Langkah Lapangan Pekerjaan di Sistem Kapitalisme

Oleh Ratna Sari Dewi

Sulitnya mencari pekerjaan sudah jadi masalah rumit yang belum mampu di selesaikan oleh penguasa di sistem kapitalisme. Masalahnya seperti tambal sulam. Seperti yang telah di beritakan oleh Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat masih ada sebanyak 7,99 juta pengangguran per Februari 2023. Jumlah tersebut setara dengan 5,45 persen dari sebanyak 146,62 juta orang angkatan kerja.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edy Mahmud mengatakan tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2023 ini turun dari data Agustus 2022 yang sebanyak 8,42 juta orang atau 5,86 persen.

"Dari 7,99 juta atau 5,45 persen yang menganggur, ini turun. Jadi pertumbuhan ekonomi memberikan dampak positif ke tingkat pengangguran terbuka ini," ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (5/5).

Bila dibandingkan dengan Februari 2022 (year on year/yoy), jumlah pengangguran ini juga turun sekitar 410 ribu orang, dari 8,40 juta jiwa menjadi 7,99 juta orang.

Menurut jenis kelamin, pengangguran terbanyak ada pada laki-laki sebesar 5,83 persen dan perempuan sebanyak 4,86 persen. Hal ini sejalan dengan jumlah angkatan kerja yang memang masih didominasi oleh kaum laki-laki.

Sedangkan, jika berdasarkan wilayah, pengangguran di perkotaan lebih tinggi dibandingkan perdesaan. Pengangguran di perkotaan tercatat sebanyak 7,11 persen dan di pedesaan hanya 3,42 persen.

Secara rinci, jumlah penduduk usia kerja di Indonesia sebanyak 211,59 juta orang per Februari 2023. Dari jumlah tersebut, 146,62 juta orang masuk dalam angkatan kerja dan 64,97 juta orang bukan angkatan kerja.

Dari 146,62 juta angkatan kerja tersebut, sebanyak 7,99 juta orang pengangguran dan 138,63 juta orang bekerja. Untuk orang yang bekerja terdiri dari 92,16 juta orang pekerja penuh, 36,88 juta orang pekerja paruh waktu, dan 9,59 juta orang setengah pengangguran.

Dari jumlah pengangguran yang dirilis BPS ini. Pengangguran terbanyak dari lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) sebanyak 9.60 persen dan lulusan sekolah menengah atas (SMA) sebesar 7.69 persen.

Banyaknya jumlah pengangguran dari tahun ke tahun membuktikan ketidakmampuan sistem kapitalisme menyelesaikan PR tahunan untuk menyediakan lapangan pekerjaan dan banyak lulusan SMK yang menjadi pengangguran berasal dari gagalnya rancangan pendidikan dalam kaitannya program pembangunan. 

Faktanya jumlah angkat kerja terus bertambah jauh lebih besar di bandingkan jumlah penciptaan lapangan kerja. Pemerintah sendiri berlepas tangan dalam menciptakan lapangan pekerjaan yang memadai bagi rakyatnya.

Pemerintah menyerahkan kepada para koorporasi para pemilik modal dengan membuka keran investasi untuk asing. Dan menyerahkan penyerapan lapangan pekerjaan untuk rakyatnya kepada mekanisme pasar.

Padahal faktanya memudahkan investasi yang di berikan pemerintah terhadap para investor tidak mampu membuka lapangan kerja secara signifikan, malah lebih menguntungkan mereka dalam segi penyediaan modal.

Hal ini membuktikan gagalnya sistem kapitalisme dalam mengelola industrialisasi diakibatkan sistem ekonomi kapitalisme yang hanya mementingkan keuntungan yang diperoleh. Dan hanya berpihak dari pesan para oligarki.

Pada saat yang sama sistem pendidikan yang komersial saat ini. Membatasi rakyat untuk mengenyam pendidikan dengan ilmu dan teknologi yang memadai untuk memiliki ilmu dan kemampuan untuk masuk dunia kerja.

