> Bukti Kegagalan Sistem Kapitalis Dalam Dunia Kerja - NusantaraNews

Latest News

Bukti Kegagalan Sistem Kapitalis Dalam Dunia Kerja


Oleh : Ai Sopiah


Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Anis Hidayah mengatakan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus magang sudah terjadi sejak 15 tahun lalu. Hal itu Anis sampaikan merespons kejahatan TPPO yang terjadi di perguruan tinggi Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. "Mungkin 15 tahun yang lalu sudah ada modus ini," kata Anis melalui pesan suara, Sabtu (8/7/2023).


Anis menjelaskan, modus ini menyasar anak-anak tingkat Sekolah Menegah Kejuruan (SMK) dan mahasiswa yang memiliki program magang.


Satuan Tugas (Satgas) Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) telah mengungkap kasus perdagangan orang dengan modus program magang ke luar negeri Jepang dengan korban mahasiswa. Dalam kasus ini, dua orang diduga tersangka diamankan polisi.


Direktur Tindak Pidana Umum (Dir Tipidum) Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro mengatakan, pengungkapan kasus ini diawali dengan laporan dari korban berinisial ZA dan FY kepada pihak KBRI Tokyo, Jepang.


Saat itu dilaporkan korban bersama sembilan orang mahasiswa lainnya dikirimkan oleh Politeknik untuk melaksanakan magang di perusahaan Jepang. Akan tetapi, korban dipekerjakan sebagai buruh.

Peristiwa ini jelas meresahkan, karena tentu saja menampar dunia pendidikan kita, magang jelas berbeda dengan bekerja. Magang yang seharusnya menjadi jalan pembelajaran secara langsung bagi peserta didik di lapangan sebagai bekal memasuki dunia kerja. Hal yang sama pun perlu kita waspadai untuk program serupa, yakni PKL (praktik kerja lapangan) atau Prakerin (praktik kerja industri) yang tidak lain adalah program wajib siswa SMK agar dapat naik kelas.


Namun, dengan adanya kasus di politeknik tadi, jelas bahwa program magang ternyata bisa disalahgunakan oleh kerakusan oknum. Tidak pelak, saat peserta didik magang, mereka dianggap bisa dipekerjakan tanpa gaji karena dianggap sebatas magang. Banyak juga faktanya di sebagian lembaga instansi siswa PKL hanya sebatas kerja tidak ada gaji di instansi tersebut. Sebaliknya, hal ini justru membuktikan adanya peluang eksploitasi terhadap peserta didik demi keuntungan oknum itu sendiri. Di samping itu, kasus ini pun bisa jadi merupakan fenomena gunung es untuk di Indonesia sendiri.


Asal tahu saja, berdasarkan kutipan di laman resmi Kemendikbudristek, program magang atau yang secara resmi disebut Magang Bersertifikat, sejatinya merupakan bagian dari program Kampus Merdeka yang bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar dan mengembangkan diri melalui aktivitas di luar perkuliahan. Dalam program Magang Bersertifikat, mahasiswa akan mendapatkan pengalaman kerja di dunia industri/profesi nyata selama 1—2 semester. Adapun dalam pendidikan SMK dalam program Magang Bersertifikat, siswa akan mendapatkan pengalaman kerja di dunia industri/profesi nyata selama 3/6 bulan. Dengan pembelajaran langsung di tempat kerja mitra dagang, mahasiswa akan mendapatkan hard skills maupun soft skills yang akan menyiapkan mereka agar nantinya lebih mantap untuk memasuki dunia kerja dan kariernya.


Magang pada pelajar dan mahasiswa ternyata rawan menjadi celah TPPO. Padahal seharusnya menjadi jalan pembelajaran secara langsung bagi pelajar/mahasiswa. Sebab magang jelas berbeda dengan bekerja, sayangnya magang dalam sistem pendidikan sekuler kapitalis malah disalahgunakan akibat kerakusan oknum, hal ini tidak lepas dari sistem pendidikan yang diterapkan di negeri ini, yang berorientasi pada kerja sehingga munculah program magang yang membuka peluang eksploitasi orang lain untuk mendapatkan keuntungan pribadi.


