(Komunitas Literasi Islam Bungo)
Jakarta, CNBC Indonesia PT Pertamina (Persero) resmi menyesuaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis non subsidi mulai 1 September 2023 ini. Setidaknya terdapat empat jenis BBM yang mengalami kenaikan harga diantaranya yakni, RON 92 Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex.
Sebagai contoh harga BBM non subsidi Pertamina di DKI Jakarta: Misal, harga BBM RON 92 atau Pertamax mulai 1 September menjadi Rp 13.300 per liter atau naik dari yang sebelumnya Agustus Rp 12.400 per liter.
Sementara itu, Pertamax Turbo juga naik menjadi Rp 15.900 per liter dari sebelumnya Rp 14.400 per liter pada periode Agustus 2023.
Sementara harga Dexlite per 1 September 2023 di banderol Rp 16.350 per liter, dari sebelumnya Rp 13.950 per liter. Adapun harga Pertamina DEX mulai 1 September dijual sebesar Rp 16.900 per liter, dari sebelumnya Rp 14.350 per liter pada Agustus 2023.
"PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum," Kamis (31/8/2023).
Berikut daftar harga terbaru BBM Pertamina per 1 September 2023 di DKI Jakarta:
Pertalite: Rp 10.000 per liter
Pertamax: Rp 13.300 per liter
Pertamax Turbo: Rp 15.900 per liter
Dexlite: 16.350 per liter
Pertamina Dex: Rp 16.900 per liter
Pertamax Green 95: Rp 15.000 per liter.
Meski yang naik adalah BBM Nonsubsidi tetap saja kebijakan ini memberatkan rakyat yg menggunakan kendaraan pribadi. Apa lagi di daerah daerah khususnya Sarolangun terjadi kelangkaan BBM subsidi, sudahlah harganya mahal barangnya pun tak ada, akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali membeli yg ada alias Nonsubsidi dengan harga yg mahal.
Belum lagi pengaruhnya terhadap kenaikan harga harga sembako karna dipengaruhi oleh distribusi dan penyaluran barang dan jasa, tentu saja ini sangat berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi rakyat. Lagi-lagi rakyat yang harus menanggung akibatnya.
Menyoal BBM ini bagai mana tidak jadi perhatian khusus pasalnya BBM adalah salah satu kebutuhan pokok yg seharusnya disediakan oleh negara dengan murah bahkan gratis, namun hal ini tidak akan mungkin terwujud katika negara menjalankan sistem kapitalis seperti hari ini. Paradikma kepemimpinan kapitalisme selalu memperimbangkan untung dan rugi dalam menetapkan kebijakan. Hubungan penguasa dan rakyat nya ibarat penjual dan pembeli.
Menanggapi kebijakan tersebut, tiga catatan di bawah ini semestinya menjadi koreksi bagi penguasa.
Pertama, dampak kenaikan BBM nonsubsidi memang tidak secara langsung kepada rakyat kecil. Hanya saja kita patut menduga, apakah kebijakan ini dalam rangka uji coba pengondisian ekonomi atas usulan penghapusan Pertalite yang sedang dikaji Pertamina dan pemerintah? Dalam usulan tersebut, Pertalite direncanakan diganti dengan BBM jenis Pertamax Green 92. Ini artinya, harga Pertamax dan Pertalite kemungkinan tidak sama.
Dengan pengondisian awal penyesuaian harga Pertamax, mungkinkah pemerintah berkehendak agar rakyat tidak kaget dengan perubahan harga atas usulan tersebut? Kemungkinan ini bisa saja terjadi, mengingat sejauh ini pemerintahan Jokowi dalam dua periode ini sudah tujuh kali menaikkan harga BBM baik bersubsidi maupun nonsubsidi.
Kedua, ganti Kepmen, ganti harga, begitu mudahnya menetapkan kebijakan dengan mengubah aturan. Ini mengindikasikan bahwa kebijakan bisa berubah jika aturan diubah. Demikianlah, sistem kapitalisme demokrasi meniscayakan hal ini karena aturan dibuat sesuai kehendak dan kepentingan yang berkuasa. Kenaikan BBM hanya akan terhenti manakala sistem kapitalisme tidak lagi diterapkan dalam mengatur kehidupan.
Ketiga, pengguna Pertamax adalah bagian dari rakyat. Terlepas dari kemampuan finansialnya, rakyat mana pun berhak menikmati BBM murah. Minyak adalah kekayaan alam milik umum, siapa pun, baik orang kaya atau miskin, berhak mengaksesnya dengan murah, bahkan gratis.
Pengelolaan Migas dalam Islam
Fenomena kenaikan harga BBM yang kerap kali merugikan rakyat tidak akan pernah terjadi dalam sistem kepemimpinan Islam. Ini karena Islam menetapkan pengelolaan migas dalam prinsip-prinsip berikut.
Pertama, migas adalah kekayaan milik umum. Ini segala sesuatu yang sifat kepemilikan harta milik umum tidak boleh dikuasai individu, swasta, asing, ataupun korporasi. Negara bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan hingga pendistribusiannya.
Hasil pengelolaan migas tersebut harus dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk harga BBM murah, bahkan gratis. Negara boleh memberi harga BBM kepada rakyat sebatas sebagai ganti operasional semata, bukan bertujuan untuk bisnis dan mencari keuntungan.
Negara juga boleh memberikan BBM secara gratis selama pemasukan baitul mall mencukupi kebutuhan tersebut.
Kedua, hubungan penguasa dengan rakyat dalam Khilafah adalah ibarat penggembala dengan gembalaannya. Sebagaimana tugas penggembala, ia harus merawat dan mengurusi setiap keperluan gembalaannya. Tugas penguasa adalah melayani dan mengurusi setiap kebutuhan rakyat. Artinya, negara wajib memenuhi kebutuhan pokok rakyat dengan baik, seperti kemudahan mendapatkan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan hajat publik lainnya semisal BBM.
Ketiga, tidak ada tujuan komersialisasi BBM seperti halnya pengelolaan BBM dalam kapitalisme. Dalam Khilafah, pengelolaan migas dan harta milik umum lainnya murni dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kemaslahatan rakyat. Negara tidak boleh berjual beli dengan harta rakyat.
Dengan pengelolaan migas yang sesuai tuntunan Islam akan memberikan kemudahan tersedianya kebutuhan BBM.
Dengan kepemimpinan sistem Islam secara kafah, negara dapat menjalankan perannya sebagai raa’in dengan totalitas, tanpa tercampuri kepentingan tertentu.
Allahu a'lam bishawwab
