Pemberian “Panggung” Eks Napi Pedofil, Negeri Kian Liberal

Oleh : Neng Ranie SN

Menghirup udara segar dan dinyatakan bebas murni dari LP Cipinang usai mempertanggungjawabkan perbuatannya mencabuli remaja pada tahun 2016 silam. Seorang publik figur, Saiful Kamis (SJ) disambut dengan gegap gempita. Kalung bunga dan sorak-sorai para penggemar menyambutnya bak pahlawan yang telah mengharumkan nama bangsa. Tanpa rasa malu, sang pendangdut menebar senyum di atas sebuah mobil sport beratap terbuka berwarna merah, sambil melambaikan tangan kepada wartawan yang meliput di hari kebebasannya.

Hebatnya, mantan narapidana pedofilia pun langsung wara-wiri menghiasi layar kaca. Begitu pun para youtuber sengaja mengundangnya sebagai bintang tamu, guna menceritakan kisahnya yang selama lima tahun mendekam dalam tahanan. Bahkan menurut kabar yang beredar, sang pendangdut telah mendapatkan beberapa tawaran dari beberapa pihak yang menjadikannya sebagai host atau pembawa acara di TV.

Sontak, glorifikasi atau pemuliaan sang pendangdut ini menuai kecaman dari berbagai pihak. Di antaranya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI),  Retno Listyarti mengatakan, munculnya wajah eks narapidana kasus pedofilia SJ di media akan menimbulkan trauma bagi korban dan korban-korban kekerasan seksual lainnya, semakin takut terbuka atau bicara atas apa yang dialaminya. Selain itu, pelaku bisa merasa tidak bersalah atas perbuatannya dan menganggap hal itu sebagai sesuatu yang normal. Ini sangat berbahaya, sebab menjadi memaklumi penyebab SJ masuk penjara. Sehingga akan menimbulkan efek buruk bagi masyarakat khususnya anak-anak. (suara.com, 5/09/21)

Tak tinggal diam, masyarakat meluapkan keresahannya dengan membuat  petisi berisi ajakan untuk memboikot SJ dari televisi. Lebih dari 300.000 tanda tangan berhasil terkumpul. Akhirnya, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) merespons protes dari publik, menyeru lembaga penyiaran untuk tidak melakukan glorifikasi terhadap SJ. Tersebab, adanya glorifikasi justru akan membentuk persepsi di tengah masyarakat bahwa apa yang pernah dilakukan oleh SJ (pencabulan) sebagai risiko biasa saja. (suara.com, 6/09/21)

 /Demokrasi Payungi Liberalisasi

Di negeri penganut kapitalisme hal seperti ini kerap terjadi. Meski seorang eks narapidana sekalipun akan tetap diberi apresiasi dan ruang untuk eksistensi diri selama darinya ada keuntungan yang bisa diserap. Bahkan pernah ada pelaku video mesum yang diwawancarai secara eksklusif oleh salah satu stasiun televisi. 

Sistem demokrasi memayungi empat kebebasan, yakni kebebasan beragama, berkepemilikan, berpendapat, dan berekspresi. Maka wajar, meski negeri ini berpenduduk mayoritas muslim, tetapi aturan agama tidak menjadi pegangan. Sebaliknya kebebasan individu yang justru diagung-agungkan dan nilai materi sebagai standar baku dalam bertingkah laku. Alhasil, degradasi moral hingga kecenderungan penyimpangan seksual di negeri ini, seakan tak pernah henti kasusnya. Kendati demikian, atas nama hak asasi manusia eksistensi penyuka sesama jenis masih dilindungi.

Padahal kecenderungan seks menyimpang harus ditindak tegas, karena jika tidak akan berpeluang melahirkan para predator seksual anak. Dampak fisik, gangguan psikis serta traumatik berkepanjangan dipastikan akan dialami korban pelecehan seksual. Hal tersebut, tentu akan berpengaruh pada pembentukan kepribadiannya. Oleh karena itu, tak berlebihan jika dikatakan bahwa predator seksual anak menghancurkan masa depan generasi.

Ironisnya dalam sistem kehidupan di negeri ini, predator seksual anak malah di glorifikasi. Seolah apa yang telah dilakukannya bukanlah sebuah kejahatan. Terlihat betapa negeri ini kian liberal. Orang bebas berbuat sekehendak hati, karena ujung-ujungnya tetap akan dimaklumi dan mendapat tempat di hati publik. Terlebih jika pelakunya seorang publik figur. Selama masih menghasilkan pundi-pundi cuan, maka akan dimanfaatkan oleh industri hiburan. Tak peduli catatan hitamnya, terpenting materi mengalir. Begitulah watak kapitalisme, berburu materi meski harus bertentangan dengan hukum syariat. 

/Islam Pelindung Generasi

Beda halnya dengan sistem Islam, di bawah naungannya manusia akan diatur dengan syariat Islam yang paripurna. Tak ada istilah kebebasan sekehendak hati, semuanya harus berjalan sesuai tuntunan wahyu Ilahi. Jika ada pelanggaran, sistem Islam memiliki seperangkat sanksi yang dapat memberi efek jera serta berfungsi sebagai penebus dosa (jawabir) bagi pelakunya.

Tak ada glorifikasi bagi pelaku kejahatan, apalagi pada pelaku pedofilia. Islam akan menindak tegas dengan memberikan hukuman yang tegas dan menjerakan. Dalam Islam, sanksi yang akan dijatuhkan adalah hukuman mati, jika yang dilakukan adalah sodomi (liwath). Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, para sahabat telah sepakat (berijma’) bahwa pelaku liwath harus dibunuh/ hukuman mati. Namun, jika yang dilakukan adalah pelecehan seksual (at taharusy al jinsi), tidak sampai pada perbuatan zina atau homoseksual, hukumannya ta’zir. Yakni kadar dan jenis sanksinya ditentukan oleh khalifah, tergantung tingkat kejahatannya.

Selain itu, secara preventif sistem Islam juga akan menciptakan suasana kehidupan yang islami dan diselimuti ketaatan kepada Allah Swt. Sehingga tidak akan memancing bangkitnya syahwat dan penyimpangan perilaku di tengah masyarakat. Sistem Islam akan menutup semua celah yang berbau pornografi dan porno aksi, serta akan menerapkan sistem pergaulan Islam di tengah masyarakat.

Penerapan sistem Islam kaffah akan mampu melindungi generasi dan menciptakan kehidupan manusia yang mulia. Sudah saatnya umat tersadar terhadap kerusakan yang ditimbulkan oleh sistem kehidupan (kapitalis liberal) di negeri ini. Menghempasnya dan menggantinya dengan sistem khilāfah Islamiyyah ‘Alā Minhāji An-nubuwwah. Karena hanya institusi pemerintahan khilafah Islamiyyah yang dapat menerapkan hukum Islam secara kaffah (menyeluruh). Wallahu a’lam bish-shawabi.