Oleh : Ummu Fahri
Aktivis Dakwah Perindu Perubahan
Melansir suara.com (14/2/2022), mahalnya harga kedelai dalam beberapa waktu belakangan membuat Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo angkat suara. Ia mengklaim pihaknya kesulitan menggenjot produksi kedelai dalam negeri karena anggaran yang dipangkas imbas kebijakan refocusing karena pandemi Covid-19. Akibatnya, kebutuhan kedelai dalam negeri harus terpenuhi dari importasi sebanyak 2,4 juta ton.
Faktor lain yang membuat harga kedelai tinggi adalah karena petani dalam negeri tidak terlalu tertarik untuk menanam kedelai karena harga jual yang murah. Menurut Syahrul, impor yang lebih besar karena harga di luar jauh lebih murah, sementara petani lokal baru bisa untung kalau dibeli di atas Rp6.000—Rp7.000 per kilo.
Para perajin tahu dan tempe di sejumlah daerah di Tanah Air berencana mogok produksi dan berjualan mulai 21 hingga 23 Februari 2022. Rencana tersebut tak lepas dari harga kedelai yang naik.
Salah satunya para perajin tahu tempe ibu kota yang tergabung dalam Puskopti DKI Jakarta. Ketua Puskopti DKI Jakarta Sutaryo menjelaskan aksi itu dilakukan sebagai bentuk protes mahalnya harga kedelai. Ia menyebut harga kedelai mencapai Rp11.300 per kilogram (kg).
Dalih refocusing anggaran Covid-19 sebagai salah satu alasan mahalnya harga kedelai terdengar kurang bijak terlontarkan. Betapa tidak, kedua masalah tersebut merupakan urusan yang wajib pemerintah selesaikan, yakni menangani wabah dan menstabilkan harga. Tidak elok kalau menganulir salah satunya.
Selain itu, anggaran penanganan Covid-19 per Juni 2020 berjumlah Rp 677,2 triliun. Direktur Eksekutif Institute for Action Against Corruption (IAAC) Dodi Lapihu mengatakan jumlah anggaran ini besar karena krisis kesehatan akibat pandemi sudah menjalar menjadi krisis ekonomi yang berdampak pada semua lapisan masyarakat. Itulah sebab segenap pihak meminta dana ini dikelola secara transparan dan akuntabel.
Sayangnya, sejumlah catatan menunjukkan dana ini—termasuk dana bansos—kebanyakan dikorupsi oknum birokrasi. Tidak heran, meski dana penanganan pandemi besar, tetap saja tunggakan membengkak. Tercatat, tunggakan biaya penanganan Covid-19 periode 2021 sebesar Rp25 triliun, sementara klaim yang sudah terbayar mencapai Rp 62,8 triliun.
Ketidakjelasan dalam mekanisme pasar yang lebih mendominasi yaitu adanya pasar bebas aktif, disamping itu adanya sistem Penerapan sistem yang rusak menyebabkan pendistribusian barang dan jasa yang selalu berpihak kepada kepentingan individu.
Berbeda halnya dengan sistem Islam yang melayani umat dengan sepenuh hati. Karya hukum yang diterapkan berasal dari Allah Ta'ala bukan berasal dari kejeniusan manusia.
Pemerintah akan menerapkan tiga cara dalam mencapai swasembada pangan. Pertama, menghentikan aktivitas impor dan memberdayakan sektor pertanian. Sebenarnya, Indonesia punya lahan pertanian yang cukup luas. Namun, sejak menjamurnya sektor industri, pertanian seolah dipandang sebelah mata. Lahan pertanian digusur dan disulap menjadi bisnis perumahan elite. Akibatnya, Indonesia kehilangan banyak lahan pertanian yang seyogianya sangat cukup mewujudkan swasembada pangan.
Kedua, menggalakkan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian. Intensifikasi dilakukan dengan meningkatkan produktivitas lahan yang sudah tersedia. Negara dapat mengupayakan dengan penyebarluasan dan teknologi budidaya terbaru di kalangan para petani; serta membantu pengadaan mesin-mesin pertanian, benih unggul, pupuk, dan sarana produksi pertanian lainnya.
Selain itu, pengembangan iptek pertanian ini penting agar negara secara mandiri melakukan produktivitas pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri, bukan meliberalisasi sektor pertanian untuk kepentingan industri asing. Negara tidak boleh melakukan ekspor pangan sampai kebutuhan pokok setiap individu terpenuhi dengan baik.
Negara harus memberikan modal bagi siapa saja yang tidak mampu. Negara juga harus memberikan akses air secara gratis bagi para petani. Ini karena air merupakan kepemilikan umum yang menjadi faktor penting bagi irigasi pertanian.
Adapun ekstensifikasi dapat dilakukan dengan cara membuka lahan-lahan baru dan menghidupkan tanah mati, serta memerintahkan setiap orang yang memiliki tanah untuk mengelola tanahnya secara optimal.
Ketiga, kebijakan distribusi pangan yang adil dan merata. Islam melarang penimbunan barang dan permainan harga di pasar. Dengan larangan itu, stabilitas harga pangan akan terjaga. Negara pun akan memastikan tidak ada kelangkaan barang karena Islam melarang penimbunan barang.
Inilah mekanisme yang seharusnya diterapkan untuk benar-benar mensejahterakan rakyat. Dan itu hanya bisa terwujud dengan tegaknya kembali sistem Islam dibawah naungan Daulah Khilafah Islamiyah.
Wallahu a'lam Bishshawwab
Post a Comment