(Ibu Rumah Tangga/Aktivis Muslimah)_
Krisis kekeringan yang terjadi di Kabupaten Bogor sejak bulan Mei lalu sekarang mulai meluas. Meskipun hujan masih turun di beberapa daerah namun hal tersebut tidak menghasilkan kesediaan air kembali normal. Kini penyaluran air bersih dilakukan terus menerus oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor ke sejumlah daerah yang terdampak kekeringan. Dan penyaluran juga dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor atas dasar permintaan dari daerah yang mengalami kesulitan air bersih. (Media online tvonenews, 18/08/23)
Menurut Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto menjelaskan bahwa bencana kekeringan saat ini memang tidak bisa diperkirakan karena penyebabnya perubahan iklim. Namun, kata Rudy kunci utamanya adalah menjaga alamnya, selama ekosistemnya dijaga dan dirawat dengan baik di musim kemarau air seharusnya masih ada. “Namun, sekarang yang jadi kendala kekeringan saat ini jadi tanggung jawab kita bersama,” katanya, kepada wartawan.
Sudah ada bantuan air bersih yang diberi oleh pemerintah, tapi tidak mencukupi. Biasanya satu tangki berisi 5.000 liter disediakan untuk satu desa. Sehingga warga mendapatkan air bersih dengan jumlah yang sangat terbatas dan hanya cukup untuk beberapa hari. Karena itu, warga terpaksa untuk membeli air tangki dengan mengeluarkan biaya yang cukup banyak.
Berdasarkan data Bappenas, 31% anak-anak Indonesia meninggal disebabkan diare dan waterborne disease. Selain itu, dilihat dari data di atas 80 juta orang dikonfirmasikan belum memiliki akses terhadap air bersih. Terlihat sekali dampak serius dari krisis air bersih.
Sungguh memprihatinkan melihat kondisi krisis air saat ini, padahal ketika kita lihat dan kita renungkan bahwa Indonesia memiliki kekayaan sumber daya air kelima di dunia dengan potensi air hujan yang turun mencapai 7 triliun meter kubik. Itu pun kebanyakannya masih terbuang ke laut, yang dipakai hanya 20 persen untuk kebutuhan pertanian, kebutuhan domestik, dan industri.
Dampaknya, banyak masyarakat yang tidak bisa merasakan air bersih. Dan akhirnya masyarakat harus membeli air bersih dengan harga yang mahal. Kemungkinan besar pada tahun 2025, Jakarta diperkirakan akan mengalami defisit air hingga mencapai 23.720 liter/ detik.
Semua ini akibat dari tata kelola yang salah dan bebas tentang sumber air. Saat ini, air diposisikan sebagai barang ekonomi sehingga boleh diperdagangkan. Tata kelola air yang diprivatisasi sehingga membiarkan perusahaan-perusahaan swasta menguasai sumber-sumber air. Para penguasa yang bermodal besar bisa membeli alat canggih sehingga bisa menyedot air tanah jauh ke dalam bumi.
Kesusahan yang dirasakan rakyat yang tinggal dekat daerah sumber air justru makin kesulitan untuk mendapatkan air karena kedalaman sumur mereka tidak sebanding dengan milik perusahaan air. Mereka dahulunya bisa mendapatkan air tanpa harus mengebor dulu karena langsung mengambil dari permukaan air. Sekarang, meski sudah mengebor pun air susah didapatkan.
Penebangan hutan yang begitu masif hingga merusak sumber air, negara malah membiarkannya. Perusahaan-perusahaan pemilik HPH mereka semena-mena menggunduli hutan sampai merusak ekosistem, padahal kesediaan air tergantung pada ekosistemnya yang terjaga.
Di perkotaan, tata kelola limbah dan sampah yang buruk menyebabkan limbah dan sampah dibuang begitu saja ke sungai dan saluran air sehingga air tidak bisa dipakai walau hanya sekedar untuk mencuci karena sudah tercemari. Sehingga masyarakat tergantung pada perusahaan-perusahaan penyedia air. Air yang seharusnya milik umum, sekarang menjadi barang yang di perdagangkan untuk mendapatkan uang. Ini akibat dari kapitalisasi air yang menjadi penyebab krisis air bersih di Indonesia yang kaya sumber daya air.
Sistem Islam mampu mengatasi krisis air yang terjadi sekarang. Sistem Islam akan menggunakan perspektif dalam memposisikan air, bukan perspektif pemilik modal. Dalam Islam, tidak boleh ada kapitalisasi air untuk meraup keuntungan. Karena benefit dari sumber daya air di alam semata-mata hanya diperuntukkan bagi umat.
Sesuai dengan hadits Rasulullah saw, "Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api." (HR. Abu Dawud dan Ahmad)
Air dalam Islam diposisikan sebagai kebutuhan publik hingga menjadi milik umum. Konsekuensinya, pihak swasta tidak boleh menguasai sumber air sampai tingkat menyusahkan rakyat untuk mendapatkan air bersih. Seseorang dilarang untuk mengunakan alat pengeboran yang membuat sumur-sumur warga yang ada di dekatnya mati.
Pengelolaan dan penyediaan air bersih dan air minum yang berkualitas akan dilakukan oleh negara untuk rakyat secara gratis. Selain itu, negara juga akan membuat bendungan, embung (penampungan air), dan juga danau dalam jumlah yang cukup untuk kebutuhan rakyat. Untuk yang sudah ada, tentu negara akan merevitalisasi dan mengoptimalkannya.
Selain itu, negara akan menjaga ekosistem dengan melakukan tata kelola hutan dengan baik. Adapun hutan yang terkategori kepemilikan umum tidak boleh diberikan pengelolaannya pada swasta untuk mencegah masifnya laju penebangan. Dan negara juga akan melakukan penghijauan sehingga dapat mengembalikan ekosistem yang rusak dengan tujuan sumber air yang mati bisa hidup kembali.
Begitu juga untuk daerah industri, negara akan tegas mengatur masalah limbah dan sampah sehingga tidak bisa mencemari lingkungan. Agar tidak mengotori, air limbah dan sampah diolah terlebih dahulu sampai tingkat yang aman kemudian dibuang.
Sanksi yang tegas juga akan diberikan kepada perusahaan yang melanggar. Begitupun untuk daerah pesisir yang airnya asin, negara akan menyediakan alat untuk penyulingan air sampai bisa mendapatkan air tawar yang bisa dikonsumsi.
Dengan itu, negara dengan sistem Islam akan melakukan berbagai cara yang efektif untuk menyediakan air bersih dan bisa dikonsumsi untuk rakyat. Semua itu sebagai bentuk negara mensejahterakan rakyatnya dari krisis air. Maka kita bisa bersegera mewujudkan semua itu dengan menerapkan Islam secara kaffah.
Wallahu a'lam
