Keselamatan Generasi Bangsa dalam Sistem Islam

Oleh : Fina Fauziah 

( Aktivis Muslimah )

POJOKBANDUNG.com, SOREANG – Dalam situasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3, Kabupaten Bandung menggencarkan kegiatan vaksinasi Covid-19. Namun sayangnya, ketersediaan dosis vaksin yang ada sangat terbatas. Bupati Bandung, Dadang Supriatna mengatakan, Pemerintah Kabupaten Bandung sudah melayangkan surat permohonan penyediaan vaksin sebanyak 1,5 juta sampai 2 juta dosis. “Saya sudah memberikan surat untuk dropping vaksinnya karena sangat terbatas, kami minta kurang lebih sekitar 1,5 juta sampai 2 juta dosis. Tentu ini akan bisa menyelesaikan semua pelaksanaan vaksin sampai kepada booster,” ujar Dadang di Soreang, Jumat (11/2/2022). Pemerintah Kabupaten Bandung sudah menyosialisasikan pelaksanaan PPKM level 3 kepada hotel, restoran, tempat wisata hingga aturan Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) semua harus bisa melaksanakan PPKM level 3 dari mulai tanggal 8-14 Februari 2022.“Tetap pelaksanaan vaksinasi ini dipercepat,” tegas bupati.Terkait dengan perkembangan kasus Covid-19 di Kabupaten Bandung, diakui Dadang, ada peningkatan. Mayoritas warga yang terkena Covid-19 menjalani isolasi mandiri di rumahnya masing-masing dan hanya satu orang yang menjalani perawatan di ruang isolasi. Menurut Dadang, Covid-19 varian Omicron ini tidak begitu berbahaya tapi tetap harus waspada, minimal memakai masker karena penyebarannya sangat cepat.“Kita terus melakukan tracing ke seluruh tempat terutama sekolah, jangan sampai anak-anak yang lagi melaksanakan PTM ini terganggu dengan adanya penyebaran yang sangat cepat ini,” tutur Dadang.

Melihat bahaya dari virus varian Omicron, tentunya tak bisa grusa-grusu untuk membuat kebijakan tambal sulam. Apalagi pertimbangan pemerintah yakni pada keadaan pandemi Covid-19 yang dinilai mulai membaik, sehingga hilir mudik pembelajaran tatap muka akan segera diselenggarakan. Pemerintah melihat bahwasanya ada dampak negatif pandemi seperti penurunan kemampuan siswa, pernikahan anak, eksploitasi, lonjakan angka putus sekolah, dan dan kesenjangan pembelajaran. Kebijakan pembelajaran tatap muka merupakan sebuah dilema. Apalagi di tengah munculnya varian virus Omicron di tengah-tengah  kehidupan anak. Pendidikan dan kesehatan merupakan dua hal yang sama penting untuk diselenggarakan. Mengingat pendidikan dan kesehatan merupakan hak yang harus dirasakan dan ditempuh oleh setiap warga negara. Virus varian Omicron yang sejatinya membahayakan akan berdampak buruk jika ngotot menggelar pembelajaran tatap muka di sekolah. Untuk mengesahkan keputusan pembelajaran tatap muka memang wewenang pemerintah. Namun di sisi lain, harusnya keputusan tersebut dilengkapi oleh persiapan yang matang. Penyelenggaraan pembelajaran tatap muka perlu banyak persiapan. Seperti memastikan vaksinasi terhadap semua warga sekolah terlaksana dengan lengkap. Protokol kesehatan yang dilaksanakan harus mendapatkan perhatian serius. Sayangnya, di lapangan banyak siswa yang belum mendapatkan vaksinasi. Dan juga ada beberapa siswa yang belum melakukan tes Covid-19. Dengan melihat berbagai problematika hari ini tampaknya pemerintah belum siap untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka 100%, sehingga haruslah negara sebagai pemeran utama memiliki tanggung jawab penuh atas masyarakatnya, bukan lepas tangan dan menyerahkan pada sekolah dan orang tua. Di sini fungsi negara harus berjalan, butuh biaya besar untuk testing, tracing, dan juga penyediaan sarana 3M. 

Sayangnya, negara hari ini menerapkan ideologi kapitalisme sekuler. Yang menggunakan paradigma untung rugi. Proses pengurusan urusan umat akan dipandang merugikan keuangan negara. Sedangkan, proyek yang merogoh APBN secara dalam akan tetap jalan karena menguntungkan oligarki. 

Maka dari itu dibutuhkan paradigma pengurusan dan perlindungan masyarakat di bidang pendidikan butuh ideologi yang di luar dari sekuler. Yaitu memerlukan visi ideologi yang shahih dan benar. Ideologi yang benar berasal dari Allah dan berpedoman dalam penerapannya merujuk kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Negara yang menerapkan visi shahih yaitu Sistem Islam, yang pada masanya bisa mencetak generasi yang mumpuni, karena Sistem Islam menggelontorkan dana yang sangat besar untuk bisa memberikan pendidikan gratis dan kesehatan yang sangat menjamin kemaslahatan masyarakat. Seperti sekolah gratis dan juga fasilitas asrama, seragam, uang saku buku dan alat tulis. Kesehatan akan diberikan secara gratis, baik layanan tenaga medis, laboratorium, obat, maupun rumah sakit. Sistem Islam akan memastikan pendidikan berjalan secara efektif. Sebelum untuk mengambil keputusan pembelajaran, Sistem Islam akan menjalankan  fungsi negara sebagai pengurus pendidikan di segala lini kehidupan, termasuk akan memastikan kesehatan yang mumpuni bagi setiap individu masyarakat. Maka dari itu Sistem Islam juga akan memastikan efek kerugian ekonomi karena pandemi itu mendapatkan solusi yang tuntas. Seperti proyek yang tidak mendesak akan ditunda atau prioritas negara cara yaitu menyelesaikan problematika pandemi dan juga mengatasi dampaknya.  Untuk melakukan semua itu tentunya membutuhkan dana yang sangat besar seperti menggratiskan pendidikan kesehatan dan memberikan santunan. Sistem Islam tidak akan memikirkan untung rugi, namun ada sistem ekonomi Islam yang akan menjadikan negara memiliki sumber pemasukan yang banyak utamanya dari sumber daya alam dan kepemilikan umum yang akan dikelola oleh negara. Ini merupakan gambaran dari Sistem Islam yang memiliki ideologi shahih yang berasal dari Allah. Karena hanya dengan Sistem Islam akan bisa ditegakkan peradaban Islam yang mulia. Sistem Islam akan menjamin seluruh syariat Islam akan diterapkan secara sempurna, inilah perjuangan menegakkan Sistem Islam yang patut untuk diemban dan disebarkan oleh seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia. Wallahu a'lam.