Oleh Nia Hanianti
Ibu Rumah Tangga dan Aktivis Dakwah
Dilansir dari kompas.com (6/1/2022), pemerintah memutuskan adanya vaksinasi dosis ke 3 atau vaksin booster yang dimulai pada 12 Januari 2022. Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah akan mengumumkan vaksin booster yang diberikan secara gratis atau berbayar kepada masyarakat mulai pekan depan. Hal serupa juga dinyatakan Menteri Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan yang menyebutkan bahwa vaksin booster akan diberikan secara gratis dan berbayar. Luhut memperkirakan ada 100 juta orang masyarakat golongan bawah yang akan mendapatkan vaksin booster gratis, sedangkan sisanya akan berbayar.
Sementara itu, Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso menjelaskan bahwa kelompok masyarakat yang termasuk dalam golongan prioritas mendapatkan vaksin booster adalah lanjut usia, masyarakat kurang mampu dan kelompok masyarakat prioritas lain yang akan ditanggung oleh pemerintah. (kompas.com, 5/1/2022)
Inilah fakta yang begitu nyata di depan mata, di mana rakyat sangat membutuhkan peran negara dalam usaha menjaga kesehatan dan pengobatan. Terlebih di masa pandemi, pelayanan kesehatan secara menyeluruh termasuk vaksinasi booster tidak mungkin dipenuhi warga secara mandiri. Negara seharusnya hadir untuk memberikan perlindungan dan pelayanan kesehatan secara gratis kepada rakyat. Namun saat ini, sudahkah para penguasa menjalankan perannya sebagai pelindung rakyat?
Adalah hal yang niscaya dalam sistem kapitalis seperti saat ini, di mana para penguasa lebih berorientasi pada tujuan materi. Segala aktivitas negara tidak luput dari asas manfaat, sementara kehidupan rakyat berada di posisi alakadarnya saja.
Hal ini sangat jauh berbeda dalam sistem pemerintahan Islam, di mana Islam menjamin kesehatan rakyatnya dengan 4 sifat, yaitu:
1. Tidak ada pengkelasan dan perbedaan dalam pemberian layanan kepada rakyat.
2. Bebas biaya dan rakyat tidak boleh dikenai pungutan biaya untuk mendapat pelayanan kesehatan sepenuhnya.
3. Seluruh rakyat dapat mengakses pelayanan kesehatan dengan mudah.
4. Pelayanan mengikuti kebutuhan medis bukan dibatasi oleh plafon dan negara menanggung seluruh biaya pengobatan warganya.
Begitu totalitas peri'ayahan kesehatan yang diberikan sistem pemerintahan Islam. Sistem pemerintahan yang menjadi solusi hakiki bagi umat di seluruh alam. Oleh karena itu, penerapan seluruh syariat termasuk di bidang kesehatan adalah harga mati yang tidak dapat ditawar.
Adapun hal tersebut hanya dapat diwujudkan di bawah naungan sistem yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw., dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin dan generasi selanjutnya. Sistem pemerintahan paripurna, yaitu sistem Khilafah Ar Rasyidah yang mengikuti manhaj kenabian.
Wallohu'alam bishowab.
Post a Comment