PPKM YANG MERESAHKAN WARGA


Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (disingkat dengan PPKM) adalah kebijakan Pemerintah Indonesia sejak awal tahun 2021 untuk menangani pandemi Covid-19 di Indonesia. Sebelum pelaksanaan PPKM, pemerintah telah melaksanakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang berlangsung di sejumlah wilayah di Indonesia. 

PPKM berlangsung di beberapa wilayah yang menjadi titik penyebaran infeksi Covid-19, yakni di Pulau Jawa dan Bali.Pemerintah Indonesia pertama kali menerapkan PPKM pada tanggal 11 hingga 25 Januari 2021  selama dua pekan ini dilaksanakan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 1 Tahun 2021 dan diberlakukan di wilayah Jawa dan Bali. 
Sebelumnya, pada tahun 2020, sejumlah daerah telah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mencegah meluasnya penyebaran Covid-19. Menurut Airlangga Hartanto selaku Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), inisiatif awal pengajuan PSBB berada pada pemerintah daerah, sedangkan PPKM ada pada pemerintah pusat. Wakil Ketua KPCPEN Luhut Panjaitan mengatakan bahwa PSBB dilakukan secara tidak seragam, sedangkan PPKM bisa diterapkan dengan seragam.

Menurut  kebijakan pemerintah menerapkan PPKM Darurat adalah ikhtiar untuk menghambat dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 yang cenderung meningkat seiring adanya varian baru. Ada sejumlah pembatasan sementara, termasuk pada aspek pelaksanaan ibadah di rumah ibadah. Misalnya, peniadaan takbiran keliling, serta  pelaksanaan Salat Iduladha di rumah masing-masing pada wilayah Zona PPKM Darurat.

Begitu juga penyembelihan hewan kurban, dilakukan dengan disiplin protokol kesehatan. Hewan kurban dapat disembelih di rumah pemotongan hewan atau di lapangan terbuka yang tidak menimbulkan kerumunan.padahal dengan seperti itu masyarakat kecil yang sudah terbiasa merasakan makan enak setahun sekali dengan daging Quran menjadi sedih. Sedangkan untuk mencari nafkah banyak yang harus ditutup bahkan dibubarkan. 

IMAM Besar Masjid Al Markas Al Islami Makassar, Dr.KH. Muammar Bakry Lc, mengatakan, kebijakan pemerintah dalam menerapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sebagai upaya menjaga jiwa seluruh umat dari penyebaran virus Covid-19 merupakan bagian dalam syariat Islam.

Pelaku usaha di obyek wisata Guci Kabupaten Tegal, Jawa Tengah memasang bendera putih sebagai isyarat menyerah dengan kondisi sulit karena penutupan tempat wisata selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Bupati Tegal Umi Azizah berharap aspirasi mereka diperhatikan pemerintah pusat.
"PPKM sangat berdampak bagi para pelaku wisata. Mereka sangat berharap ada perhatian pemerintah serta ada kelonggaran untuk bisa beraktifitas," kata Umi saat dimintai tanggapan terkait pemasangan bendera putih yang dilakukan pelaku wisata di Guci, Jumat (30/7).

Umi mengatakan, Pemkab melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) sudah membantu para pelaku wisata di Guci terutama para pedagang selama mereka tidak bisa berjualan di masa PPKM, yakni dengan cara ikut memasarkan dagangan mereka.

dampak PPKM Darurat dinilai sangat terasa di kalangan pedagang pasar tradisional. Wakil Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Ngadiran mengungkapkan, periode PPKM Darurat kali ini mencatat rekor di mana banyak pedagang yang bangkrut dan menjual asetnya untuk membayar utang.

"Bukannya ada (pedagang yang bangkrut) banyak banget. Itu teman yang grosir di Cipulir, Tanah Abang sudah beberapa yang menjual asetnya dan pulang kampung untuk bayar utang daripada dia nggak bayar. Utang kan dibawa mati, lebih baik dia jual asetnya murah yang penting bisa bayar utang terus pulang kampung. Banyak yang terjadi itu," kata Ngadiran saat dihubungi detikcom, Senin (19/7/2021).

Dia mengatakan, di masa PPKM Darurat pasar tradisional buka sampai pukul 13.00 WIB dan yang diperbolehkan membuka lapaknya hanya pedagang bahan makanan dan obat-obatan saja. Tak sedikit, pihaknya mencatat pedagang kecil seperti mainan, aksesoris, pakaian yang tutup sementara.

Saat ini ramai gelombang protes terhadap pengesahan UU Cipta Kerja yang disahkan oleh pejabat DPR dan pemerintah. Kebijakan para pejabat negara ini dianggap merugikan dan menyusahkan masyarakat dan kalangan pekerja. 

Dalam persfektif syariat, Nabi Muhammad telah mengingatkan umatnya agar menjauhi perkara zhalim. Rasulullah menyampaikan pesan khusus kepada para pejabat agar berlaku adil dan amanah. Dalam satu Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, beliau berdoa:

اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ هَذِهِ أُمَّتِي شَيْئاً فَرَفَقَ بِهِمْ، فَارْفُقْ بِهِ. وَمَنْ شَقَّ عَلَيْهَا فَاشْفُقْ عَلَيْهِ. رواه مسلم

"Ya Allah, siapa saja yang memimpin (mengurus) urusan umatku ini, yang kemudian ia menyayangi mereka, maka sayangilah dia. Dan siapa saja yang menyusahkan mereka, maka susahkanlah dia". (HR. Muslim No 1828)

Dikutip dari SINDOnews, Ustaz Farid Nu'man Hasan (Dai lulusan Sastra Arab Universitas Indonesia) mengatakan hadis ini menunjukkan pembelaan Rasulullah kepada umatnya dan kepada para pejabat yang berbuat baik kepada umatnya. Rasulullah mendoakan kebaikan bagi mereka. Betapa beruntungnya mereka. 

Imam Ibnu Al Malak rahimahullah menjelaskan makna doa Rasulullah :

أي: رحمهم ويسَّر عليهم

"Yaitu sayangilah dan mudahkanlah mereka". (Syarh Al Mashabih, 4/257). 

Hadits ini juga menunjukkan sikap tegasRasulullah kepada mereka yang menyusahkan umatnya. Rasulullah mendoakan keburukan bagi mereka. Betapa meruginya mereka. 

Imam Ibnu Al-Malak rahimahullah menerangkan makna doa buruk tersebut:

أي:عسَّر عليهم أمورهم وأوصل المشقة إليهم

"Yaitu persulitlah urusan mereka (yang menyulitkan manusia) dan antarkanlah kesempitan hidup kepada mereka. (Ibid)

Penulis :
Irma Dona
Nusrotul Bidayah
Ade Trisa Melianti
Via Nur Fadillah


Post a Comment

Previous Post Next Post