BANTUAN NEGARA HANYA UNTUK SEKOLAH GEMUK?


Oleh : Ika Wulandriati, S.TP

Di era neo-liberalisme, biaya pendidikan dirasakan sebagian masyarakat terasa mahal, ditambah lagi setelah diturunkannya tentang Kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) terkait penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS) menuai protes.

Protes datang dari Aliansi Pendidikan yang merupakan gabungan sejumlah organisasi, yang menolak Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021.

“Kami menolak Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan BOS Reguler khususnya Pasal 3 ayat (2) huruf d tentang Sekolah Penerima Dana BOS Reguler,” ujar Wakil Ketua Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah, Kasiyarno, di Jakarta, Jumat 3 September 2021.

Pihaknya juga mendesak Mendikbudristek menghapus ketentuan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan BOS Reguler khususnya Pasal 3 ayat (2) huruf d tentang Sekolah Penerima Dana BOS Reguler.

Dia menjelaskan Kemendikbudristek melalui Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler dan Surat Edaran Dirjen PAUD Dikdasmen Nomor 10231/C/DS.00.01/2021 tentang Pembaharuan Dapodik untuk Dasar Perhitungan Dana BOS Reguler bertolak belakang dengan amanat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945. 
(Insulteng.com, 3/9/2021)

Ditengah kesulitan hidup yang berat karena kemiskinan, pernyataan Kemendikbudristek begitu sangat memberatkan. Terlebih kebijakan ini dikeluarkan di tengah situasi pandemi yang makin parah. Situasi sebelum pandemi saja, nasib sekolah khususnya lembaga pendidikan swasta, banyak yang kembang kempis akibat kekurangan dana.

Apalagi ketika masuk era pandemi. Banyak orangtua murid yang kesulitan membayar SPP anak-anaknya. Walhasil, sekolah pun tak sanggup memenuhi biaya operasional termasuk membayar tenaga pengajar yang sebelumnya juga dibayar seadanya.

Penyelenggaraan pendidikan saat ini, peluang pendidikan yang pendistribusiannya tidak merata dan kemiskinan membuat sangat kontras. Mengapa demikian, karena kapitalisme-sekularisme yang bekerja melalui elit kapitalis global. Tanda-tandanya adalah adanya investasi, industri, informasi dan individual.

Maka pendidikan pun mengikuti logika tersebut. Privatisasi, negara lepas tanggung jawab. Komersialisasi, pendidikan berbasis investasi,  kerjasama peserta didik dan lembaga pendidikan mengarah pada transaksi penjual dan pembeli. Industrialisasi, pendidikan selalu diarahkan pada kepentingan dagang dan politik.

Bila dalam sistem Islam pembiayaan pendidikan untuk seluruh tingkatan, sepenuhnya merupakan tanggung jawab negara, baik menyangkut gaji para guru maupun infrastruktur serta sarana dan prasarana pendidikan, sepenuhnya menjadi kewajiban negara. Mengapa bisa seperti itu? Karena, negara berkewajiban menjamin 3 kebutuhan pokok masyarakat, diantaranya : pendidikan, kesehatan dan keamanan. Maksudnya 3 kebutuhan ini diperoleh secara cuma-cuma sebagai hak rakyat atas negara.
Dalilnya adalah as-sunnah & ijmak sahabat, Nabi SAW bersabda, "Imam bagaikan penggembala dan dialah yang bertanggung jawab atas gembalaannya itu" (HR Muslim).

Ijmak Sahabat juga telah terwujud dalam hal wajibnya negara menjamin pembiayaan pendidikan. Khalifah Umar dan Utsman memberikan gaji kepada para guru, Muazin dan imam shalat jama'ah. Khalifah Umar memberikan gaji tersebut dari pendapatan negara (Baitul Mal) yang berasal dari jizyah, kharaj dan usyur.

Sejarah Islam pun telah mencatat kebijakan para Khalifah yang menyediakan pendidikan gratis bagi rakyatnya. Sejak abad lV H para Khalifah membangun berbagai perguruan tinggi dan berusaha melengkapinya dengan berbagai sarana dan prasarananya seperti perpustakaan. Setiap perguruan tinggi itu dilengkapi dengan auditorium, asrama mahasiswa, juga perumahan dosen dan ulama. Selain itu, perguruan tinggi tersebut juga dilengkapi taman rekreasi, kamar mandi, dapur dan ruang makan (Khalid, 1994)

Pada era Khilafah Utsmaniyah, Sultan (Khalifah) Muhammad al-Fatih (w. 1481 M) juga menyediakan pendidikan secara gratis. Di Konstantinopel (Istanbul) sultan membangun delapan sekolah. Di sekolah - sekolah ini dibangun asrama siswa, lengkap dengan ruang tidur dan ruang makan. Sultan memberikan beasiswa bulanan untuk para siswa. Dibangun pula sebuah perpustakaan khusus yang dikelola oleh pustakawan yang cakap dan berilmu (Shalabi, 2004).

Namun, perlu dicatat, meski pembiayaan pendidikan adalah tanggung jawab negara, Islam tidak melarang inisiatif rakyatnya, khususnya mereka yang kaya, untuk berperan serta dalam pendidikan. Melalui wakaf yang disyaratkan, sejarah mencatat banyak orang kaya yang membangun sekolah dan universitas. Hampir di setiap kota besar seperti Damaskus, Baghdad, Kairo, Asfahan, dan lain-lain terdapat lembaga pendidikan dan perpustakaan yang berasal dari wakaf (Qahaf, 2005).

Di antara wakaf ini ada yang bersifat khusus, yakni untuk kegiatan tertentu atau orang tertentu; seperti wakaf untuk ilmuwan hadits, wakaf khusus untuk dokter, wakaf khusus untuk riset obat-obatan, wakaf khusus untuk guru anak-anak, wakaf khusus untuk pendalaman fikih dan ilmu-ilmu Al Qur'an. Bahkan sejarah mencatat ada wakaf khusus untuk Syaikh Al-Azhar atau fasilitas kendaraannya. Selain itu, wakaf juga diberikan dalam bentuk asrama pelajar dan mahasiswa, alat-alat tulis, buku pegangan, termasuk beasiswa dan biaya pendidikan (Qahaf, 2005).

Dengan sistem Islam, rakyat akan memperoleh pendidikan formal yang gratis dari negara. Adapun melalui inisiatif wakaf dari anggota masyarakat yang kaya, rakyat akan memperoleh pendidikan non formal yang juga gratis atau murah bagi rakyat.
Wallahua'lam.

Post a Comment

Previous Post Next Post