Kontroversi Pemilu : Dari Penundaan Hingga Anggaran Besar Pemilu

Oleh: Junari.S.I.Kom

APBN masih berhasil mencatat surplus Rp 19,7 triliun. Defisit disebabkan realisasi belanja negara yang lebih besar dibandingkan pendapatan negara, sekalipun kinerja pendapatan membaik. Pendapatan negara sudah mencapai Rp 484,83 triliun atau 26,2% dari target tahun ini, tumbuh 30% dibandingkan kuartal I 2021, (Katadata.co.id, 12/04/2022).

Sedangkan perpajakan adalah sebuah pendapatan negara dengan mencapai Rp 385,63 triliun dan penerimaan seharusnya bukan dari perpajakan itu sendiri untuk menutupi segala ketumpukkan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 99,09, (Katadata.co.id 12/04/2022).

Realisasi belanja negara tercatat sebesar Rp 490,64 triliun atau 18,1% dari target, turun 6,2% dibandingkan tahun lalu. Realisasi belanja ini terdiri atas belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) sebesar Rp 151,49 triliun, belanja non-K/L sebesar Rp 162,68 triliun dan belanja transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp 176,46 triliun. (Katadata.co.id, 12/04/2022).

"K/L perlu segera membuka blokir alokasi anggaran, sehingga belanja strategis bisa segera dilaksanakan dan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat lebih awal," kata Hadiyanto.

Pendapatan negara lebih banyak pengeluarannya sehingga tidak mampu menutupi, walaupun berusaha dengan semaksimalnya dalam memanajemen tidak akan mampu menutupi, seperti hal nya dalam pemilihan tentu membutuhkan pengeluaran yang banyak.

Anggaran perencanaan untuk kebutuhan pemilu berkisaran 86 triliun sampai 110,4 triliun termaksut alokasi di dalamnya hingga di pangkas menjadi 76,6 triliun yang di ajukan oleh KPU. Jumlah melonjak naik dari pemilu 2019 hanya pencapaian 25,5 triliun anggaran pemilihan 2024 terbilang anggaran yang banyak. (Katadata.co.id 13/4/2022)

Anggaran pemilu untuk pemilihan 14 Februari 2024 yang mendatang terbilang cukup besar di tengah darurat ekonomi yang kian mencengangkan setelah berusaha untuk memulihkan kembali ekonomi pendapatan negara, dengan penyelengaraan memilu tahun 2024 nyatanya banyak anggaran yang di keluarkan yang melahirkan kesengsaraan bagi warga negara.

Di tengah daruratnya pertumbuhan ekonomi rakyat di cekik dengan berbagai loncakan harga BBM, mahalnya minyak goreng, dan naiknya pajak, setelah berlalu dari covid-19 membuat rakyat sengsara yang sampai hari ini kesulitan dalam memenuhi kebutuhan.

Disisi yang bersamaan pemerintah tetap akan melaksanakan pemilihan dengan anggaran yang banyak untuk memilih seorang pemimpin yang baru dalam negeri atau wilayah namun pada kenyataanya pergantian seorang pemimpin hanya menjadi tekanan pada ekonomi itu sendiri.

Dalam kontestasi politik pemilihan dalam konsep demokrasi terbilang mahal. Para dikma kekuasaan dalam sistem ini yang tidak jauh dari alat berburu mencari materi dan eksistensi keniscayaan dan melibatkan sejumlah oligarki sehingga terjadi transaksional jabatan.

Penderitaan rakyat membutuhkan perhatian penuh penguasa. Naiknya BBM, minyak goreng, serta pajak menyapu ratakan antara yang kaya dan miskin dalam memenuhi hajatnya masing masing, seolah-olah tidak melihat derita yang dialami rakyat.

Dalam pembiayaan pemilihan pemilu serentak ternilai besar di tengah kesengsaraan rakyat. Naiknya semua harga, penguasa seakan tidak mampu melihat kesengsaraan rakyat.

