Agenda Y20 Menguatkan Abainya Negara dalam Menyelesaikan Masalah Bangsa

 

 

Oleh Jasli La Jate

Pegiat Literasi

Dalam rangka menyambut Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Y20 2023 di India pada Agustus 2023, Y20 menggelar Roadshow ke berbagai daerah termasuk Palu. Setidaknya sebanyak 130 pemuda Palu menghadiri gelaran tersebut. Acara roadshow bertempat di Aula Fakultas Kedokteran Universitas Tadulako pada 31 Juli 2023. Kegiatan ini diprakarsai oleh Indonesian Youth Diplomacy (IYD) bekerjasama dengan organisasi pemuda lokal, Palu Produktif. Y20 adalah engagement group resmi dari G20 yang berfungsi sebagai wadah aspirasi anak muda.

Asisten I Bidang Pemerintahan, Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, Mohamad Rizal, saat membuka kegiatan, mengatakan bahwa dirinya melihat bagaimana acara ini bisa membuka cakrawala para pemuda yang hadir. Menurutnya, apa yang dipaparkan bersinggungan dengan 53 program kerja Wali Kota Palu. 

Seluruh pemuda yang hadir mempunyai satu suara, sepakat bahwa kekuatan, suara, dan jaringan anak muda perlu dimanfaatkan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan. Aspirasi dan perspektif pemuda Palu tersebut nantinya akan diangkat pada KTT Y20 di India dan diserahkan pemimpin negara G20 untuk pertimbangan kebijakan. Selain itu, roadshow ini sekaligus memberikan informasi kepada pemuda terkait hasil telah diselenggarakannya G20 di Indonesia tahun lalu. Di mana telah menghasilkan empat rekomendasi kebijakan prioritas yaitu ketenagakerjaan pemuda, transformasi digital, planet yang berkelanjutan dan layak huni, serta keberagaman dan inklusifitas. (Online alkhairaat, 7/8/2023) 

Pemuda memang harapan bangsa. Pada diri mereka tumpuan disematkan. Mereka mempunyai potensi lebih, baik kekuatan, daya pikir, semangat, dibanding penduduk secara umum. Apalagi saat ini Indonesia mempunyai bonus demografi ada pada pemuda, pihak yang sangat berkepentingan terhadap masalah bangsa dan dunia. Pemuda pewaris planet bumi. Merekalah yang menempati bumi saat ini dan mendatang. Tak heran, para pemuda diharapkan berperan aktif dalam mencari solusi atas permasalahan saat ini. Akankah harapan ini terwujud? 

Y20 Bukan Solusi 

Sejatinya, agenda Y20 jika ditelisik tidak memberikan solusi tuntas pada persoalan dunia terkhusus pemuda. Empat isu prioritas yang diangkat saat Indonesia menjadi tuan rumah tahun lalu menunjukkan hanya mempererat hegemoni para kapitalis. Tidak memberikan penyelesaian terhadap permasalahan bangsa. Bahkan para pemuda dijadikan sapi perah korporasi untuk menyelesaikan persoalan negeri. 

Isu ketenagakerjaan pemuda dan transformasi digital digadang-gadang dapat memperbaiki angka pengangguran di Indonesia. Namun ternyata hal tersebut tidak memberi dampak positif bagi kesejahteraan. Terbukti angka kemiskinan di negeri ini masih tinggi. 

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat masih ada sebanyak 25,9 juta orang miskin di Indonesia per Maret 2023. Jumlah orang miskin ini sudah berkurang 460.000 orang dibandingkan akhir september 2022 yakni sebanyak 26,36. Sekalipun terlihat ada pengurangan angka kemiskinan. Namun masih tergolong tinggi apalagi garis kemiskinan yang ditetapkan pemerintah masih sangat rendah yakni 550.000 per bulan. Artinya jika pengeluaran masyarakat di bawah 550.000 per bulan maka masuk dalam kategori orang miskin. Apalagi faktanya sebagian besar penghasilan mereka digunakan untuk membeli fasilitas umum seperti pendidikan, kesehatan, trasportasi, listrik, dan air yang seharusnya semua ini didapatkan murah bahkan gratis. Artinya kemiskinan di negeri ini kondisi realnya bisa jadi lebih besar lagi. 

Lebih miris lagi di tengah isu transformasi digital, banyak wilayah Indonesia masih kesulitan signal. Data Kemenkominfo menyebutkan saat ini masih terdapat 12.548 Desa dan Kelurahan yang belum mendapatkan layanan akses internet terutama wilayah 3T (terluar, terpencil, dan terdepan). Jika pun sudah ada yang mendapatkan layanan internet tersebut, kecepatannya belum tercukupi atau masih rendah. 

