Job Fair Bisakah Menyelesaikan Pengangguran?

 

Oleh Ummu Fauzi

Pegiat literasi

Pengangguran adalah salah satu permasalahan yang belum bisa diatasi di seluruh dunia, termasuk Indonesia.  Berbagai cara pun dilakukan untuk bisa mengatasi permasalahan ini, salah satunya adalah dengan mengadakan job fair atau bursa kerja. Kegiatan ini digelar  oleh Pemerintah Kabupaten Bandung di Gedung Budaya Soreang  dengan melibatkan sekitar 30 perusahaan.

 

Rukmana sebagai Kepala Disnaker Kabupaten Bandung mengatakan bursa kerja ini digelar berdasarkan program kerja dan instruksi  Bupati Bandung  Dadang Supriatna. Diperkirakan  1500 lowongan pekerjaan dari 30 perusahaan bisa dimanfaatkan oleh para pencari kerja. Kesempatan ini hanya berlangsung tiga hari yang setiap harinya disediakan 10 perusahaan. Siapapun bisa melamar pekerjaan,  bukan hanya untuk lulusan sarjana saja tetapi lulusan  SMP, SMA maupun SMK mendapat kesempatan yang sama untuk mendaftar. Karena semua memiliki hak yang sama yaitu bekerja agar bisa sejahtera. (JPNN.com, 4/7/2023)

Pengentasan pengangguran masih menjadi PR besar  pemerintah, di daerah maupun pusat karena angka pengangguran masih tinggi. Problem ini seolah diwariskan dari rezim ke rezim  berikutnya. Pendidikan  yang kurang memadai dan maraknya PHK  menambah jumlah pengangguran, sekolah yang berbasis keahlian tidak bisa mengurangi permasalahan ini  apabila lapangan pekerjaan sangat minim. 

Sementara untuk menciptakan lapangan pekerjaan sendiri masyarakat  terbentur kekurangan modal. Padahal pengangguran berujung pada kemiskinan  yang bisa menjadi faktor pemicu kerawanan sosial, kesenjangan ekonomi dan maraknya kejahatan. Walaupun setiap pergantian pemimpin melakukan kebijakan untuk mengatasi  problem ini, tetapi semuanya tidak menyentuh akar permasalahan, semua kebijakan tidak menuntaskan persoalan.

Faktor penyebab utama menurut pakar ekonomi syariah DR. Arim Nasim ada dua yaitu individu dan sistem. Pendidikan yang rendah kurangnya keterampilan  merupakan salah satu faktor penyebab pengangguran terbesar,  sekitar 74 % tenaga kerja di Indonesia merupakan lulusan SD dan SMP, itu dilihat dari sisi individu. Selain itu  ada   pengangguran intelek  yang dihasilkan dari  sistem pendidikan yang serba tanggung,  teorinya tidak banyak dipahami dan  praktiknya sedikit. Sehingga  lulusannya tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan dunia kerja.(muslimahnews, 30/5/2023) 

Selain itu, kebijakan yang berpihak pada pengusaha besar menimbulkan pengangguran baru. Banyaknya tenaga kerja perempuan yang mengakibatkan persaingan di antara para pencari kerja  laki-laki dan perempuan. Bahkan ketika kesempatan kerja itu tak diambil oleh pekerja lokal karena minim keahlian, maka pekerja asing menjadi kian mudah menggantikannya.

Inilah yang terjadi dalam negara yang menerapkan sistem kapitalisme. Kebijakan diambil hanya menguntungkan  pemodal tanpa berpihak kepada rakyat. Negara abai dengan kesejahteraan rakyatnya dan lupa dengan kehidupan akhirat yang akan dimintai pertanggungjawabannya dengan apa yang dilakukannya sebagai pemimipin umat.  Menggelar expo bursa kerja atau pameran tidak cukup menjadi solusi untuk mengatasi  pengangguran. Tetapi harus  mengakar dan menyentuh persoalan mendasar dan bagaimana menetapkan kebijakan strategis  yang mampu memberdayakan  usia-usia produktif dengan membuka lapangan kerja seluas-luasnya.

Berbeda dengan sistem sekuler kapitalis, dalam Islam pemimpin atau negara menempatkan diri sebagai periayah atau penjaga umat. Adanya dimensi akhirat membuat seorang penguasa akan takut berbuat zalim dan lalai. Mereka berusaha dengan maksimal untuk mensejahterakan rakyatnya dengan jalan menerapkan aturan yang langsung dari sang  Pencipta dan Pengatur alam semesta untuk kehidupan umat-Nya.

Hal ini dimulai dari individu khususnya kaum laki-laki dalam Islam diwajibkan untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Tentu saja dengan support sistem atau negara, mereka akan diberikan pendidikan yang memadai sehingga mempunyai kepribadian Islam dan kemampuan serta keterampilan sesuai dengan yang dibutuhkan. Pada saat yang sama negara menyediakan lapangan kerja yang luas serta halal dengan cara membuka akses yang mudah dan luas kepada sumber-sumber ekonomi yang halal. Selain itu negara juga mencegah penguasaan kekayaan milik umum oleh segelintir orang apalagi diberikan kepada asing. Mencegah berkembangnya sektor nonriil yang membuat mandek atau hancur perekonomian negara. Rasulullah bersabda: “Kaum muslimin berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api.” (HR. Abu Daud dan Ahmad) 

Pertanian, pertambangan, perikanan, perkebunan, industri dan sejenisnya yang berpotensi   besar akan dikelola oleh negara secara serius sesuai dengan aturan Islam. Sektor-sektor tersebut pembangunannya dilaksanakan secara merata sesuai dengan potensinya. Negara pun akan memberi bantuan modal kepada mereka yang membutuhkan. Layanan publik dipermudah bahkan digratiskan  sehingga apapun pekerjaannya tidak menghalangi mereka untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar. Dengan begitu kualitas pun akan meningkat.

 Dalam Islam perempuan tidak diwajibkan untuk mencari nafkah sehingga tidak ada persaingan dalam mencari  kerja antara laki-laki dengan perempuan.

Maka dari itu sangat lah penting adanya pemimpin yang siap melaksanakan syariat Islam secara menyeluruh, yang akan mengurus rakyatnya dengan adil dan amanah.  Dengan adanya penguasa seperti itu  kesejahteraan rakyat akan tercapai sehingga mampu meminimalisir pengangguran. “Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang mereka kerjakan”. (TQS. Al-A’raf [7]: 96)

Wallahu a'lam bishawwab