Revitalisasi Pasar Tradisional, Pengalihan Pengelolaan Pemerintah Kepada Pemodal


Oleh : Khansa Mustaniratun Nisa
Mentor Kajian Remaja

Pasar tradisional adalah sebuah tempat yang terbuka dimana
terjadi proses transaksi jual beli yang memungkinkan proses tawar menawar. Di pasar tradisional pengunjung tidak selalu menjadi pembeli, namun bisa menjadi penjual. Bahkan, setiap orang bisa menjual dagangannya di Pasar Tradisional. Tak heran pengunjung selalu ramai di pasar ini dan akhirnya kerap kali terjadi kemacetan. Dengan adanya program revitalisasi pasar tradisional diharapkan bisa mengatasi kemacetan, kekumuhan sekaligus membangun kembali pasar tradisional yang dapat bersaing dengan pasar modern.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Bandung, Dicky Anugrah mengakui, revitalisasi pasar tradisional menjadi fokus pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Dalam revitalisasi pasar tersebut, pihaknya ingin permasalahan terkait lahan dan bangunan serta pola kerjasama yang dilakukan, harus clear and clean terlebih dulu sebelum memulai pembangunan fisiknya. (www.balebandung.com, 30/08/2021)

Program revitalisasi ini dilakukan antara lain untuk merubah pandangan pasar dari tempat interaksi ekonomi menjadi ruang publik, yang difokuskan pada upaya memperbaiki jalur distribusi komoditas yang diperjualbelikan. Fungsi pembangunan pasar juga diharapkan tidak hanya mencari keuntungan finansial dan merupakan langkah untuk meningkatkan perekonomian perdagangan kecil serta perlu melibatkan pengembang untuk dikelola secara kreatif.

Untuk mensukseskan program revitalisasi pasar membutuhkan peran Pemerintah Daerah (Pemda) sebagai daerah penerima manfaat program revitalisasi ini. Peran Pemda penting untuk melakukan pemetaan, pemeliharaan dan pengelolaan serta pemberdayaan pasar terpadu. Pasar-pasar yang akan direvitalisasi dengan menggunakan dana tugas pembantuan diberikan mandat oleh Menteri Perdagangan melalui mekanisme penugasan Kementerian kepada Gubernur/Bupati/Walikota. Pelaksanaannya dilakukan oleh SKPD yg ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota yang kemudian mengusulkan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Tugas Pembantuan untuk ditetapkan oleh Menteri.

Namun pada kenyataannya, program ini kerap kali diambil alih oleh perusahaan swasta sebagaimana terjadi di Pasar Pangalengan Kabupaten Bandung (lihat m.republika.co.id, 26/01/2021).

Jelaslah program revitalisasi pasar tradisional ini merupakan pengalihan pengelolaan pasar daerah kepada kaum pemodal. Di sisi lain, para pedagang sudah dibayang-bayangi harus menebus kembali kios dengan harga yang tinggi. Tentunya memberatkan pedagang apalagi kondisi yang semakin rendah daya beli masyarakat.

Progran revitalisasi ala kapitalis dilakukan berdasarkan untung rugi, karena ketika mereka berinvestasi pasti berharap kembali modal. Sementara Pemda hanya berperan sebagai regulator saja. Akhirnya pedagang yang tidak bisa menebus kios terpaksa kehilangan kios yang pernah dimilikinya.

Jika memang revitalisasi ditujukan untuk meningkatkan kualitas kenyamanan pasar, juga untuk menggeliatkan ekonomi rakyat di masa pandemi ini, seharusnya dikelola oleh Pemda sebagai penanggung jawab urusan rakyat.

Sementara di dalam Islam, sangat berbanding terbalik dengan kondisi saat ini. Di samping Islam mengatur Pemimpin/Khalifah bertanggung jawab penuh terhadap seluruh hajat ummatnya, maka pastilah semua akan diurusi dengan baik dan amanah didasarkan pada dalil sabda Rasulullaah saw. :

"Kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinan kalian. Seseorang penguasa adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya". (HR. Bukhari dan Muslim)

Selain itu, agar sarana dan fasilitas umum tetap berlajan dengan rapi, Islam memiliki empat unsur pokok dalam tata ruang dan pembangunan kota. Pertama, masjid jami’ yaitu Masjid Nabawi. Kedua, kediaman Nabi Saw yang berdekatan dengan Masjid Nabawi. Ketiga, pasar yang kemudian di kenal dengan Suqu an-Nabi (pasar Nabi). Keempat, pemukiman penduduk yang dihuni berbagai kabilah.

Dalam kitab al-Ahkam as-Sulthaniyyah, al-mawardi menyatakan:

“Qadhi Hisbah yang mengepalai Dar al-Hisbah berhak untuk melarang orang yang mendirikan bangunan di jalan yang digunakan lalu lintas, sekaligus bisa menginstruksikan kepada mereka untuk menghancurkan bangunan yang mereka dirikan. Sekalipun bangunan tersebut adalah Masjid. Karena kepentingan jalan adalah untuk perjalanan bukan untuk bangunan. Qadhi Hisbah juga berhak untuk melarang siapa pun meletakkan barang-barang dagangan dan bahan-bahan/alat bangunan di jalan-jalan dan pasar, jika barang dan bahan tersebut bisa memudaratkan orang. Dalam hal ini, Qadhi Hisbah berhak untuk melakukan ijtihad dalam menentukan mana yang mudarat dan mana yang tidak. Karena ini merupakan ijtihad dalam masalah konvensi (kepantasan umum), bukan masalah syar’i.” (Al- Mawardi, al-Ahkam as-Suthaniyyah, hlm 430-431)

Begitulah tata ruang dan pembangunan yang diatur di dalam Islam. Sehingga antara masjid, pemukiman dan pasar tertata dengan rapi tanpa mengganggu satu sama lain, maka kemacetan akan minim terjadi.

Demikianlah Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, hingga tata ruang dan pembangunan, termasuk dalam bernegara. Dan semua itu hanya akan terwujud dalam bingkai Institusi Islam Kaffah.

Wallaahu a'lam bish shawab.

Post a Comment

Previous Post Next Post