Kebijakan PPKM Darurat dalam Sistem Sekulerisme, Mampukah Tuntaskan Pandemi?

Oleh : Nadine Zivana Kamila 

( Aktivis Dakwah )

Kasus harian covid-19 di Indonesia kembali memecah rekor pada kamis kemarin selain itu angka kematian jumlah pasien yang dirawat dirumah sakit rujukan kian bertambah berdasarkan data yang dihimpun pemerintah hingga Kamis 08 Juli 2021 pukul 12.00 WIB ada penambahan 38.391 kasus baru covid-19 dalam 24 jam terakhir.

Hasil Dari Evaluasi PPKM Darurat , Dicky Budiman menjelaskan untuk melihat keberhasilan dari suatu intervensi terhadap pandemi virus corona, yang dilakukan melalui PPKM, ada dua parameter yang menentukan. “Yaitu growth rate atau kasus dan angka reproduksi (Covid-19). Dari data yang ada, kedua hal ini menunjukkan adanya peningkatan.”

Namun, Dicky mengungkapkan pertumbuhan kasus Covid-19 di Indonesia (growth rate) selama sepekan PPKM Darurat dilakukan terjadi peningkatan hingga 45,4 persen. Sedangkan pada 3 Juli lalu, pertumbuhan kasus berada pada 38,3 persen. Demikian juga pada angka reproduksi Covid-19, yang pada 3 Juli tercatat 1,37 menjadi 1,4 per 9 Juli lalu. "Artinya, belum berhasil. Growth rate-nya meningkat, angka reproduksinya juga meningkat. Bahkan, data kematian juga naik," jelas Dicky. Lebih lanjut Dicky memaparkan, angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia, pada 3 Juli lalu tercatat 219 kematian per 1 juta penduduk terkait Covid-19.

Ditengah lonjakan kasus covid-19 yang sudah berlangsung sejak akhir Juni lalu. Pemerintahpun memutuskan menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. PPKM ini sudah berjalan sejak 5 hari yang lalu. Namun sampai hari ini belum ada tanda-tanda kemajuan dengan berkurangnya kasus covid-19 yang terjadi malah penambahan kasus sejak virus corona masuk ke Indonesia pada awal 2020 silam pemerintah memberlakukan berbagai strategi untuk mengendalikan kasus istilah yang digunakan juga beragam mulai dari Pembatasan Sosial Berkala Besar (PSBB), PSBB Transisi, Mikro Lockdown sampai PPKM Mikro.

Tapi kali ini namanya baru lagi dengan penambahan embel-embel “darurat” namun sebelum memberlakukan PPKM Darurat ini hanya pakar menganggap bahwa PPKM bukan kebijakan yang efektif untuk mengantisipasi kegentingan dan ledakan covid-19 beberapa pihak justru menyarankan pemerintah menerapkan penguncian wilayah atau lockdown cara itu dinilai paling ampuh sebab aktivitas masyarakat benar-benar dibatasi dengan ketat.

Keduanya belum berhasil karena testing rendah bahkan pakar kesehatan masyarakat menilai kebijakan PPKM darurat ini sebagai langkah terlambat ditengah kekacauan penanganan covid-19 di daerah-daerah namun lagi-lagi dengan alasan agar ekonomi tetap berjalan meski dibatasi pemerintah memilih opsi lain aturan dalam kebijakan ini sedikit melonggarkan operasional sejumlah sektor misalnya saja kapasitas perkantoran menjadi 50 persen operasional mall dibuka dengan jumlah pengunjung dan jam dibatasi.

Melihat aktivitas dalam PPKM Darurat sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kebijakan sebelumnya mulai dari PSBB, PPKM Jawa-Bali, PPKM Mikro, Penebalan PPKM Mikro, dan kini PPKM Darurat Jawa-Bali semuanya dinilai kurang efektif dalam mengatasi wabah sebab terbukti hingga kini wabah semakin mencekam dan ekonomi kian suram namun inilah gambaran rezim sekularis yang “atas nama penyelamatan ekonomi” tidak akan membuat kebijakan yang mengorbankan keuntungan meteri padahal semestinya pemerintah berfokus pada pengalaman nyawa rakyatnya langkah negeri ini bukan pada ajaran Islam tetapi ajaran (kapitalisme).

Mengevaluasi PPKM Darurat ini untuk melihat seberapa serius penanganan pemerintah terhadap lonjakan kasus dan menilai apa peta jalan yabg ditempuh pemerintah menghentikan pandemi.

Pertama, kebijakan menutup seluruh ekonomi seperti belengket PSBB ala barat PPKM tak sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW wajar perekonomian colabs karena yang Rasulullah SAW ajarkan adalah hanya mengisolasi daerah yang terkena wabah sementara penduduk diluar wabah beraktifitas seperti biasa “Apabila kalian mendengarkan wabah di suatu tempat maka janganlah memasuki tempat itu dan apabila terjadi wabah sedangkan kamu sedang berada ditempat itu maka janganlah keluar rumah” (HR. Muslim)

Sayangnya negeri ini tidak benar-benar mengerahkan sumberdaya dan upayanya di awal pandemi tak ada upaya serius dalam mengidentifikasi daerah mana yang terkena wabah dan yang tidak begitupun kebijakan PPKM new normal yang bertentangan dengan prinsip Islam karena Islam mengajarkan kepada kita agar menghindar dari bahaya PPKM Mikro pun lebih terlihat sebagai perwujudan lepas tangannya pemerintah pusat dari pada solusi jitu atas pandemi “Sekali-kali janganlah orang yang berpenyakit menular mendekati yang sehat” (HR Immam Bukhari Muslim)

Kedua, Negara harus hadir dalam memenuhi kebutuhan individu masyarakat Indonesia parameter terpenuhinya kebutuhan masyarakat bukanlah dilihat dari angka, kondisi real individu per individu sayangnya Negara ini malah fokus pada angka rata-rata mereka abai pada kondisi real individu kacaunya data bansos misalnya hal tersebut terjadi karena akurasi data dan birokrasi yang berbelit area yang terkena wabah akan di support penuh kebutuhannya oleh Negara sayangnya negeri ini lagi-lagi tak serius memberikan bantuan malah dana pandemic dibagi-bagi pada sejumlah koorporasi mungkin kita masih ingat polemik kebijakan kartu prakerja yang lebih terlihat pro pengusaha dari pada rakyat.

Ketiga, dalam Islam kesehatan adalah kebutuhan pokok umat yang harus dijamin oleh Negara sehingga keberadaan rumah sakit sepenuhnya dibawah kendali Negara tentunya hal demikian akan mengantarkan pada pengobatan yang berkualitas dan juga gratis hingga sembuh sayangnya kesehatan di Negara ini dibawah kendali koorporasi sehingga Negara tidak memiliki andil penuh dalam penanggulangan wabah keseluruhan aspek diatas adalah subsistem.

Subsistem berjalan jika hanya sistem menghubungkannya satu haluan yaitu sama berdasarkan syariah Islam akan sulit jika kebijakan subsistem dan sistem pemerintahannya berbeda haluan misalnya kebijakan ekonomi pro pada syariat, haluan Negara kita menolak syariat akan bisa dipastikan kebijakan ekonomi tidak akan bisa berjalan sesuai syariat maka jika saat ini dunia dalam genggaman kapitalisme tidak mampu menyelesaikan permasalahan pandemic sudah saatnya kaum muslimin bangkit dan sistem khilafah diterapkan karena dunia membutuhkan penerapan syariat Islam kaffah dalam mengatasi pandemi. 

Wallahu a’alam Bishowab. [].