Mahasiswa, Kau Bukan Pengkhianat, Kaulah Kepanjangan Tangan Rakyat!


Oleh : Widhy Lutfiah Marha 
Pendidik Generasi dan Member Akademi Menulis Kreatif

Seperti yang kita ketahui, mahasiswa adalah orang yang belajar di perguruan tinggi di dalam struktur pendidikan Indonesia. Sebagai peserta didik, mahasiswa merupakan tahapan tertinggi dibanding jenjang pendidikan lainnya. Sebagai orang yang berada di struktur tertinggi pendidikan, mahasiswa memiliki peran yang istimewa. Ia dapat menyalurkan aspirasi rakyat, ia dikatakan sebagi agen perubahan, pun sebagai social control. Berbagai peran yang disandang mahasiswa merupakan suatu tanggung jawab yang besar. Karena diharapkan dengan adanya mahasiswa mengontrol kehidupan social di masyarakat dan negara.

Namun peran dan tanggung jawab yang dipikul kini tidak diapresiasi kala mereka mengutarakan  aspirasi rakyat dan mengkritik kebijakan penguasa. Justru dikatakan sebagai “pengkhianat”

Dilansir dalam MINEWS.ID, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati datang ke acara PKN STAN. Pada kesempatan itu, ia tampil sebagai pembicara utama dalam acara Dinamika (Studi Perdana Memasuki Kampus) dengan tema Kebudayaan Indonesia. Dalam pidatonya, Sri Mulyani kembali menekankan “Kalian sekolah di PKN STAN dibiayai oleh negara yang berasal dari uang rakyat. Jadi jangan pernah kalian menjadi penghianat Republik Indonesia. Jangan pernah! Kalian harus berjanji untuk setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini bukan janji kepada saya, karena kalian semua sudah merupakan anak yang sah dari Republik Indonesia. Jadilah pemersatu, jadilah perekat, jadilah orang-orang yang membentuk institusi yang senantiasa menjaga Republik Indonesia. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia!,” kata dia. (MINEWS.ID, 30/9/19)  

Dari perkataan Sri Mulyani dalam acara di atas menegaskan pada para mahasiswa untuk tidak mengoreksi penguasa. Aksi mahasiswa dari berbagai daerah di penjuru Indonesia beberapa waktu lalu, menjadi catatan penting bagi penguasa negeri ini yang terus berupaya “memberi tekanan” bagi kaum intelektual yang bersuara lantang pada mereka.

Statement Sri Mulyani dalam acara PKN STAN yang mengatakan  bahwa mahasiswa adalah pengkhianat sangat tidak tepat.  Karena faktanya, mahasiswa membayar sendiri atau dibiayai uang rakyat, bukan uang negara. Seharusnya, kata “pengkhianat” ditujukan bagi mereka yang merampok dan memalak uang rakyat, yaitu para koruptor dan penguasa antek asing.  Para pengkhianat yang terus merugikan negara bukanlah dari mahasiswa yang notabene tidak menduduki jabatan mentereng dalam kekuasaan. Jadi tidak terbukti jika para pengkhianat itu adalah para mahasiswa yang turun ke jalan.

Ketika mahasiswa turun ke jalan, menyuarakan tuntutan dan mengharapkan perubahan, tentu didasarkan berbagai alasan. Diantaranya mendapati  pemerintah telah gagal mengelola negara, empat tahun berkuasa namun perekonomian bangsa porak poranda, jumlah utang menggila dan berbagai kebijakan penguasa yang menyengsarakan rakyat.

Penguasa menegakkan  hukum dengan tidak adil secara terang-terangan. Bangsa yang besar ini bertransformasi menjadi bangsa yang sakit dan menderita. Aspirasi mahasiswa disumbat oleh tangan besi aparat. Unjuk rasa para intelektual muda, diladeni dengan aksi main pukul penegak hukum.

Kini, Pemerintah melalui menterinya berkata jangan jadi pengkhianat! Bahkan akan menindak dengan sanksi keras bagi rektor yang menggerakkan mahasiswa untuk berdemo. Inilah tirani rezim.

Mahasiswa sebagai _iron stock_  yang akan meneruskan bangsa ini dengan tampil menyuarakan kebenaran demi kepentingan rakyat. Meski pemerintah saat ini seakan tidak menyadari, sikap represif yang ditunjukkan justru tidak akan pernah bisa membungkam mulut rakyat.

Berharap pada rezim saat ini bagaikan menegakkan benang yang basah. Alih-alih mencerdaskan rakyat untuk memahami situasi politik saat ini, justru menghambat aspirasi dan membungkamnya. Bahkan keberadaan para koruptor dan penguasa antek asing akan senantiasa hidup selama sekularisme-kapitalisme ditegakkan. Eksistensi mereka sebagai pengkhianat sebenarnya akan terus langgeng karena hukum tidak tegas pada mereka.

Saatnya Kembali Pada Sistem Islam!

Huru-hara negeri ini tidak bisa dibendung, apalagi penguasa dan antek-anteknya terus menjalankan kebijakannya. Tidak berupaya untuk menyejahterakan rakyat, akan tetapi dalam pikiran mereka ialah selalu untung rugi. Merasa untung, ketika bisa memberikan peluang bagi asing menjarah seluruh kekayaan alam Indonesia. Merasa rugi, jika memberikan pelayanan terbaik dan gratis bagi rakyatnya. Sehingga, tarik semua subsidi dari rakyat sebagai jalan mulus mereka mendapatkan ‘kebaikan’ dari asing .

Tentu semua ini bertolak belakang dengan sistem Islam yang dibangun berdasarkan akidah Islam dan ketakwaan kepada Allah. Faktor akidah dan ketakwaan kepada Allah ini terbukti telah membentuk self control, yang menjadikan para pejabat tidak bisa disuap.

Jika mereka mendapatkan apa yang bukan menjadi hak mereka, segera mereka serahkan kepada negara meski tidak seorang pun mengawasi mereka. Karena ada Allah yang Maha Melihat dan Mendengarkan tingkah laku mereka.

Mari tengok sejarah kepada pemimpin besar  Khalifah Umar bin Khaththab yang pada saat itu  pernah membuat kebijakan agar kekayaan para pejabatnya dihitung, sebelum dan setelah menjabat. Jika ada selisih positif setelah dikurangi gaji selama masa jabatannya, maka beliau tidak segan-segan untuk merampasnya.

 Beliau juga mengangkat pengawas khusus, yaitu Muhammad bin Maslamah, yang bertugas mengawasi kekayaan para pejabat.
Berdasarkan laporannya, Umar kemudian membagi kekayaan Abu Hurairah (Gubernur Bahrain), Amru bin Ash (Gubernur Mesir), Nu’man bin Adi (Gubernur Mesir), Nafi’ bin Amr al-Khuzai (Gubernur Makkah), dan masih banyak lagi. Pada zamannya, beliau juga melarang para pejabat berbisnis agar tidak ada konflik kepentingan. Dan dapat dipastikan bahwa Anggaran Belanja Negara Islam untuk pembangunan daerah sesuai kebutuhan, bukan karena potensi kekayaan daerah.

Begitu hati-hati dan adilnya kepemimpinan khalifah Umar pada saat itu, seharusnya menyadarkan  kita betapa gagalnya negeri ini dalam mengurus negeri. Maka sudah saatnya kita segera kembali pada sistem Islam dimana pengurusan sistem Islam (khilafah), memastikan tidak akan ada tempat bagi para pengkhianat negara yaitu para koruptor dan penguasa  antek asing berulah sesuka hati mereka.  Wallahu’alam bishshawab.

Post a Comment

Previous Post Next Post