Pengangguran yang belum teratasi dengan benar akan berimbas terhadap perekonomian yang mengakibatkan tingkat kemiskinan kian tinggi dan lemahnya daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Hal tersebut akan berpengaruh terhadap kesehatan rakyat yang menurun dikarenakan sulit dalam pemenuhan dasar untuk mendapatkan makanan yang bergizi, pendidikan dan kesehatan. Terlebih di sistem kapitalisme saat ini makanan bergizi, pendidikan dan kesehatan hanya dapat di jangkau oleh materi.

Pengangguran yang tinggi akan berakibat dengan tingginya tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh para pengangguran dengan dalih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan lemahnya mendorong untuk melakukan tindakan kriminalitas.

Secara luas tingginya angka pengangguran akan berpengaruh terhadap produktivitas suatu negara tidak optimal. Sistem kapitalisme sudah secara nyata menyengsarakan rakyat dan hidup dalam kebingungan dalam mencari pekerjaan. 

Berbeda jauh di sistem islam.Islam Menjawab

Berbeda dengan sistem sekuler kapitalisme, dalam Islam, pemimpin atau negara menempatkan diri sebagai pengurus dan penjaga. Adanya dimensi akhirat pada kepemimpinan Islam membuat seorang penguasa akan takut jika zalim dan tidak adil kepada rakyat. Mereka akan berusaha maksimal mengurus dan menyejahterakan rakyat dengan jalan menerapkan syariat Islam sebagai tuntunan kehidupan.

Ajaran Islam menetapkan mekanisme jaminan kesejahteraan dimulai dari mewajibkan seorang laki-laki untuk bekerja. Namun, hal ini tentu butuh support system dari negara, berupa sistem pendidikan yang memadai sehingga seluruh rakyat khususnya laki-laki memiliki kepribadian Islam yang baik sekaligus skill yang mumpuni.

Pada saat yang sama, negara pun wajib menyediakan lapangan kerja yang halal serta suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk berusaha. Caranya tidak lain dengan membuka akses luas kepada sumber-sumber ekonomi yang halal, dan mencegah penguasaan kekayaan milik umum oleh segelintir orang, apalagi asing. Termasuk mencegah berkembangnya sektor nonriil yang kerap membuat mandek, bahkan hancur perekonomian negara.

Sektor-sektor yang potensinya sangat besar, seperti pertanian, industri, perikanan, perkebunan, pertambangan, dan sejenisnya akan digarap secara serius dan sesuai dengan aturan Islam. Pembangunan dan pengembangan sektor-sektor tersebut dilakukan secara merata di seluruh wilayah negara sesuai dengan potensinya.

Negara akan menerapkan politik industri yang bertumpu pada pengembangan industri berat. Hal ini akan mendorong perkembangan industri-industri lainnya hingga mampu mencerap ketersediaan sumber daya manusia yang melimpah ruah dengan kompetensi yang tidak diragukan sebagai output sistem pendidikan Islam.

Negara pun dimungkinkan untuk memberi bantuan modal dan memberi keahlian kepada rakyat yang membutuhkan. Bahkan, mereka yang lemah atau tidak mampu bekerja akan diberi santunan oleh negara hingga mereka pun bisa tetap meraih kesejahteraan.

Layanan publik dipermudah, bahkan digratiskan sehingga apa pun pekerjaannya tidak menghalangi mereka untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar, bahkan hidup secara layak. Dengan begitu, kualitas SDM pun akan meningkat dan siap berkontribusi bagi kebaikan umat.

Semua ini kembali pada soal paradigma kepemimpinan Islam yang berperan sebagai pengurus dan penjaga. Seorang pemimpin negara akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap orang yang dipimpinnya. Jika ada satu saja rakyat yang menderita karena buruknya pengurusan mereka, pemimpin harus siap-siap menerima azab Allah Swt..