Oleh Leihana
(Ibu Pemerhati Umat)
Tsunami adalah peristiwa alam yang sangat menakutkan manusia.Namun ternyata tsunami virus pun lebih menakutkan lagi seperti yang terjadi di negara India yaitu hantaman tsunami Covid-19. Tsunami ini telah menghanyutkan ratusan ribu jiwa terpapar virus Covid-19 dan menorehkan rekor kematian tertinggi hingga 386.452 kematian per hari.
Gelombang jumlah penduduk terpapar dan meninggal akibat virus tersebut tidak dapat dielakkan terjadi di India. Hal itu disebabkan oleh tiga kemungkinan besar yaitu pertemuan besar dari acara keagamaan terbesar Hindu dan acara kampanye partai terbesar di India, lengahnya masyarakat karena jumlah kasus Covid-19 sudah sangat rendah sehingga abai pada protokol kesehatan dan munculnya varian baru virus Covid-19 yaitu varian B1.617 yang dikabarkan lebih cepat menular dan lebih mematikan dari varian sebelumnya.
Kondisi ini patutnya diwaspadai pemerintah Indonesia akan terjadi pasca masa mudik lebaran tahun 2021 yang berpotensi besar menimbulkan kerumunan. Untuk itu pemerintah memberlakukan aturan larangan mudik, salat 'ied di lapangan, ziarah kubur dan silaturahmi antar keluarga dan tetangga. Namun yang cukup timpang dari kebijakan setengah hati tersebut pemerintah masih memperbolehkan masyarakat untuk berwisata dan berbelanja baju lebaran.
Sehingga sangat wajar tiba-tiba saja pusat perbelanjaan diserbu pembeli begitupun pusat pariwisata yang dibuka bahkan dipromosikan. Tempat tersebut diserbu warga yang mencari kegiatan di hari lebaran karena tradisi juga ibadah sunah tertentu yang dilarang. Tercatat dari hari H lebaran hingga H+2 tempat wisata di pantai ancol dipadati tidak kurang empat puluh ribu pengunjung.
Tentu saja kerumunan tidak dapat dihindari dan protokol kesehatan juga banyak dilanggar. Kebijakan timpang tersebut akhirnya membuat pemerintah kebakaran jenggot, karena telah menyulut api yang sama seperti penyebab tsunami Covid-19 di India. Bahkan jika dibandingkan dengan kerumunan di sungai Gangga yang hanya mencapai seribu orang kerumunan di pantai Ancol empat puluh kali lebih besar, tentu pemerintah akhirnya ketakutan akan munculnya tragedi bencana Tsunami Covid-19 di Indonesia dan dengan cepat memberlakukan penutupan tempat-tempat pariwisata.
Keputusan ini dianggap terlambat dan tidak tepat menurut salah seorang anggota DPR seperti dikutip dari artikel.
"Kalau hari ini akhirnya ditutup, ya saya rasa terlambat. Dan jangan penutupan sementara untuk ini saja. Keselamatan rakyat harus diprioritaskan. Jangan membuat kebijakan yang justru mengorbankan rakyat. Jangan sampai apa yang terjadi di India, terjadi pula di Indonesia akibat sebuah kebijakan yang tidak tepat," kata Muhaimin Iskandar Ketua Umum DPP PKB ini.( sindonews.com, 16/5/2021).
Sungguh ini kebijakan setengah hati yang menggunakan alasan pencegahan penyebaran Covid-19 dengan standar ganda mudik dilarang, makam ditutup karena tidak bersangkutan dengan para kapital (pemilik modal) sedangkan pusat perbelanjaan dan pusat wisata tetap dibuka demi kepentingan para pengusaha padahal justru memiliki risiko yang jauh lebih besar dari kebijakan pelarangan mudik dan ziarah kubur.
