa terkena ISPA, lingkungan, ekonomi hingga gangguan jarak pandang yang membahayakan penerbangan. Belum lagi kurangnya antisipasi negara mencegah Karhutla dan kendala minimnya personel pemadam kebakaran menjadi PR besar negara.

*Paradigma Islam*

Hutan di Indonesia termasuk paru-paru dunia sehingga menjaganya agar tetap lestari menjadi kewajiban semua pihak. Butuh peran dari Individu, masyarakat bahkan negara untuk menjaga dan antisipasi terjadinya Karhutla. Terlebih negara tidak boleh menyerahkan pengelolaan hutan pada korporasi, sebab Islam memandang hutan dan lahan adalah milik umum, bukan milik individu atau milik negara. Rasulullah SAW bersabda “Kaum muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang gembala, dan api. Harganya (menjualbelikannya) adalah haram.” (HR. Ibnu Majah, Abu Dawud).

Selain itu, negara wajib memberikan edukasi pada petani terkait mekanisme yang aman untuk membuka lahan. Petani disupport penuh oleh negara termasuk memberikan modal, bibit, pupuk, irigasi. Negara juga memfasilitasi reboisasi hutan untuk menjaga keseimbangan alam dan mencegah hal-hal yang dapat menstimulasi terjadinya Karhutla.

Negara juga tegas melarang membuka lahan dengan cara membakar. Sanksi tegas bagi yang melakukannya tidak pandang bulu apakah rakyat biasa atau korporasi. Demikianlah sistem Islam mengantisipasi terjadinya Karhutla dan memastikan ekosistem berjalan sebagaimana mestinya. Masihkah kita berharap pada sistem kapitalis yang tidak pernah tuntas mengatasi Karhutla? Bahkan sistem kapitalis yang menyebabkan deforestasi dan kebakaran hutan. Wallahu A'lam.