Oleh : Sriyanti
Ibu Rumah Tangga, pegiat dakwah tinggal di Bandung
Dalam paradigma kapitalis investasi dipandang sebagai sesuatu yang tepat dalam rangka memperbaiki kondisi ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Padahal nyatanya, kebijakan tersebut justru telah terbukti menjadi pintu masuknya penjajahan secara ekonomi, politis maupun ideologi.
Seperti dilansir dari detikFinance bahwa materi presentasi Bank Dunia kepada pemerintah beberapa hari lalu, menyebutkan jika pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terus menurun akibat produktivitas yang lemah. Kemudian kondisi _current account deficit_ (CAD) juga disebut semakin terpuruk. Hal-hal ini dinilai akan mempengaruhi aliran modal asing yang masuk dan keluar dari Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan seluruh dunia saat ini memang sedang mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Meski begitu, dia optimis jika dana asing tak akan keluar dari Indonesia. Hal tersebut karena pemerintah berupaya penuh untuk mendesain kebijakan agar Indonesia tetap menarik di mata internasional. Pemerintah juga akan bersikap aktif untuk melihat kebutuhan investor. Hal ini dilakukan agar para investor tak hanya menyatakan minat, tetapi juga akan merealisasikan dengan berlomba menanamkan investasi mereka di negeri ini.
"Kita akan perbaiki kebijakan ini untuk menyampaikan jika kondisi perekonomian Indonesia yang masih tumbuh di atas 5%, inflasi terjaga, perbaikan di sektor bangunan, kemiskinan, pertumbuhan kelas menengah, infrastruktur yang mulai terbangun dan ini jadi destinasi yang baik dari investasi," kata Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, pada Jumat 6 September 2019. (detikFinance)
Menyelami fakta di atas, kita mendapati bahwa pemerintah tampak demikian bersungguh-sungguh dengan segala upaya hingga membuat kebijakan-kebijakan agar para investor, terutama asing tertarik dan mau menanamkan modalnya di negeri ini.
Konsep ekonomi kapitalis neoliberal, menjanjikan adanya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan suatu negara melalui investasi. Hal ini diharapkan bahwa dengan mengalirnya investasi secara besar-besaran ke Indonesia, bisa membuka peluang kerja bagi masyarakat, meningkatkan daya saing industri dan mendongkrak perekonomian lokal. Namun, benarkah demikian?
Pada faktanya investasi justru membahayakan dipandang dari berbagai sudut, di antaranya:
Pertama, investasi menghantarkan kepada penjajahan ekonomi atas negeri ini. Para investor akan demikian mudah mengeruk aset-aset bangsa yang menguasai hajat hidup orang banyak. Hal ini ditandai dengan telah diterbitkannya undang-undang bercorak neoliberal, yang memungkinkan investor menguasai SDA strategis. Belum lagi kebijakan-kebijakan berupa pencabutan subsidi rakyat, penjualan BUMN, menaikkan pajak bagi masyarakat, hingga memberi peluang kemudahan masuknya tenaga kerja asing. Semua dilakukan pemerintah sebagai konsekuensi perjanjian yang diajukan oleh para investor. Alih-alih menyejahterakan, rakyat justru kian terbebani dengan semakin mahalnya biaya kebutuhan yang harus mereka tanggung. Hal ini berakibat kemiskinan dan kesenjangan ekonomi semakin tinggi, kerusakan moral, korupsi, dan kriminalitas kian merajarela. Itu semua adalah akibat dari penerapan sistem ekonomi neoliberal yang tegak atas asas sekularisme dan pilar-pilar ekonomi yang batil, seperti riba, kebebasan kepemilikan, kebebasan berperilaku dan lain sebagainya.
Kesemuanya itu ditopang oleh sistem demokrasi yang memberi kesempatan pada kaum kapitalis untuk berkuasa. Buktinya, tidak ada kedaulatan rakyat dalam demokrasi seperti yang selalu digembor-gemborkan. Kenyataannya bohong belaka. Rakyat hanya diperhatikan saat kampanye pemilu berlangsung saja. Setelah terpilih para pemangku kekuasaan akan lebih memperhatikan penyokongnya yaitu para pemilik modal.
Kedua, secara ideologis, investasi telah mengubah haluan ekonomi dan politik negeri ini menjadi pelayan bagi kepentingan negara besar. Tidak ada lagi wibawa dan kemandirian bangsa di hadapan negara investor. Secara hakiki bangsa ini menjadi mudah disetir negara lain untuk mengayomi kepentingan mereka.
Adapun Islam sebagai sistem hidup yang memiliki arah ideologi yang khas, memiliki pandangan bahwa ekonomi adalah satu kesatuan dengan ajaran lainnya seperti shalat, zakat, puasa dan seterusnya. Sistem ekonomi Islam mengatur transaksi jual-beli, cara berutang, zakat, kepemilikan termasuk perihal investasi yang berlandaskan akidah yaitu keimanan kepada Allah Swt. Sedangkan teknis pelaksanaannya disesuaikan dengan perkembangan zaman dan teknologi yang digunakan, selama tidak melanggar syariat Islam. Dengan tujuan tercapainya kesejahteraan seluruh kaum muslimin.
Dalam masalan investasi, Islam memiliki pandangan yang berbeda dengan sistem kapitalis. Keuntungan materi bukanlah tujuan utama dilakukannya investasi, tetapi keberkahan. Hal ini merupakan bagian dari muamalah yang harus dijalankan. Wajib sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan tidak mengandung riba di dalamnya sehingga keberkahan dan keridaan dari Allah Swt pun teraih.
Negara didanai dari pos pemasukan rutin seperti pos _fa'i, kharaj,_ zakat dan pos kepemilikan umum. Negara juga bisa memperoleh tambahan dana yang besar dari penguasaan sebagian harta milik umum seperti minyak, gas, barang tambang, dan hutan, yang dikelola oleh negara. Hasilnya dikembalikan untuk menutup berbagai kebutuhan negara seperti militer, kesehatan, pendidikan, dan sarana-sarana umum. (Abdul Qadim Zallum, _Sistem Keuangan Negara Khilafah_). Itu semua pernah diwujudkan secara gemilang oleh sistem Islam selama 13 abad lamanya.
Oleh karena itu, Indonesia dan dunia sangat membutuhkan penerapan sistem ekonomi dan politik Islam, yang tegak atas asas akidah dan pilar-pilar yang benar. Sebuah sistem yang akan menjalankan roda ekonominya secara mandiri. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan manusia yang dimiliki.
Tak ada pilihan terbaik lain kecuali Islam. Yakni dengan syariat dan khilafah yang akan memberikan rahmat, kesejahteraan, kemuliaan, keadilan dan keridaan hidup dari Sang Maha Pencipta dan Pengatur bumi ini dan seisinya. Dialah Allah Swt.
_Wallahu a'lam bi ash-shawab_
Post a Comment