Rumitnya Sekolah Tatap Muka di Era Pandemi; Islam Alternatif Solusi


Oleh Novita Darmawan Dewi*


Kabupaten Bandung siap memulai pembelajaran tatap muka (PTM) secara terbatas dengan kapasitas 25 persen siswa menyusul status daerah yang masuk PPKM level 3.

Kadisdik Kabupaten Bandung Juhana mengatakan, masing-masing sekolah pun sudah mempersiapkan secara matang sarana dan pra sarana sesuai protokol kesehatan.

Hal itu meliputi tempat cuci tangan, tempat duduk berjarak, masker, SOP keluar masuk lingkungan sekolah, hingga penyederhanaan kurikulum yang beradaptasi dengan masa pandemi.


*Kurangnya Persiapan*

Sangat disayangkan, kebijakan PTM ini sepertinya bisa dianggap buru-buru diambil. Bukan kesiapan dan kesehatan yang diutamakan, tetapi mengejar waktu tahun ajaran baru agar kualitas pendidikan terpenuhi. Tidak bisa dimungkiri, pendidikan daring di masa pandemi ini telah menghambat tersalurkannya ilmu kepada para siswa. Bukan karena ketakmauan, tetapi minimnya fasilitas dan sistem membuat anak-anak dan pendidik kesulitan mengikuti pembelajaran daring.

Walhasil, bukannya memperbaiki sarana pendidikan dan mempersiapkan civitas pendidikan agar siap menghadapi tantangan zaman, keputusan luring justru diambil, padahal pandemi masih berlangsung. Tidak salah kalau para orang tua masih khawatir dengan keselamatan anak-anaknya.

Seperti yang terjadi di kota keripik tempe Jawa Timur, PTM di salah satu sekolah negeri di kota tersebut hanya sehari dijalankan. Alasan kenaikan level PPKM menjadi landasan pertama memberlakukan kebijakan ini. Selain itu, Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono, juga menyampaikan bahwa kegiatan tatap muka akan digelar jika semua elemen sekolah sudah divaksinasi dosis kedua. (timesindonesia.co.id).

Keputusan yang berubah-ubah ini juga turut membingungkan para siswa. Mereka khawatir dengan keamanan sekolah tatap muka, di sisi lain mereka juga ingin sekolah seperti biasa. Dilema anak-anak, orang tua, dan para pendidik tentu perlu diselesaikan. Namun, harusnya keputusan ini dapat diambil secara bijak, bukan tergesa-gesa.

Selain itu, kebijakan vaksinasi bagi seluruh civitas akademik juga tidak menjamin mereka terlindungi dari virus. Sebab, mereka masih berisiko terinfeksi meski sudah divaksinasi. Kalau sudah begini, bagaimana negara dapat memberikan rasa nyaman dan aman bagi rakyatnya?


*Rakyat Aman dalam Lindungan Khilafah*

Pendidikan memang kebutuhan mendasar, tetapi kesehatan juga tak kalah penting. Pada masa pandemi, kesehatan harus diutamakan. Dalam sistem Islam, kewajiban negara adalah mengurusi kebutuhan rakyat. Negara wajib menjamin terpenuhinya semua keperluan, baik sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan.

Islam telah memberikan contoh dengan melakukan kebijakan karantina wilayah ketika datang masa pandemi. Virus akan terlokalisasi karena tidak ada pergerakan yang signifikan antarwilayah, sebagaimana pernah dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khaththab.

Karantina wilayah juga diperintahkan Rasulullah saw., sebagai bukti bahwa Islam mengutamakan kesehatan rakyatnya. Beliau saw. bersabda, “Dari Abdullah bin Amir bin Rabi’ah, Umar bin Khaththab ra. menempuh perjalanan menuju Syam. Ketika sampai di Sargh, Umar mendapat kabar bahwa wabah sedang menimpa wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf mengatakan kepada Umar bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda, _"Bila kamu mendengar wabah di suatu daerah, maka kalian jangan memasukinya. Tetapi jika wabah terjadi wabah di daerah kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu.’ Lalu Umar bin Khaththab berbalik arah meninggalkan Sargh.”_ (HR Bukhari dan Muslim).

Islam memiliki sistem pemerintahan khusus, yang biasa disebut dengan Khilafah. Khilafah menjadikan kedaulatan/hak membuat aturan berada di tangan syariat, di mana hanya Allah yang dapat memutuskan aturan.

Khalifah sebagai pemimpin dalam Khilafah akan menjadikan Al-Qur’an dan Sunah sebagai dasar pengambilan kebijakan. Seperti masalah pandemi, tentu hal awal yang diambil adalah karantina wilayah. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah virus berkembang dan menyebar di daerah lain.

Kesehatan dan keselamatan rakyat adalah perhatian yang utama. Keputusan work from home (PJJ) akan diambil untuk menghindari penyebaran virus. Selain itu pengadaan tes massal akan dilakukan agar kita dapat memisahkan yang sakit dan sehat.

Bagi daerah yang tak berdampak, tentu kegiatan akan berjalan sebagaimana biasanya. Dengan begitu masa depan anak-anak di era pandemi tak terancam. Tentu semua itu memerlukan biaya yang besar. Pada sistem ekonomi Islam tak perlu risau dengan biaya. Negara memiliki Baitulmal yang dapat menjamin seluruh kebutuhan.

Baitulmal ini yang akan mengumpulkan pembiayaan. Melalui pos kekayaan negara (jizyah, kharaj, ghanimah, fai) serta pengelolaan SDA (tambang, laut, minyak dll). Di sisi lain para pengurus pemegang kebijakan juga dijamin amanah. Karena mereka memahami semua amanah mereka akan diminta pertanggungjawaban. Lantas masihkah kita ragu dengan Islam dan sistem pemerintahannya?

_Wallahu'alam_


*_*Penulis, Pegiat Komunitas Ibu Ideologis ('Tas Bude')_*

Post a Comment

Previous Post Next Post