Oleh: Cia Ummu Shalihah
Pemerhati Sosial
Lagi dan lagi kebijakan pemerintah kembali melukai hati rakyat dengan kenaikan harga BBM, masyarakat semakin menjerit oleh kondisi ekonomi yang serba susah.
Harga BBM kembali meroket menambah deretan harga kebutuhan pokok masyarakat
yang sekarang menjadi sulit untuk dijangkau.
Pemerintah beralasan, kenaikan ini disebabkan karena ekonomi global yang sedang bergejolak, utamanya lonjakan inflasi yang terjadi di hampir di semua negara.
"Enggak mungkin kita tidak menaikkan yang namanya BBM, nggak mungkin. Oleh sebab itu kemarin naik pertamax," kata Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara yang ditayangkan melalui YouTube Sekretariat Presiden (kompas.com6/4/2022).
Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) saat ini mengalami kenaikan banderol seiring dengan meningkatnya harga minyak dunia. Salah satu penyedia bahan bakar yang menaikkan harga jual produknya adalah Pertamina.
Pertamina menyesuaikan harga untuk Pertamax dari yang awalnya Rp 9.000 per liter, kini menjadi Rp 12.500 per liter. Sedangkan untuk Pertalite, harganya tetap, yakni Rp 7.650 per liter.
Berikutnya untuk Pertamax Turbo, harganya naik seribu rupiah dari bulan lalu, jadi Rp 14.500 per liter.
Dexlite dan Pertamina Dex juga mengalami kenaikan walau tidak terlalu besar, yakni Rp 12.900 per liter (Dexlite) dan Rp 13.700 per liter (Pertamina Dex).
Kenaikan harga Pertamax dan penetapan Pertalite sebagai bahan bakar subsidi atau jenis bahan bakar minyak khusus penugasan berisiko membebani masyarakat. Jika pasokan Pertalite berkurang atau bahkan hilang di pasaran, maka masyarakatlah yang akan menanggung akibatnya.
Kesalahan Dalam Pengelolaan
Ibarat pepatah mengatakan lepas dari mulut harimau masuk ke mulut buaya, begitulah kondisi rakyat saat ini setelah pandemi di hantam lagi dengan berbagai kebijakan yang menyengsarakan rakyat seperti naiknya harga kebutuhan pokok, aturan BPJS, naiknya harga BBM, dan kebijakan-kebijakan lainnya yang tidak berpihak kepada rakyat.
Meningkatnya harga BBM tidak terlepas dari buruknya tata kelola dan politik energi di rezim neolib yang ditopang oleh sistem sekuler saat ini. Sistem ini telah memposisikan negara hanya sebagai regulator bukan penanggungjawab urusan rakyat. Termasuk dikelola dalam kaca mata bisnis yang menyerahkan kepada mekanisme pasar. Kebijakan liberalisasi migas memberi jalan pihak asing ikut campur tangan bahkan menguasai dan turut andil dalam menentukan nasib negeri ini.
Selain itu, menaikkan BBM adalah kebijakan zalim dan khianat, sebab kebijakan menaikkan harga BBM sesungguhnya tidak lain untuk menyukseskan liberalisasi sektor hilir (niaga dan distribusi) setelah liberalisasi sektor hulu (eksplorasi dan eksploitasi) sempurna dilakukan. Sehingga kondisi masyarakat semakin dicekik oleh penguasanya sendiri.
pemerintah menaikkan BBM di tengah kesulitan hidup seperti sekarang ini bisa mendorong timbulnya gejolak sosial akibat tekanan ekonomi yang tak tertahankan oleh puluhan juta rakyat miskin.
Pengelolaan Dalam Islam
Kenaikan harga BBM dikarenakan penyalahgunaan tata kelola. Islam telah mengatur tata kelola sumber daya alam yang menjadi hajat hidup rakyat seperti minyak bumi. BBM dalam pandangan Islam merupakan harta milik umum sebagaimana sabda Rasulullah Saw
اَلْمُسْلِمُوْنَ شُرَكَاءُ في ثلَاَثٍ فِي الْكَلَإِ وَالْماَءِ وَالنَّارِ
" Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal yaitu air, Padang rumput, dan api".(HR Abu Daud)
Pengelolaannya wajib dilakukan secara langsung oleh Khalifah sebagai kepala negara yang berfungsi sebagai pelindung dan pelayan bagi masyarakat. Rasulullah Saw bersabda:
إِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَدْلٌ كَانَ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرٌ ، وَإِنْ يَأْمُرُ بِغَيْرِهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ [رواه البخاري ومسلم]
“Sesungguhnya seorang imam itu [laksana] perisai. Dia akan dijadikan perisai, dimana orang akan berperang di belakangnya, dan digunakan sebagai tameng. Jika dia memerintahkan takwa kepada Allah ‘Azza wa Jalla, dan adil, maka dengannya, dia akan mendapatkan pahala. Tetapi, jika dia memerintahkan yang lain, maka dia juga akan mendapatkan dosa/adzab karenanya” (Hr. Bukhari dan Muslim).
Oleh karena itu alasan apapun pemerintah tidak boleh menyerahkan pengelolaan kepada swasta apalagi asing sehingga dapat dipastikan harga BBM murah bahkan gratis dan mudah di akses oleh seluruh rakyat.
BBM adalah harta milik umum yang tidak bisa langsung dimanfaatkan oleh rakyat karena harus di eksploitasi dan eksplorasi yang membutuhkan investasi dan biaya yang besar, oleh karena itu negaralah yang harus mengambil alih tanggung jawab tersebut. Hasil dari pengelolaan BBM ini untuk produksi, termasuk infrastruktur yang dibutuhkan, bisa juga didistribusikan langsung kepada rakyat secara gratis dan sebagainya.
Semua kebijakan ditetapkan dan diambil dalam rangka mewujudkan kebaikan dan kemaslahatan bagi seluruh rakyat.
Wallahua'lam
Post a Comment