Perekrutan seorang memimpin dalam sistem kapitalisme, ketidakmampuan dalam menjalankan jabatannya sehingga banyak di temukan kecacatan dalam jabatannya bahkan aksi demo tetap ada di setiap pergantian seorang memimpin, ini membuktikan kurangnya mentotalitaskan dalam sebuah jabatan melahirkan kerusakan bahkan kerugian negara.

Di setiap pemilu angka yang harus di keluarkan terbilang triliunan. Anggaran yang dikeluarkan kecil maupun besar pemasukan yang diperoleh APBN tetap akan berlangsung tanpa melihat pengutamaan yang harus di tunaikan. Maka wajar setiap pemilu selalu meningkat kebutuhan anggarannya. Dan hasil dari pemilihan ini tidak akan menguntungkan negara sendiri sebab pada hakikatnya pergantian seorang pemimpin dalam sistem demokrasi tidak ada perubahan hakiki yang membawa pada perdamaian, adil dan sejahtera yang ada hanya membekas hutang.

Hanya ada satu cara yang menuntaskan penekanan pada ekonomi dengan kembali pada agama Islam. Sebab Islam bukan saja agama kepercayaan tentang sholat, zakat, puasa, haji semata melainkan Islam ialah agama yang mengatur seluruh aspek umat Islam. Sebab Islam ada dikarenakan untuk menuntaskan permasalahan, dari yang sulit menjadi mudah dan cara pemilihan seorang pemimpin pun berlangsung secara praktis dan tidak membutuhkan anggaran yang banyak.

Sebab seorang pemimpin ialah dipilih dan mendapat dukungan rakyat melalui metode perolehan perwakilan yang dilakukan oleh rakyat, rakyat memilih wakilnya dan majelis ummah yang akan memilih penguasa. Tidak menutup kemungkin juga bersifat langsung namun pemilihan langsung ini bukan metode tapi teknis bersifat mubah metode yang seharusnya ialah baiat.

Syarat yang harus di penuhi oleh calon pemimpin harus muslim untuk menjadi Wally al- Amri laki-laki yang sudah baligh, memiliki akal yang sehat dan adil dalam menjalankan amanah sebagai wali rakyat dan merdeka. Dia tidak mengatur dirinya dan rakyat yang dipimpinnya dengan aturan buatannya akan tetapi aturan yang ditetapkan oleh seorang pemimpin ialah aturan yang bersumber dari maha pencipta Allah SWT yang harus di terapkan untuk di taati dan seorang pemimpin juga harus memiliki sikap mampu mengurusi umat.

Sebab pada hakikatnya seorang pemimpin atau Khalifah di beri kekuasaan oleh umatnya untuk mengurusi umat, dan umat wajib mentaati seorang pemimpin yang mampu menjalan syariat .

"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". ( TQS An-Nisa : [4]:58)

Maka dalam pemilihan seorang pemimpin atau khalifah dalam Islam mudah dan praktis pelaksanaannya pun cepat. Sebab pada masa kepemimpinan tidak boleh kosong dalam tiga hari jabatan.

Selain dalam pemilihan yang mudah dan praktis dalam pemilihan kepemimpinan Islam pun melahirkan pemimpin yang amanah dan adil. Sebab seorang Khalifah adalah sebagai pemimpin yang menjalankan amanah dalam penerapan hukum syariah maka salah satu syaratnya tadi ialah mampu dan merdeka, dalam jabatan kepemimpinan adalah tanggung jawab besar sebab seorang pemimpin ialah pengurus umat

Walhasil hanya kembali pada rujukan Islam dengan menjadikan Islam sebagai sandaran yang paling utama hingga terlahir Khalifah yang di idolakan yang menjadi dampaan rakyatnya, adil dalam menjalankan amanahnya, maka Islam adalah sebuah ideologi yang sudah jelas dan pasti kebenarannya. Sebab hanya agama Islam yang sempurna yang akan melahirkan pemimpin yang menjalankan hukum Allah SWT.

Wallahualam bishawab.