Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan menyamakan visi pemerintah pusat dan daerah, maka diperlukan sosok leader ship cekatan, pekerja keras, displin dan mampu membuat keputusan yang bijak untuk menunjuk dan mengangkat bawahanya agar bisa bekerja dan melaksanakan kegiatan sesuai sesuai dengan perencanaan.
Namun sayang, kondisi ini tidak terjadi di BWS Sumatera V Padang, karena telah memasuki triwulan ke II tahun 2022 ini, SK pejabat baik PPTK, PPK, dan Satker sebagai penanggungjawab kegiatan, masih belum jelas.
Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang Dian Kamila saat dimintai tanggapanya Via Whatsapp di nomor 081349321xxx, tidak merespon.
Hal ini mengundang tanda tanya besar di tengah masyarakat. Mengapa hal ini bisa terjadi dan apa penyebabnya. Sebab apabila pembangunan infrastruktur tidak terhambat, maka berimbas terhadap inflasi geliat pertumbuhan ekonomi rakyat.
Ini disampaikan Mahdiyal Hasan SH selaku praktisi hukum yang juga tokoh pemuda pemerhati yang kritis melihat pembangunan di Sumatera Barat.
"Mereka kan disumpah untuk mengabdi kepada negara dan rakyat. Dan juga mereka digaji dari uang rakyat,". Ucapnya.
Apabila ini dibiarkan, maka akan timbul kecurigaan masyarakat atau, ada aroma tak sedap yang terindikasi adanya deal-deal politik siapa yang ingin menjadi pejabat dan bagaimana kontribusinya agar bisa ditunjuk dan diangkat menjadi pejabat dilingkungan BWSS V Padang.
Tentunya kita tidak menginginkan itu terjadi. Karena bertolak belakang dengan Nawacita Presiden Republik Indonesia Jokowidodo yang menginginkan reformasi birokrasi. Artinya, jika memang ada pejabat di BWSS V Padang yang kinerjanya tidak bagus, maka harus disegerakan untuk menunjuk penggantinya.
Semestinya, Dian Kamila selaku orang Sumatera Barat sendiri harus paham dan mengerti, bagaimana memacu peningkatan pembangunan yang cepat dan merata. Sehingga peningkatan kondisi ekonomi masyarakat juga jelas.
"Ini rapor merah bagi Dian Kamila selaku pemimpin di BWSS V Padang", tegasnya.
Dan perlu diingat, apabila kondisi ini dibiarkan, maka kita akan membentuk Aliansi Aktivis Peduli Pembangunan Sumatera Barat, untuk menyorot kinerja Pejabat dilingkungan BWSS V Padang (by the rules).
Post a Comment