Muslimah peduli Umat
Dilansir dari Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi beras sebesar 13,76% (year on year/yoy). Adapun, inflasi bulanannya mencapai 1,43%, tertinggi sejak Maret 2023. Secara tahunan, inflasi ini tertinggi sejak Oktober 2015, sebesar 13,44%.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Pudji Ismartini mengemukakan kenaikan harga beras telah terdeteksi di level produsen. Kenaikan ini dipicu oleh kenaikan harga gabah baik gabah kering giling (GKG) ataupun gabah kering panen (GKP).
Dari 1.837 transaksi penjualan gabah di 27 provinsi selama Agustus 2023, tercatat transaksi gabah kering panen (GKP) 58,52%, gabah kering giling (GKG) 26,57%, dan gabah luar kualitas 14,92%.
Selama Agustus 2023, rata-rata harga GKP di tingkat petani Rp5.833,00 per kg atau naik 3,62% dan di tingkat penggilingan Rp5.979,00 per kg atau naik 3,74% dibandingkan harga gabah kualitas yang sama pada bulan sebelumnya.
Rata-rata harga GKG di tingkat petani Rp6.760,00 per kg atau naik 5,82% dan di tingkat penggilingan Rp6.868,00 per kg atau naik 5,57%. Harga gabah luar kualitas di tingkat petani Rp5.712,00 per kg atau naik 5,30% dan di tingkat penggilingan Rp5.829,00 per kg atau naik 4,66%
Kenaikan harga ini jelas berdampak negatif bagi masyarakat. Masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah akan mengalami kesulitan.
Jika harga beras naik dan kebutuhan pokok lainnya juga tinggi, pasti akan terasa berat bagi masyarakat. Belum lagi ditambah pengeluaran untuk transportasi, pendidikan, kesehatan, dll.
Kalau harga beras ini terus saja naik, bencana kelaparan dan krisis pangan bisa saja terjadi dan pasti memakan korban.
Kita butuh adanya kebijakan tuntas.
Sejauh ini, para pemegang kebijakan memang terus berusaha menormalisasi harga beras, seperti kebijakan impor beras, operasi pasar, dll. Namun, setahun lebih upaya itu dilakukan, nyatanya harga pangan tidak kunjung turun.
Kebijakan India yang melarang ekspor beras ternyata juga mengguncang harga beras dalam negeri. Meski seharusnya tidak berdampak, isu ini berhasil menggoyang harga beras, membuktikan bahwa harga dalam negeri terpengaruh dengan kebijakan pasar internasional. Sayangnya, negara tidak memiliki kekuatan untuk melindungi harga di dalam negeri.
Tumpang tindihnya solusi hingga tidak menyelesaikan masalah, ini sejatinya memperlihatkan kelemahan negara dalam kedaulatan pangan. Negara hanya menjadi regulator, yaitu sekadar menjalankan regulasi mengikuti arahan para korporasi.
Berbeda halnya dengan Islam.
Islam sangat memperhatikan masalah pangan karena merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat. Islam mewajibkan seorang pemimpin negara dan jajarannya untuk memenuhi seluruh kebutuhan rakyatnya, terutama pangan. Atas landasan iman, mereka akan melaksanakan tugasnya dengan baik. Mereka paham bahwa kepemimpinan adalah amanah dan akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat.
Islam mewajibkan pemerintah untuk menyediakan kebutuhan pokok masyarakatnya. Tidak hanya memperkirakan kecukupan, tetapi memastikan kebutuhan setiap individu dapat terpenuhi. Islam mengharamkan pemerintah mematok harga, tetapi Islam memiliki mekanisme agar ketersediaan pangan dan harganya tetap terjaga.
Islam melarang kaum muslim bergantung pada asing agar negara bisa bersifat independen. Meskipun demikian, Islam tidak melarang impor, asalkan memenuhi kriteria syariat, seperti larangan bekerja sama dengan negara kafir harbi.
Selain produksi, negara juga mengatur distribusinya dengan memotong rantai distribusi hingga dapat meminimalkan biaya. Alhasil, harga bahan pokok tidak akan naik jauh. Kemudian, bagi orang-orang yang melakukan kecurangan,akan dikenai sangsi. Semua itu dilakukan semata-mata karena dorongan iman kepada Allah dan hanya negara yang berlandaskan Islamlah yang dapat mewujudkannya.
Makadari itu,sudah selayaknya kita merindukan hidup dalam naungan Islam,agar kita senantiasa berada dalam keberkahan Allah SWT,, Aamiin,,
Wallahu 'alam
