Urgensi Investasi Puluhan Trilyun Untuk Laptop Lokal


Oleh: Ulfah (Mahasiswi)
 
Saat ini pandemi covid 19 masih terus berlanjut dan makin tidak terkendali. Beragam upaya yang dilakukan justru semakin mempeburuk keadaan. Masyarakat diminta untuk tetap dirumah saja tapi pemerintah tidak menjamin dan menyiapkan kebutuhan apa saja yang diperlukan masyarakat selama di rumah saja. Bantuan sosialpun sangat kurang diberikan kepada masyarakat dan ada yang tidak di sampaikan kepada masyarakat.

Selain itu beredar isu jika Pemerintah tengah mempercepat penggunaan produk dalam negeri (PDN) khususnya untuk sektor pendidikan. Di antaranya adalah penggunaan laptop buatan dalam negeri. 

Menurut Luhut, pemerintah berupaya membangkitkan industri TIK dalam negeri melalui berbagai program, termasuk penyediaan akses pasar, penyerapan produksi dalam negeri untuk barang dan jasa pemerintah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga permodalan. Saat ini, pemerintah menyediakan sertifikasi tingkat komponen dalam negeri atau TKDN gratis bagi produk yang memiliki proyeksi komponen lokal di atas 25 persen. Pada 2021, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah mengalokasikan APBN senilai Rp 1,3 triliun untuk pengadaan 189.165 unit laptop yang seluruhnya diproduksi oleh industri lokal. Sedangkan pemerintah daerah memiliki dana alokasi khusus atau DAK fisik sebesar Rp 2,4 triliun untuk pengadaan 242.565 unit laptop. Saat ini, terdapat enam produsen dalam negeri yang menyatakan mampu memenuhi kebutuhan pengadaan laptop pemerintah, baik di level pusat maupun pemda. 

Keenam produsen laptop merah putih itu adalah PT Zyrexindo Mandiri Buana, PT Tera Data Indonesia, PT Supertone, PT Evercross Technology Indonesia, PT Bangga Teknologi Indonesia, dan Acer Manufacturing Indonesia (Sumber: Sukabumi Update.com).

Upaya pemerintah untuk mengembangkan produk dalam negeri terbilang sangatlah bagus apalagi untuk kemajuan pendidikan di indonesia akan tetapi mengeluarkan dana sebanyak itu ditengah pandemi covid 19 yang makin hari tidak menunjukan tanda-tanda bahwa ini akan berakhir justruh menjadi kurang efekstif. Melihat kehidupan masyarakat yang kurang mendapat perhatian khusus dari  pemerintah selama masa PPKM  justru akan semakin membuat kecewa dengan sikap pemerintah apalagi harga kebutuhan yang semakin naik dan pemasukan semakin berkuarang bahkan tidak ada pemasukan sama sekali. Seharusnya pemerintah harus lebih peka terhadap masyarakat kecil yang memang selama masa PPKM kurang mendapat pemasukan akibat adanya aturan agar di rumah saja. 

Akibat kurang pekanya penguasa terhadap kebutuhan rakyatnya dan  membuatnya cenderung dengan mudah melanggar aturan yang ditetapkan pemerintah konflik sosialpun makin marak terjadi seharusnya ini menjadi perhatian khusus untuk pejabat negara dalam membuat keputusan.

Dalam Islam pemerintah wajib menjamin kehidupan masyarakat yang terkena wabah. Rasulullah saw. bersabda:
فَالأَمِيرُ الَّذِى عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
Amir (pemimpin) masyarakat adalah pengurus mereka dan dia bertanggung jawab atas (urusan) rakyatnya. (HR al-Bukhari, Muslim).

Oleh karena itu Pemerintah seharusnya melakukan ikhtiar terbaik dalam mengatasi pandemi ini, dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis untuk rakyat dan menjamin pemenuhan kebutuhan pokok mereka selama masa karantina. Pemerintah juga harus mengedukasi dengan edukasi terbaik dan mendorong masyarakat untuk melaksanakan prokes. Pertimbangan untung-rugi tidak selayaknya ada dalam hal ini. Berapapun biaya yang diperlukan harus disediakan dan dikeluarkan oleh Pemerintah. Aparatur Pemerintah, khususnya para pejabat, harus memberikan contoh terbaik dalam hal itu agar masyarakat patuh dan taat. Wallahu ‘alam bishowab[]

Post a Comment

Previous Post Next Post