Benarkah Utang untuk Selamatkan Rakyat?

Oleh : Enung Sopiah
Aktivis Dakwah


Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Berbagai daerah di Indonesia, dikenal sebagai penghasil berbagai jenis bahan tambang, seperti pertoleum, timah, gas alam, nikel, tembaga, batubara, emas, perak dll. Di samping itu, Indonesia memiliki tanah yang subur dan baik digunakan untuk berbagai jenis tanaman, juga lautnya yang kaya akan keaneka ragaman hayati. Semua harta kekayaan alam Indonesia ini, seharusnya bisa menjadikan Indonesia menjadi negara mandiri dan hasilnya dapat dinikmati oleh rakyat Indonesia. 

Tetapi semua itu berbanding terbalik dengan fakta yang ada, dimana rakyat Indonesia banyak yang hidup dibawah garis kemiskinan, sungguh ironi memang, negara yang begitu kaya akan sumberdaya alam tetapi rakyatnya tidak bisa menikmatinya, karena sumberdaya alam Indonesia dikelola oleh asing. Dan pada akhirnya Indonesia tergantung pada negara lain, dan Indonesia menjadi salah satu negara dengan utang terbesar di dunia. 

Utang luar negri Indonesia kembali menjadi sorotan, seiring adanya kekhawatiran dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), atas lonjakan utang pemerintah plus beban bunga yang bakal ditanggung. Terlebih ditengah keadaan pertumbuhan ekonomi yang kian menurun akibat pandemi Covid-19, pemerintah Indonesia kembali menambah utang negara. 

Dilansir dari Jakarta, CNN Indonesia - Mentri Keuangan Sri Mulyani, mengatakan utang merupakan salah satu instrumen untuk menyelamatkan masyarakat dan perekonomian dimasa pandemi Covid-19. Pasalnya APBN mengalami pelebaran devisit, sehingga membutuhkan pembiayaan yang salah satunya bersumber dari utang. "Kenapa kita harus menambah utang, seolah-olah menambah utang menjadi tujuan. Padahal utang merupakan instrumen whatever it takes, untuk menyelamatkan warga negara dan perekonomian kita," ujarnya dalam acara Bedah Buku Mengarungi Badai Pandemi, Sabtu (24/7).

Bendahara negara menjelaskan APBN menanggung beban yang luar biasa selama pandemi Covid-19. Di  satu sisi, belanja negara melonjak untuk penanganan kesehatan, pemberian bantuan kepada masyarakat terdampak, bantuan kepada dunia usaha dan lainnya. Dilain pihak, penerimaan negara justru merosot karena aktivitas ekonomi lesu. "Hal ini terjemahannya adalah suatu beban APBN yang luar biasa. Kami di Kementrian Keuangan merespons dengan whatever it takes, apapun kami lakukan untuk menyelamatkan warga negara dan ekonomi Indonesia , dan itu implikasinya pada defisit APBN," katanya.

Dilansir dari, Jakarta, KOMPAS.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), khawatir kemampuan pemerintah  dalam membayar utang dan bunga utang menurun. Pasalnya terjadi tren penambahan utang, terutama akibat pandemi Covid- 19. Pertumbuhan utang dan biaya bunga yang ditanggung pemerintah ini melampaui pertumbuhan PDB nasional. Ketua BPK Agung Firman Sampurna, mengatakan, pandemi Covid-19 memang telah meningkatkan defisit, utang dan sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) yang berdampak pada pengelolaan fiskal. Agung menuturkan, penurunan kemampuan bayar pemerintah menjadi dikhawatirkan lantaran indikator kerentanan utang tahun 2020 melampaui batas yang direkomendasikan IMF  dan International Debt Relief (IDR). Sepanjang tahun 2020 utang  pemerintah sudah mencapai Rp 6.074, 56 triliun. Sementara posisi utang per akhir juni 2021 berada diangka Rp 6.554,56 trilliun," dikutip dari Buku APBN KiTa juli 2021. Dan akibat dari membengkaknya utang luar negri di khawatirkan pada  akhirnya rakyat sendirilah yang terkena dampaknya, seperti pada peristiwa krisis moneter yang terjadi tahun 1998, perekonomian rakyat sangat morat marit.

Dalam perspektif Islam, pos pendapatan dan pengeluaran anggaran telah ditetapkan oleh syariah. Besar nilainya diserahkan kepada ijtihad khalifah. Ia dapat menetapkan besaran nilai untuk masing-masing pos penerimaan dan pengeluaran dalam setiap tahunnya. Sebagaimana halnya, APBN dalam sistem kapitalisme, defisit anggaran juga berpotensi terjadi pada APBN negara Islam. Meskipun dalam konteks Indonesia, jika menggunakan syariah Islam maka potensi pendapatan negara akan sangat besar, terutama dari pos harta milik umum, seperti sumberdaya alam yang dikelola oleh negara. 

Ketika negara mengalami defisit, maka terdapat tiga sumber pembiayaan, yaitu: mengambil dana dari harta milik umum yang diproteksi untuk negara, mengenakan pajak atas kaum muslim, dan mencari pinjaman. Sumber pembiayaan lainnya melalui pajak yang ditarik dari penduduk muslim yang kaya, meskipun demikian pajak baru dibolehkan jika kas negara tidak cukup untuk membiayai dan bantuan sukarela, yang diberikan kaum muslim tidak memadai. Adapun pembiayaan melalui pinjaman harus bebas dari bunga dan syarat yang merugikan. Oleh karena itu pinjaman luar negri dari negara dan lembaga- lembaga asing, seperti yang lazim di Indonesia diharamkan. (sumber Al-wa'ie). Oleh karena itu, pentingnya diterapkan syariat Islam di setiap aspek kehidupan, agar setiap permasalahan umat dapat terpecahkan. 
Wallahu'alam bisshawab.

Post a Comment

Previous Post Next Post