Hal serupa disampaikan epidemolog dalam sebush artikel Diberitakan Kompas.com, (24/4/ 2021), epidemiolog Universitas Gadjah Mada Bayu Satria Wiratama mengatakan, pihaknya mengapresiasi langkah pemerintah melarang mudik Lebaran.
Akan tetapi, membuka lokasi wisata penuh dengan risiko.
“Hanya saja langkah untuk tetap membuka wisata itu penuh risiko juga,” kata Bayu.
Selain itu kebijakan buka tutup tempat wisata ini juga dianggap justru merugikan dan mengacaukan ekonomi rakyat kecil yang mencari nafkah di bidang pariwisata.
Saat bulan Ramadan membolehkan destinasi wisata buka, namun di tengah jalan menutupnya.
"Kesel, kenapa kebijakannya plin-plan. Kan sudah tahu mereka juga, sudah memprediksi kali akan ada lonjakannya seperti ini. Kenapa paksain buka? Maksud dan tujuannya apa seperti itu buat kita," kata Pengelola Pantai Pasir Putih Carita, Hilma, Minggu, 16 Mei 2021.
Hilma kebingungan membayarkan gaji pegawainya. Padahal pantainya sudah menerapkan prokes COVID-19, seperti menyediakan masker, menaruh tempat cuci tangan, memeriksa suhu tubuh pengunjung hingga memberikan imbauan untuk menjaga jarak.(viva.co.id, 16/5/2021)
Pemerintah seolah tidak memprediksi membludaknya pengunjung akibat dibukanya tempat wisata. Padahal sebenarnya pemerintah hanya menutup mata pada kebijakan membuka tempat pariwisata untuk kepentingan segelintir pihak yang bermodal besar.
Akibat kebijakan buka tutup ini rakyat terombang-ambing dalam kebingungan. Rakyat dirugikan secara ekonomi dan kesehatan, terutama rakyat kecil. Pada dasarnya rakyat hanya mengikuti aturan pemerintah semata. Saat pariwisata dibuka, rakyat bersiap memanfaatkan kesempatan membuka kembali tempat usahanya dengan modal seadanya dan kembali memperkerjakan pegawainya dengan harapan akan kembali modal dan mendapat untung besar untuk menutup kekosongan pendapatan selama pandemi.
Namun faktanya, pengusaha kecil di bidang pariwisata ini hanya mendapat keuntungan sesaat saat tempat wisata di buka dan risiko tertular virus Covid-19 juga tidak bisa dihindari.
Kebijakan ini jelas dibuat bukan untuk kepentingan rakyat, tapi hanya menimbang pemasukan pemerintah dari PAD dan kepentingan usaha pariwisata.
Jika alasan pemerintah membuka tempat pariwisata untuk membangkitkan ekonomi rakyat kecil dan menengah sebenarnya tradisi mudik juga jauh lebih besar memberi peluang meningkatkan ekonomi rakyat kecil dan menengah bahkan lebih merata di seluruh Indonesia. Tetapi pemerintah menutup mata dan bersikap setengah hati demi kepentingan kantong-kantong pengusaha besar sambil tetap menjaga muka manisnya di depan rakyat sebagai penguasa yang peduli pada rakyatnya dengan kebijakan yang menurutnya mampu mencegah pandemi Covid-19 merajalela.
Fenomena terombang-ambingnya rakyat akibat kebijakan buka tutup tempat pariwisata tidak akan terjadi di negara dengan sistem Islam. Karena dalam Islam. Langkah penanganan pandemi yang berbahaya adalah menjaga rakyat yang belum terpapar dengan melakukan karantina wilayah yang terjangkit. Kemudian rakyat yang terpapar segera diberi pengobatan dan bagi rakyat terdampak secara ekonomi akibat karantina tersebut akan ditanggung sepenuhnya kebutuhan pokoknya, sehingga pandemi tidak dibiarkan berlarut-larut dan memakan banyak korban jiwa.
Wallahu a'lam bishshawab.
No comments:
Post a Comment