Harapan dan Ancaman PTM Minim Persiapan


Oleh: Laila, S. Pd. (Aktivis Muslimah)


Dunia pendidikan berada di titik nadir dalam dua tahun ini akibat pandemi. Desakan untuk membuka kembali pintu gerbang sekolah bergaung di tengah-tengah masyarakat. Kondisi tersebut menuntut pemerintah menyiapkan PTM (Pembelajaran Tatap Muka), namun sayangnya hal tersebut tidak dibarengi dengan kebijakan penyiapan infrastuktur yang sempurna untuk kebutuhan PTM di tengah pandemi. Terlihat pada banyaknya pelanggaran terhadap prokes serta 11 syarat yang harus dipenuhi sekolah agar dapat melaksanakan PTM terbatas belum sepenuhnya terpenuhi.


Sebagaimana pernyataan Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri yang mengkhawatirkan terhadap pelaksanaan PTM terbatas di wilayah level 1-3 tanpa mensyaratkan vaksinasi pada peserta didik. Menurutnya vaksinasi anak dan guru harus dituntaskan di sekolah sebelum dilaksanakannya PTM terbatas.


Dilansir oleh jawapos.com pada kamis (26,8) dari data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), pelaksanaan vaksinasi anak usia 12-17 tahun secara nasional masih lambat, masih mencapai 9,34 persen atau 2.494.621 untuk dosis pertama. Sementara vaksinasi dosis kedua baru mencapai 5,36 persen atau 1.432.264. Dari  sasaran vaksinasi anak usia 12-17 tahun sebanyak 26.705.490 orang. Artinya, meskipun PTM terbatas telah dilaksanakan di sekolah pada wilayah Level 1-3 tapi syarat vaksinasi peserta didik belum terpenuhi ujar kepala bidang advokasi P2G bapak Iman Zanatul Haeri.


Selain itu, Sekretaris Nasional P2G Afdhal menyoroti tentang perbandingan siswa yang sudah divaksinasi dengan yang belum vaksinasi ternyata masih belum signifikan untuk terbentuknya Herd Imunity di sekolah berdasarkan data vaksinasi anak, masih diperoleh perbandingan10:100. Artinya jika dalam satu kelas terdiri dari 30 siswa, hanya 3 orang saja yang sudah divaksinasi dan 27 siswa lainnya belum divaksinasi. Perbandingan siswa yang sudah divaksinasi dengan yang belum masih sangat jauh, tentu ini sangat membahayakan keselamatan anak-anak sekolah.


Selain itu kebijakan mengijinkan PTM dg syarat vaksinasi 70% juga tidak bisa menjamin perlindungan semua unsur sekolah dari penyebaran virus, karena Sekolah harus memenuhi minimal 11 item daftar periksa pendukung PTM, data warga sekolah yang punya komorbid, data warga sekolah yang masih terinfeksi Covid-19 atau sedang isoman serta dirawat di rumah sakit jika ada, serta data mengenai ketuntasan vaksinasi warga sekolah. Semua data di atas harus disampaikan kepada orang tua/wali murid apa adanya.


Inilah akibat negara yang menerapkan sistem kapitalisme, sehingga beranggapan bahwa pemikiran manusia bisa menyelesaikan permasalahan apapun. Tidak heran jika solusi yang ditawarkan adalah herd immunity. Diluar perkiraan, setelah digalakkan vaksinasi, malahan muncul gelombang kedua pandemi dengan varian baru covid-19 yang lebih ganas dari varian pertama, terbukti lebih banyak kematian yang terjadi akibat varian baru ini. adapun solusi yang berlandaskan Islam sebagaimana dalam sebuah hadits diungkapkan,
إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا مِنْهَا

Artinya: "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." (HR Bukhari)


Negara sejak awal seharusnya memberlakukan lockdown total di awal pandemi, sehingga wabah tidak semakin menyebar seperti saat ini. Akibatnya makin sulit dibendung, padahal solusi yang ditawarkan dalam islam telah terbukti mampu mengatasi pandemi dengan segera sebagaimana yang terjadi di masa khalifah umar bin khattab. Akan tetapi, dalam sistem kapitalisme hanya berorientasi pada materi semata. Sehingga menyebabkan ketakutan akan kelumpuhan ekonomi jika lockdown total diberlakukan, hal ini menghantui pemikiran para pengambil kebijakan. Akibatnya,  lockdown total tidak diberlakukan, sehingga memunculkan gelombang-gelombang pandemi dengan berbagai varian virus berikutnya.


Dalam sistem kapitalisme, nyawa manusia hanyalah urusan masing-masing individu dan bukan merupakan prioritas negara untuk melindunginya. Terbukti dengan adanya kebijakan yang lebih mementingkan aspek ekonomi dibandingkan keselamatan rakyat, seperti dibukanya tempat-tempat wisata, pasar, mal yang minim prokes.  Dari fakta diatas nampak betapa lemahnya negara dalam memberi jaminan pemenuhan kebutuhan rakyat (Pendidikan, kesehatan dan rasa aman). Hal ini bertolak belakang dengan sistem Islam yang lebih memprioritaskan nyawa rakyat dibandingkan dengan materi berupa pertahanan ekonomi semata.


“Hilangnya dunia, lebih ringan bagi Allah dibandingnya terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak.” (HR. Nasai 3987, Turmudzi 1455, dan dishahihkan al-Albani)


Dikarenakan untuk melaksanakan lockdown total dibutuhkan biaya yang sangat besar, untuk itu dibutuhkan sistem yang shahih sehingga mampu menjamin seluruh kebutuhan rakyatnya selama lockdown total. Perspektif Islam ini hanya bisa diterapkan dalam bingkai negara Khilafah Islamiyah yang mengatur negara dengan aturan Islam Kaffah sehingga menjadi Islam rahmatan lil 'alamin.
Wallahu a'lam bish showab 

Post a Comment

Previous Post Next Post