Demikian juga menyangkut planet berkelanjutan dan layak huni di tengah gempuran eksploitasi oleh industri. Isu yang digaungkan seolah tidak selaras dengan realitas. Bumi yang saat ini dihuni mengalami kerusakan parah akibat industrialisasi. Kapitalisme yang hanya mementingkan materi telah mendorong  manusia serakah, mengeksploitasi alam secara masif demi mencapai keuntungan maksimal. Sebut saja hutan Kalimantan, sepanjang 2015-2018, telah mengalami deforestasi hingga mencapai 744.367 hektare. Penyebabnya adalah konversi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit dan industri kayu. Bahkan Guiness Book of The Record menetapkan Indonesia sebagai negara dengan laju kerusakan hutan tercepat di dunia. Akibat deforestasi ini juga, Kalimantan mengalami kerusakan lingkungan yang parah. Manusia dan hewan pun menjadi korban. Sungguh miris! 

Adapun berkaitan dengan isu keberagaman dan inklusi, sejatinya hanya menjadikan agama pada ranah individu semata. Agama tidak boleh diaplikasikan dalam kehidupan umum. Jika tetap berani diamalkan akan dilabeli radikal, tidak toleran, ekstrimis maupun label negatif lainnya. Kemudian semua dianggap mempunyai kesetaraan, laki-laki dan perempuan dipandang setara dalam segala aspek, akan berimbas pada pandangan terhadap masalah kecenderungan seksual. Semua nantinya dianggap sama, diakui dan harus dihargai. 

Sesungguhnya, jika melihat lebih jauh, permasalahan dunia saat ini karena kapitalisme. Dengan paradigma sistem ekonomi kapitalismenya, masalah ekonomi karena kebutuhan manusia yang tidak terbatas sedangkan alat pemuasnya terbatas. Sehingga solusinya produksi secara besar-besaran. Sementara, prinsip ekonomi kapitalisme, mengeluarkan modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Alhasil, para korporasi berusaha keras agar menekan biaya produksi, salah satunya mengganti tenaga manusia dengan tenaga mesin. Bila sudah demikian, otomatis pengangguran akan bertambah, lapangan kerja sedikit, persaingan ketat, rentan terhadap eksploitasi. 

Oleh karena itu, peran strategis negara kapitalis hanya memfasilitasi kepentingan para kapital. Semua bertujuan keuntungan. Semua kerja sama hanya akan diperhitungkan bila bersesuaian dengan kepentingan pemodal. Sistem kapitalis membuat negara absen dalam menyelesaikan masalah dunia. Semua untuk kepentingan pemilik modal. 

Islam Sebagai Solusi

Islam adalah problem solving, menyelesaikan berbagai masalah kehidupan. Hal tersebut dapat berjalan dengan peran strategis negara dalam menerapkan Islam. Negara akan memastikan semua aturan kehidupan kaum muslimin termasuk para pemuda yang merupakan harapan bangsa harus  sesuai syariat. Islam sangat memperhatikan pemuda. Mereka mempunyai kekuatan lebih, maka potensi pemuda diarahkan demi kemajuan dunia dalam semua bidang bukan dijadikan sapi perah industrialisasi. Melalui pendidikan Islam, mereka disadarkan akan hakikat tujuan hidup, sehingga dengannya mengetahui apa yang harus dilakukan. 

Kemudian berkaitan dengan masalah kemiskinan, Islam mampu mengentaskan kemiskinan menjadi 0% dan hal ini bukan utopis. Sebab, dalam Islam negara berperan sebagai pengurus urusan rakyat, memastikan segala kebutuhan tercukupi baik sandang, papan, dan pangan. Juga pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Islam menjamin pemenuhan kebutuhan tersebut sampai bagi tiap-tiap individu, negara mewajibkan para lelaki yang mampu untuk bekerja. Negara memastikan tersedia lapangan pekerjaan. 

Islam juga mengatur kepemilikan yaitu kepemilikan individu, umum, dan negara. Mengenai kepemilikan individu, tiap-tiap rakyat boleh berusaha dan mempunyai kepemilikan individu misal dengan bekerja, berdagang, dst. Sementara kepemilikan umum seperti hutan, tambang, sungai, laut, gunung, dll. merupakan hak rakyat secara umum. Sehingga negara yang harus mengelolanya untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Kepemilikan umum ini tidak boleh dikelola dan dikuasai individu ataupun swasta. Karena akan mengakibatkan penguasaan sumber daya alam pada segilintir orang yang berujung ketimpangan ekonomi. Masyarakat akan susah mendapatkannya. Sedangkan kepemilikan negara dikelola oleh negara dan hasilnya untuk keperluan negara seperti harta ghanimah, jizyah, fai, dll. 

Semua aturan Islam di atas dapat terwujud bilamana diterapkan dalam naungan Khilafah. Khilafah, sistem pemerintahan Islam yang mengaplikasikan kehidupan secara total sesuai tuntunan syariat. Khilafah, negara mandiri yang tidak melakukan kerja sama baik untuk kepentingan ekonomi atau pun kepentingan lainnya terhadap negara kafir, apalagi kafir harb fi'lan. Kerja sama boleh asal diperhatikan negara tujuan  dan hal yang menjadi isu kerja sama. Sehingga, dengan kemandirian ini suatu negara bisa diraih. Negara tidak didikte ataupun bergantung pada negara lain. Wallahualam bissawab.