Mahalnya ONH, Bukti Nyata Karut Marut Pengaturan Ibadah oleh Negara

Oleh Fina Fadilah Siregar

Biaya haji tahun 2023 sebagaimana yang diusulkan oleh Kemenag, menjadi polemik di kalangan masyarakat dalam beberapa waktu belakangan ini. 

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengusulkan agar BPIH 2023 menjadi sebesar Rp.98.893.909. Dari angka Rp.98,8 juta itu, biaya yang dibebankan kepada jemaah haji sebesar Rp.69 juta. Sementara itu, sisanya dibayarkan dari nilai manfaat dana haji.

Hal tersebut disampaikan Yaqut dalam rapat kerja antara Kemenag dan Komisi VIII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. (Kamis, 19/1/2023)

"Tahun ini pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jemaah sebesar Rp.98.893.909. Ini naik sekitar Rp 514 ribu dengan komposisi bipih (biaya perjalanan ibadah haji) Rp 69.193.733 dan nilai manfaat sebesar Rp 29.700.175 atau 30 persen," ujar Yaqut.

Biaya haji yang diusulkan pemerintah tahun ini melonjak jauh dari biaya tahun lalu yang hanya Rp.39,8 juta. Yaqut mengatakan, peningkatan biaya haji 2023 ini diambil demi menjaga keberlangsungan nilai manfaat dana haji di masa depan.

Mahalnya ONH karena hal-hal yang tidak seharusnya, apalagi masih dalam lingkup tugas ASN, membuktikan pengaturan yang tidak profesional dan bukti nyata kapitalisasi ibadah. Harapan umat untuk dapat melaksanakan ibadah haji yang telah lama diimpikan untuk dilaksanakan suatu saat nanti, seketika buyar begitu saja dikarenakan ulah pemerintah yang berencana menaikkan Ongkos Naik Haji (ONH). 

Sangat jelas terlihat, bagaimana rusaknya pengaturan yang dilakukan oleh negara. Hal ini jauh dari peran negara yang seharusnya mengurus kebutuhan rakyat. Inilah potret pengaturan negara  dalam sistem kapitalisme, dimana rakyat justru dipalak oleh negara, bahkan dalam urusan ibadah.

Sungguh berbeda dengan pengaturan Islam, yang menjadikan penguasa sebagai raa’in, pengurus rakyat dan memudahkan urusan rakyat, terlebih dalam penunaian ibadah. Dalam Islam, penguasa berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi semua kebutuhan rakyat agar dapat menunaikan ibadah haji dengan khusyuk tanpa ada hal-hal yang menggangu pikiran. Rakyat pun merasa ada kepuasan tersendiri karena dapat menjalankan semua rangkaian ibadah haji dari awal hingga akhir dengan baik dan lancar.

Oleh karena itu, jelaslah sudah bahwa hanya sistem Islamlah satu-satunya sistem yang mampu memecahkan segala problematika umat secara paripurna. Tak ada sistem lain yang mampu menandinginya.  Dengan menerapkan syariat-Nya secara kafah, maka karut marut pengaturan seputar ibadah haji niscaya tidak akan terjadi. Umat pun akan mudah dan nyaman dalam beribadah untuk meraih rida-Nya. Wallahua'lam bishshowaab.