LPG Naik Dampak Liberalisasi

Oleh: Azizha Nur Dahlia

Aktivis Muslimah

Di tengah gempuran Covid-19 yang masih terus menunjukkan adanya kenaikan kasus tak membuat rasa prihatin dari pemerintah mucul. Justru kebijakan pemerintah semakin membuat rakyat sengsara. Bagaimana tidak? Gelombang PHK massal mengakibatkan ribuan rakyat menjadi pengangguran, kemudian diawal tahun disambut dengan harga sembako yang tinggi, sampai terakhir muncul masalah kelangkaan minyak goreng, bahkan diakhir Februari kemarin harga gas LPG 12 kg naik sampai 30 ribu rupiah.

Dikutip dari kompas.com, alasan naiknya harga gas LPG Pjs Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, SH C&T PT Pertamina (Persero) Irto Ginting menjelaskan, kenaikan harga itu dilakukan mengikuti perkembangan terkini dari industri minyak dan gas. Sungguh miris, bak tertimpa tangga, rakyat harus menghasilkan uang lebih banyak lagi untuk sekadar memenuhi kebutuhan pokoknya.

Inilah dampak liberalisasi akibat menggunakan sistem ekonomi kapitalis. Sistem yang mencari keuntungan tanpa melihat adanya dampak buruk yang ditimbulkan. Disinyalir, ditambah lagi dengan pemerintah yang menerapkan good governance dalam bekerja membuat negara makin tidak berdaya mengurus rakyatnya dengan merestui adanya UU Migas. Negara hanya hadir sebagai regulator, sedangakan industri/korporatlah yang bertindak sebagai pelayan, operator, bahkan yang menentukan harga di pasaran.

Kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Tentulah rakyat kecil yang sangat amat merasakan dampak ini. Bagaimana mungkin negara yang menjadi pelindung rakyat seakan tidak mengurusi bahkan absen dalam situasi seperti ini? Seperti lingkaran setan yang tak berujung justru Islam hadir untuk memberikan solusi.

Negara kapitalis hari ini yang tak jelas, tak memiliki visi apalagi misi justru macan dalam kandang yang tak memiliki kekuatan. Negara seakan tunduk dalam jajahan para korporasi sehingga mudah sekali menjual negaranya sendiri. Yang terpenting bagaimana dalam setiap kebijakan bisa menghasilkan keuntungan untuk kelompok, partai bahkan kantong pribadi.

Berbeda dengan Islam yang memiliki visi kokoh sehingga misi yang digunakan jelas. Yaitu Islam rahmatan lil ‘alamin, berkah bagi seluruh alam. Islam diturunkan oleh Rabb Yang Maha Agung, maka setiap aturan yang diturunkan pasti mengandung keberkahan tak hanya bagi manusia namun juga seluruh alam yang tinggal di jagat bumi ini.

Lalu Islam juga mampu memaksimalkan fungsi negara. Negara dalam konsep Islam adalah riayah syu’unil ummah, untuk mengatur urusan rakyat. Negara harus berperan aktif dalam memberikan pelayan terhadap rakyat dari penyediaan kebutuhan pokok dan hal lainnya. 

Ditambah lagi Islam memiliki aturan tentang pengelolaan sumber daya alam. Bahwasannya dalam sebuah hadits Rasulullah, "Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api" (HR. Abu Dawud dan Ahmad). 

Dalam hal ini migas termasuk ke dalam golongan api. Ini berarti pengelolaannya harus dilakukan negara dan hasilnya harus diberikan kepada rakyat bukan dikelola oleh individu apalagi asing lalu hasilnya dinikmati sendiri. Padahal Allah sudah memberikan sumber daya melimpah terutama migas di Indonesia namun karena salah pengelolaan akhirnya rakyat tidak bisa merasakan manfaatnya. Begitulah perbedaan jauh anatara sistem Islam dengan sistem hari ini.[]