Ada Apa dengan Si Hijau Melon?

Oleh Aisyah Yusuf 

Pendidik Generasi dan Aktivis Subang

Bak sebuah sinetron,  negeri ini tak henti-hentinya selalu membuat episode-episode baru yang mengejutkan rakyat. Bagaimana tidak, di tengah kondisi perekonomian yang rakyat yang makin sempit dan menipis, kini rakyat harus mengalami kesulitan untuk mendapatkan gas LPG 3kg.

Ada apalagi ini, akankah ada konversi seperti dulu?

Wajar jika hari ini rakyat bertanya seperti itu, karena dahulu ketika menggunakan minyak tanah, dan kemudian langka, akhirnya digantikan dengan gas LPG. Dan kelangkaan tersebut terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Daerah-daerah tersebut adalah Magetan, Banyuwangi, dan beberapa wilayah di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. 

Katanya negeri ini negeri gemah ripah lohjinawi, artinya, negeri ini kaya dengan Sumber Daya Alam, baik dari pertanian, tambang, hutan, minyak dan gas.

Dikabarkan cadangan terbukti untuk gas pada 31 Desember 2021 tercatat mencapai 42,93 triliun kaki kubik (TCF). Dengan asumsi produksi gas sebesar 6.000 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD), maka cadangan terbukti gas ini masih cukup untuk sekitar 19,6 tahun ke depan.

Itu artinya cadangan gas di kita masih banyak, tapi mengapa saat ini gas menjadi langka?

Menurut Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati. Ia mengatakan bahwa penyebab kelangkaan LPG 3 kg terjadi karena adanya peningkatan konsumsi. Sebagaimana disampaikan dalam salah satu media online cnnindonesia, "Juli ini memang ada peningkatan konsumsi sebesar 2 persen sebagai dampak dari adanya libur panjang beberapa waktu lalu. Kami sedang melakukan recovery dari penyediaan distribusinya untuk mempercepat."

Selain itu, Nicke juga menuturkan menurut data pemerintah ada sekitar 60 juta rumah tangga yang berhak menerima subsidi dari total sebanyak 88 juta rumah tangga atau sekitar 68 persennya. Namun, saat ini persentase penjualan LPG subsidi terhadap total LPG angkanya ternyata tinggi, mencapai 96 persen. Hal ini, kata Nicke, mengindikasikan ada subsidi yang tak tepat sasaran. "Oleh karena itu kami juga bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk pengecekan memastikan distribusi tepat sasaran," imbuhnya (cnnindonesia, 27/7/2023)

Selain dari penyebab tersebut diatas pun, proses pendistribusian yang tidak merata juga menyebabkan sering terjadinya kelangkaan diberbagai komoditi, dan salah satunya gas LPG ini. Yakni dengan pembagian gas bersubsidi dan non subsidi, sehingga menghantarkaan pada kecurangan, penimbunan dan lain-lain. Dan, yang lebih mengejutkan rakyat adalah, disaat rakyat kelimpungan mencari LPG 3kg, pemerintah pun mengeluarkan LPG Bright gas non subsidi. Sungguh ironis bukan?

Bukan hal yang aneh memang dalam sistem kapitalisme, mereka semantiasa mencari-cari keuntungan di tengah derita rakyat. Bagaimaana tidak, dikabarkan bahwa LPG Bright gas mencapai harga dua kali lipat dari harga gas melon. Padahal antara keduanya tidak memiliki perbedaan dari sisi kualitas. Dari sini jelaslah, bahwa kapitalisme bukanlah sistem yang menyejahterakan rakyat, tapi sistem ini lebih berpihak kepada siapa para pengusaha.

Lain halnya dengan Islam. Islam adalah agama srmpurna dan paripurna, yang mengatur sekurh aspek kehidupan dari hulu hingga hilir, hingga masalah terkecil sekalipun, dan termasuk salah satunya adalah kebutuhan pokok rakyat ini.

Pemenuhan gas LPG merupakaan kebutuhan pokok rakyat yang harus dipenuhinoleh negara, maka dengan seyogyanya negara akan menyediakan pasokan sesuai kebutuhan rakyat tanpa ada perbedaan subsidi dan non subsudi. Karena Islam memandang rakyat adalah semuanya rakyat warga Daulah khilafah yang mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama. Terlebih lagi minyak bumi dan gas ini merupakan kepemilikan umum yang pengelolaannya di serahkan kepada negara, sehingga negara tidak boleh sepeser pun mengambil keuntungan dari rakyat.

Sebagaimana sabda Rosulullah saw. "Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api". (HR. Abu Dawud dan Ahmad).

Dari hadis tersebut jelaslah bahwa, padang rumput yang termasuk di dalamnya hasil hutan, dan air, juga api yang di dalamnya listrik, minyak dan gas adalah milik masyarakat. Dan masyarakat harus menikmati itu semua tanpa dipungit biaya sedikitpun.

Wallahualam bissawab