Tradisi Naik Gaji Menjelang Pemilu, Ada Apa?

 

Oleh Jasli La Jate

Pegiat Literasi

Pemerintah mengusulkan kenaikkan gaji ASN atau PNS sebesar 8% pada tahun depan. Usulan kenaikan tersebut untuk ASN Pusat dan Daerah/TNI/Polri. Selain itu, kenaikan lainnya juga untuk pensiun sebesar 12%.

Kenaikan gaji PNS sebesar 8% tersebut, diharapkan dapat meringankan beban PNS dalam menghadapi berbagai tekanan kenaikan harga tahun depan. Sehingga akan berpengaruh pada kinerja. Namun di sisi lain, inflasi tahun 2022 menembus angka 5,51%. Tertinggi dalam tujuh tahun terakhir. Belum lagi, bahan pangan juga mengalami kenaikan harga seperti beras, mie, dll. Biaya sekolah juga pun ikut melonjak tajam. Ditambah lagi ancaman perubahan iklim yang kapan saja bisa melambungkan bahan pangan lainnya. (cnbcindonesia.com, 19/8/2023) 

Pertanyaannya, mampukah rencana kenaikan gaji tersebut menyejahterakan para pegawai atau ASN? Apakah ada motif lain kenaikan gaji menjelang pemilu? Bagaimana meraih solusi kesejahteraan yang sesungguhnya? 

Kenaikan Bernilai Politis 

Dengan melihat kenaikan harga-harga kebutuhan pokok yang terus melambung tinggi setiap harinya, kenaikan gaji 8% tersebut kemungkinan tidak akan menutupi laju kenaikan harga-harga. Meskipun dinilai angka kenaikan tersebut begitu tinggi. Sehingga pernyataan kenaikan demi kesejahteraan adalah mimpi. 

Tak heran, rencana kenaikan gaji PNS  dipertanyakan. Jangan sampai kenaikannya bermuatan politis. Pasalnya, tahun depan menghadapi pemilihan umum. Hal ini jelas berpotensi pemanfaatan kedudukan dalam pemilu. 

Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi PKB, Yanuar Prihatin menekankan publik agar memperjelas terkait kenaikan gaji ASN tersebut. Mengingat tahun depan ada pemilu. Jadi, harus clear dulu kenaikan tersebut tidak ada kaitannya dengan pemilu. Apa lagi sebelumnya pada tahun 2019 juga gaji dinaikan menjelang pemilu. 

Meskipun pemerintah mengklaim kenaikan tersebut demi meningkatkan kesejahteraan para ASN. Sehingga diharapkan berpengaruh pada kinerja yang lebih baik. Namun, kenaikan tersebut menyiratkan ada maksud terselubung. Pasalnya, jika benar-benar tulus meningkatkan kesejahteraan ASN, mengapa harus mendekati pesta demokrasi? Demikian juga dengan inflasi yang tidak berusaha dihilangkan. Apalagi pada tahun 2022 saja angka inflasi sampai melonjak tertinggi selama tujuh tahun terakhir. Padahal inflasi ini sangat merusak ekonomi nasional. 

Begitu pula dengan kebutuhan masyarakat secara umum. Akibat inflasi, pangan, kesehatan, pendidikan dan lainnya, terus merangkak naik dan tiada tanda-tanda penurunan. Kondisi ekonomi masyarakat begitu kesulitan. Mengapa hanya PNS yang diperhatikan nasibnya? Jangan sampai hal ini menciptakan kecemburuan sosial yang bisa merusak tatanan kehidupan. Mengingat jumlah ASN 4.25 juta orang sangat sedikit dibanding jumlah penduduk 220 juta. Jadi, semua adalah warga negara yang harus diperlakukan sama dan diperhatikan nasibnya tanpa pandang status. 

Di saat yang sama, yang membuat masyarakat lebih miris lagi, publik selalu dipertontonkan etos kerja pegawai yang makin hari makin buruk, perilaku pejabat tak layak menjadi teladan contohnya korupsi merajalela, kehidupan flexing di tengah kemiskinan rakyat, dan perbuatan nista lainnya. 

Solusi Kesejahteraan Hakiki

Dalam negara yang menerapkan Islam secara total, jaminan kesejahteraan bukan secara kolektif. Tetapi secara individu per individu. Masyarakat dijamin segala kebutuhan baik sandang, papan, pangan, juga kesehatan, pendidikan tanpa melihat apakah ASN atau bukan. Karena kesejahteraan bukan hanya milik segelintir orang misalnya ASN atau pejabat, tetapi semua rakyat berhak sejahtera. Bukan juga hanya insidental atau tertentu saja, apalagi hanya pencitraan dan punya maksud tersembunyi. Dalam Islam, jaminan kesejahteraan adalah bentuk tanggung jawab negara sebagai pengurus urusan rakyat. 

Dalam Islam, negara juga akan menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok. Inflasi yang menjadi penyebab harga-harga naik akan dikontrol oleh negara dengan begitu ketat. Salah satu caranya dengan menghilang praktik monopoli pasar, kartel dan mafia pangan lainnya. Negara juga akan menindak tegas bila masih ada yang berani melakukan kecurangan dalam aktivitas ekonomi. Selain itu, negara juga mengharamkan sektor ekonomi non real seperti bursa efek, obligasi dan sejenisnya. Sehingga, semua bisa menjangkau harga kebutuhan pokok, bukan ASN saja tetapi masyarakat biasa pun bisa menikmati. 

Selain itu, Islam juga memiliki mekanisme agar pegawai negara memberikan kinerja yang terbaik sepanjang waktu. Sehingga tidak melakukan korupsi, flexing ataupun perbuatan kotor lainnya. Salah satunya, dalam proses perekrutan pegawai harus memperhatikan integritas. Para pegawai harus mempunyai kepribadian Islam, yakni pola pikir dan pola sikap sesuai dengan syariat Islam. Mereka juga harus orang-orang yang amanah, dan profesional dalam bekerja. Dari sisi penggajian, Islam memberikan konsep yang jelas, yakni besarnya gaji disesuaikan dengan jenis pekerjaannya dan standar kelayakannya dinilai dari kondisi umum masyarakat yakni bukan yang paling kaya dan bukan yang paling miskin. Karena konsep sejahtera dalam Islam adalah ketika terpenuhi segala kebutuhan pokok masyarakat (sandang, papan, pangan, kesehatan, pendidikan, keamanan). 

Demikianlah, pengaturan Islam dalam mensejahterakan rakyat. Kesejahteraan adalah hak seluruh warga tanpa terkecuali. Sudah saatnya kehidupan diatur sesuai Islam agar kesejahteraan bisa dirasakan. Wallahualam bissawab