 |
| Oleh: Farihan_Almajriti |
Pengangguran masih eksis menjadi problematika yang belum bisa diatasi pemerintah hingga saat ini. Sebagaimana data yang telah dicatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa angka pengangguran di Indonesia mencapai 7,99 juta orang per Februari 2023. Jumlah ini bahkan lebih tinggi dari level sebelum adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 lalu. Dari jumlah tersebut tercatat sebanyak 9,60 persen (%) per Februari 2023 pengangguran terbanyak merupakan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) (Cnnindonesia,5/5/2023). Angka pengangguran yang masih tinggi ini menyadarkan kita bahwa pengangguran masihlah menjadi masalah utama yang harus diatasi oleh negara. Maraknya pengangguran menunjukkan kegagalan pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan.
Melek teknologi, cakap finansial, dan produktif bekerja adalah keterampilan yang menjadi modal dasar bagi industri untuk memanfaatkan generasi milenial maupun Gen Z sebagai SDM “buruh”. Hal ini jika dilihat dari kacamata kapitalisme, yaitu sebuah paham kehidupan yang hanya akan berkutat pada upaya meraih materi sebanyak-banyaknya. Banyaknya lembaga pendidikan berupa sekolah kejuruan dan keahlian adalah hasil daripada kurikulum pendidikan hari ini yang diarahkan untuk mengisi kebutuhan di sektor industri agar generasi muda terserap dengan baik di dunia kerja. Akan tetapi, data yang di catat oleh BPS menjadi gambaran kita bahwa para lulusan SMK ini masih belum banyak yang bisa terjaring oleh kebutuhan industri. Bahkan menjadi lulusan dengan pengangguran terbanyak. Padahal lulusan pendidikan SMK digadang-gadang menjadi lulusan yang siap terjun ke dunia kerja. Alih-alih membuka lapangan kerja seluas-luasnya, negara malah sibuk obral janji. Nasib pengangguran kian merana. Lalu siapa yang bertanggung jawab atas itu semua? Tentu saja negara. Karena mereka menganggur bukan karena keinginan mereka sendiri, atau tidak berusaha keras dalam mencari kerja, tetapi karena kurangnya peran negara dalam menyediakan akses lapangan kerja yang memadai untuk mereka. Janji seribu lapangan kerja entah kemana. Sebaliknya, negara malah membuka serapan kerja bagi tenaga kerja asing.
Pengangguran berkorelasi positif dengan kemiskinan. Problem warisan berbagai negara di dunia, tidak terkecuali negara Indonesia. Selain kemiskinan, bobroknya sistem pendidikan ala kapitalisme juga menjadi landasan utama banyaknya pengangguran saat ini. Terwujudnya kesejahteraan hidup setiap individu rakyat bagai pungguk yang merindukan bulan. Apalagi janji seribu lapangan kerja tak kunjung nyata. Selain itu, pengangguran juga berdampak pada aspek sosial dengan meningkatnya kriminalitas. Inilah akibat daripada pemberlakuan sistem kehidupan yang meniscayakan teraihnya pendapatan materi sebanyak-banyaknya. Sistem hidup ala kapitalisme yang dimana prinsip hidup berdasarkan hukum rimba sehingga menciptakan lingkungan hidup yang rawan dengan tindakan kriminalitas. Sungguh miris.
Sebagai pembanding, berbeda dengan sistem ala-ala kapitalisme, dalam Islam negara menjamin kesejahteraan rakyat. Negara bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada rakyat dan memetakkan serta mendistribusikan Sumber Daya Manusia (SDM) ke masyarakat. Negara berusaha semaksimal mungkin dalam mengurus dan menyejahterakan rakyat dengan menerapkan sariat Islam sebagai pedoman kehidupan. Mewajibkan seorang laki-laki untuk berkerja adalah bagian daripada ajaran Islam dalam menetapkan mekanisme jaminan kesejahteraan. Negara sebagai support system menjamin tersedianya sistem pendidikan yang memadai yang menghasilkan lulusan yang berkepribadian Islam sekaligus memiliki skill yang mumpuni. Islam merancang sistem pendidikan yang tepat sehingga tidak ada lulusan yang tidak termanfaatkan dengan baik untuk keperluan umat.
Di saat yang sama, negara juga wajib menyediakan lapangan kerja seluas-luasnya serta suasana kondusif bagi masyarakat untuk berusaha. Caranya dengan membuka akses kepada sumber-sumber ekonomi dibarengi dengan pencegahan terhadap penguasaan milik umum oleh beberapa orang apalagi asing. Selain itu, negara juga akan menerapkan sistem politik industri yang bertujuan untuk mendorong perkembangan industri-industri hingga mampu menyerap Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih banyak. Tak lupa pula, negara dimungkinkan untuk memberi bantuan modal dan keahlian kepada rakyat yang membutuhkan. Dengan begitu, kualitas SDM pun akan mumpuni dan tentu siap berkontribusi untuk umat (Muslimahnews, 21/02/2023). Islam menjadikan terwujudnya kesejahteraan setiap individu rakyat adalah kewajiban dan tanggung jawab negara. Oleh karena itu, Islam memiliki berbagai mekanisme untuk mewujudkannya termasuk menyediakan lapangan pekerjaan yang memadai di dalam negeri.
Di satu sisi, banyak kita jumpai lulusan yang jika kita lihat merupakan generasi muda yang cakap teknologi dan finansial, tetapi belum cakap dalam beragama karena disibukkan dengan mengejar materi dunia. Sehingga terjadi ketimpangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Padahal Islam menuntun para pemuda agar menjadi generasi pembawa perubahan ke arah kebangkitan Islam. Sebagaimana imam Syafi’i pernah berkata, “Hidupnya seorang pemuda adalah dengan ilmu dan takwa”. Pemuda harus memiliki visi hidup yang jelas sebagai hamba yang taat pada perintah Allah, dan dengan ilmu dunia ia memberi kebermanfaatan untuk kemaslahatan umat.
Wallahu ‘alam