Jakarta Kelompok buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak rencana penghapusan kelas rawat inap menjadi Kelas Rawat Inap Standar Jaminan Kesehatan Nasional (KRIS JKN). Salah satunya dikhawatirkan adanya kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
"Partai Buruh dan KSPI setelah mempelajari diluncurkannya program KRIS atau kelas rawat inap standar oleh BPJS Kesehatan dengan alasan perintah Undang-Undang. Partai Buruh dan KSPI menolak keras KRIS yang diluncurkan oleh Kementerian Kesehatan," ujar Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangannya, Minggu (Liputan6 23/7/2023).
Watak Kapitalisme
Apa pun bidangnya, sudut pandang bisnis menjadi watak kapitalisme, tidak terkecuali bidang kesehatan. Sejak kemunculannya, kesemrawutan BPJS Kesehatan tidak pernah hilang. Mulai dari ruwetnya administrasi, ribetnya prosedur pelayanan, hingga terlantarnya pasien lantaran ditolak RS.
Peristiwa tersebut seolah sudah menjadi pemandangan umum di RS-RS milik pemerintah. Padahal, masyarakat berharap banyak dengan sejumlah premi yang dibayarkan tiap bulan, mereka akan mendapatkan layanan dan fasilitas kesehatan yang memadai. Apa daya, harapan dan realitas tidak sejalan.
Semua ini akibat menggunakan paradigma kapitalisme dalam sistem kesehatan. Dalam kapitalisme, bisnis kesehatan sangat menjanjikan sebab kesehatan adalah kebutuhan dasar. Jadi, peluang profitnya pasti jauh lebih besar karena masyarakat pasti membutuhkan yang namanya layanan kesehatan, seperti dokter, perawat, obat-obatan, serta fasilitas kesehatan lainnya.
Naiknya iuran BPJS akan semakin mempersulit masyarakat, belum lagi kebutuhan-kebutuhan lainnya semakin melambung. Biaya hidup saja mereka sudah kesulitan ditambah lapangan pekerjaan semakin sempit bahkan upah kerja tak sanggup menutupi kebutuhan rumah tangga, lengkaplah sudah penderitaan rakyat sekarang ini. Seharusnya penguasa lebih memperhatikan nasib rakyat kecil sebelum membuat keputusan, karena akan berimbas pada masyarakat yang ekonomi menengah kebawah. Dengan berbagai macam masalah yang muncul saat ini telah menandakan bahwa pemerintah kita abai terhadap rakyatnya sendiri, padahal itu adalah tanggungjawab mereka untuk mengurus rakyatnya dengan serius bukan malah membesarkan tubuh sendiri dan golongan.
Kesehatan dalam Islam
Politik kesehatan Islam adalah pengurusan kepentingan publik dalam hal kesehatan dengan sudut pandang Islam dan dilakukan secara praktis oleh Khilafah, mencakup upaya promotif-preventif dan kuratif.
Adapun sistem kesehatan Islam, ia merupakan instrumen penting dari politik kesehatan Islam, di samping pandangan bahwa kesehatan adalah kebutuhan hidup insan, bahkan sebaik-baiknya nikmat sesudah nikmat iman yang akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat.
Pada saat yang sama, Islam memandang negara bertanggung jawab langsung dan penuh dalam menjamin pemenuhan kesehatan setiap individu masyarakat.
Politik kesehatan Islam berdiri di atas prinsip kesehatan masyarakat, berupa pengawasan, pemeliharaan, penjagaan, perlindungan, serta pengaturan berbagai perkara bagi terwujudnya kesehatan fisik, mental, dan sosial masyarakat. Ia juga mencakup pencegahan dan perlindungan terhadap penyakit sebelum terjadi, serta mengikutinya dan mengatasinya jika terjadi, baik di tingkat individu maupun masyarakat.
Artinya, tujuan perawatan kesehatan adalah terpeliharanya kesehatan setiap individu masyarakat yang dianugerahkan Allah Taala kepadanya. Ini merupakan aspek promotif-preventif. Sedangkan aspek kuratifnya adalah berupa pengobatan gratis dan berkualitas apabila sakit.
Kesinambungan pemenuhan aspek promotif-preventif dan kuratif ini akhirnya menjadi kunci rahasia terawatnya kesehatan setiap orang sepanjang hayatnya.
Adapun upaya promotif-preventif paling prinsip adalah jaminan pemenuhan kebutuhan fisik dan nonfisik secara benar, yakni melalui keberadaan masyarakat Islam dengan sejumlah tujuannya yang bersifat positif terhadap kesehatan yang dijadikan prioritas oleh negara. Meski demikian, ini bukan berarti berkurangnya perhatian negara terhadap upaya kuratif berupa pelayanan kesehatan gratis dengan kualitas tinggi dari sisi medis dan nonmedis.
Islam memandang pelayanan kesehatan adalah praktik perawatan yang berkhasiat/manjur dan berkelanjutan agar terwujud pandangan tentang kesehatan yang diwajibkan ada pada individu dan masyarakat Islam, yakni terpenuhinya kebutuhan individu sebagai kenikmatan kesehatan fisik dan jiwa yang memampukan individu melakukan berbagai kewajiban yang disyariatkan padanya dan untuk melakukan apa saja yang diwajibkan atasnya bagi keberadaan masyarakat dan negara.
Selain itu, akan terdepan dalam penemuan/inovasi terkini untuk strategi dan sarana demi terwujudnya pelayanan kesehatan terbaik yang sampai kepadanya ilmu serta penemuan ilmiah, juga terwujud persiapan untuk pengembanan risalah Islam bagi umat manusia dengan dakwah dan jihad.
Ini karena penyelenggaraan perawatan kesehatan oleh negara dalam politik kesehatan Islam berlandaskan sejumlah prinsip istimewa.