Program magang memang bukan menjadi sumber persoalan utamanya, akan tetapi sumber pendidikan yang melahirkan program magang, inilah yang perlu dipersoalkan. Pasalnya sistem pendidikan sekuler kapitalis menuntut kampus untuk menyediakan Sumber Daya Manusia yang bisa bersaing do dunia kerja, apalagi tuntutan tersebut dipandang sebagai solusi untuk mengurai masalah pengangguran meski tidak semua kampus mewajibkan program magang namun mahasiswa tentu akan berlomba-lomba dan antusias mengikuti program magang yang saat ini dikenal dengan Magang dan Studi Independen Bersertifikat, hal itu dilakukan demi eksistensi diri dan supaya dapat direkrut perusahaan besar.


Selain mencoreng dunia pendidikan secara umum dengan jargon besarnya “kerja” dan “kerja”, bagaimanapun sistem pendidikan sekuler-kapitalis akan selalu berpeluang ditunggangi oleh motif-motif kapitalistik. Andai peserta didik tidak magang pun, saat memasuki dunia kerja di masa selanjutnya mereka juga tidak akan jauh dari status sebagai buruh pintar.


Hal ini berkebalikan dengan sebagian mereka yang lahir dari keluarga kaya atau keturunan pemilik modal yang sering kali menganggap pendidikan tidak terlalu penting. Bagi mereka, lebih penting untuk pintar mencari uang. Jadi, tetap saja, magang versi kapitalis justru bisa dibajak oleh narasi ekonomi khas kapitalisme itu sendiri, yakni meraih profit sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Akibatnya, spirit sistem pendidikan justru hilang karena motivasi besar untuk menjadi insan terdidik selama mengenyam pendidikan hanyalah demi bisa bekerja mencari uang setelah lulus sekolah/kuliah.


Semua ini tentu sangat berbeda dengan profil peserta didik yang menjadi output sistem pendidikan Islam. Dalam sistem pendidikan Islam, target besarnya adalah mencetak generasi berkepribadian Islam (syahsiah islamiah), bukan menjadi pekerja. Ilmu pengetahuan dan tsaqafah Islam yang diperoleh selama masa pendidikan dijadikan sebagai bekal untuk memberi solusi bagi problematik kehidupan, bukan sekadar meraih gelar. Oleh karena itu, jelas sistem pendidikan Islam sajalah sistem pendidikan terbaik yang dengannya juga mampu menghasilkan output terbaik.


Selain ilmu pengetahuan dan tsaqafah Islam, peserta didik dalam sistem pendidikan Islam juga memperoleh pemahaman mengenai hakikat bekerja menurut Islam yang disertai seluruh keahlian maupun pelatihan yang diperlukan untuk memasuki dunia kerja. Bekerja adalah salah satu jalan mencari nafkah. Hukum asal bekerja bagi laki-laki adalah wajib, sedangkan bagi perempuan adalah mubah (boleh). Islam pun mengatur tentang kontrak kerja (ijarah) sehingga majikan dan pekerja terhindar dari akad zalim yang justru bisa mengeksploitasi pekerja.


Di samping itu, Islam telah menggariskan jalur lain perolehan harta selain bekerja, misalnya dengan zakat, kepemilikan harta waris, serta pemberian harta oleh negara. Islam juga menetapkan beragam mekanisme syar’i untuk mengelola harta sehingga kaum muslim tidak terjebak akad batil seperti riba, judi, dan penipuan. 


Bagi kaum perempuan, Islam menetapkan bahwa jalur nafkah bagi perempuan lebih dari satu arah sehingga bekerja sebagaimana versi kapitalisme tidak akan menjadi paradigma bagi kaum muslimah.


Demikianlah, sistem Islam akan berjalan yang tentunya hanya bisa dengan naungan Khilafah. Pendidikan adalah bagian dari urusan publik yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab penguasa. 


Begitu juga perihal sektor tenaga kerja, sangat memerlukan andil penguasa untuk mengaturnya. Ini semua sebagaimana sabda Rasulullah saw., “Imam (Khalifah) adalah ra'in (pengurus) dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat diurusnya.” (HR Muslim dan Ahmad). 


Wallahu a'lam bishshawab.

NusantaraNews Designed by Templateism.com Copyright © 2014

Theme images by Bim. Powered by Blogger.