Oleh : Annisa
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah solusi dari pemerintah yang menurutnya akan sangat membantu meringankan beban rakyat.
BPJS adalah bantuan dari negara terhadap rakyat yang sulit untuk mendapatkan jaminan kesehatan.
Namum, dilansir dari TEMPO. CO, Jakarta. Kini BPJS mengalami defisit, dan menyebabkan pembengkakan biaya. Menurut Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Pembengkakan ini klaim disebabkan oleh tindakan dokter kepada pasien yang dilakukan secara berlebihan.
"Wong sectio ceasarea aja perbandingannya normal itu 45 persen. Harusnya menurut WHO 20 persen." Kata Menkes Terawan, di Jakarta, jum'at malam, 29 november 2019.
Ia pun menyinggung praktik dokter yang berlebihan dalam penanganan persalinan, penyakit jantung, dan tindakan terhadap penyakit kanker yang memboroskan anggaran dan membuat defisit BPJS makin besar.
Ketua Biro Hukum Pembinaan dan Pembelaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Dr. HN Nazhar menanggapi pernyataan dari Menteri Kesehatan Terawan dalam tiga tahun terakhir ini, sejumlah rumah sakit di indonesia yang kerap menjadi rujukan dalam menangani penyakit jantung, terus menurun pemasangan ring (stent)
Bahkan pembiyaannya relatif terjangkau.
"Setahu kami, dari tiga rumah sakit, itu diambil mutu terbaik harga terendah. Satu hal ada datanya, lalu ada biayanya, di ASEAN (indonesia) terendah sebenarnya," kata Nazhar dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng Jakarta pusat, Minggu (1/12/2019).
Defisit BPJS ini pun ditanggapi oleh pemerintah dengan menegaskan bahwa Negara hanya bisa memberikan layanan dasar, selebihnya Negara berlepas tangan atas layanan kesehatan yang dibutuhkan rakyat.
Semakin jelas bahwa pemerintah sekarang tidak serius dalam menangani kebutuhan rakyatnya, terutama dalam bidang kesehatan.
Pembiayaan pun diserahkan kepada rakyat sebagai sumber untuk mengatasi defisit Negara. Namun, belum tentu rakyat mendapatkan pelayanan kesehatan yang memuaskan. Tapi malah menambah beban rakyat yang makin hari makin tercekik.
Beginilah Negara jika menganut sistem kapitalis untuk mengatur urusan rakyat, memberi peluang para penguasa untuk semena-mena dalam bertindak. Dengan kebebasan itu pula penguasa memeras rakyat melalui BPJS berkedok bantuan kesehatan.
Alhasil, kerusakan dan kerugian dialami rakyat yang tidak akan bisa teratasi.
Maka, satu-satunya jalan keluar ialah dengan diterapkannya kembali sistem islam, yang mampu memberikan solusi tuntas bagi permasalahan manusia .
Dalam islam pelayanan kesehatan adalah tanggung jawab Negara sehingga rakyat tidak akan terbebani dengan pembiayaannya.
Negara islam akan mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan kesehatan yang dapat memberikan rasa puas dan tidak tanggung-tanggung Negara pun akan memberikan layanannya secara cuma - cuma.
Untuk dapat mewujudkannya, Negara harus bersistem pada sistem islam, yang mengacu pada Al-Qur'an dan As-Sunnah di bawah naungan Daulah Khilafah .
Wallahu a'lam bishawab.
Post a Comment