Media Sosial Rawan Terhadap Penyebaran Isu Penyimpangan Ideologi

N3 Limapuluh Kota - Media sosial (Medsos) dewasa ini semakin banyak memuat berita dan cerita yang tidak sesuai fakta alias hoax. Bahkan tidak sedikit pula isu dan pemahaman idiologi yang jauh menyimpang dari Pancasila.

Demikian Staf Ahli Bidang IDKONS Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI Irjen. Pol. Drs. M Ghufron M.M, M.Si dalam acara kunjungan kerja ke Kabupaten Limapuluh Kota di pendopo rumah dinas Bupati Limapuluh Kota, Rabu (8/11) malam.

“Saat ini ada kelompok orang yang ingin menggantikan idiologi Pancasila. Pihak itu memuat berbagai informasi yang jauh menyimpang dari idilogi Pancasila dan ingin memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ungkap Ghufron.

Dikatakan Ghufron, menyikapi banyak informasi yang bersileweran secara liar di Medsos tersebut, masyarakat harus lebih bijak dalam memanfaatkan media sosial. Jangan mudah menelan mentah-mentah setiap informasi  yang ada, sebaliknya perlu memastikan terlebih dahulu kebenarannya, termasuk tentang paham idiologi.

“Salahsatu anugerah yang luar biasa di republik ini adalah Pancasila. Banyak orang yang ingin mengubahnya dan ingin mengacaukan Indonesia. Ini sudah final, semua upaya menggoyang Pancasila harus kita lawan,” tegas Ghufron.

Lebih lanjut dijelaskan, pada era keterbukaan sekarang ini Medsos sangat terbuka bebas dan mudah melakukan penyebaran informasi dan mengkampanyekan berbagai paham dengan berkedok kebaikan. Masyarakat harus hati-hati dan jangan sampai terbujuk rayu dengan pendekatan melalui Medsos tersebut.

“Kita harus hati-hati dan menyadari, tujuan penyebar paham yang menyimpang dari idiolohi Pancasila itu adalah meruntuhkan Pancasila dan menggantikan dengan ideologi lain," ujar Ghufron.

Sebelumnya Bupati Limapuluh Kota H Irfendi Arbi dalam sambutannya berharap, agar mata pelajaran Pendidikan Pancasila kembali diajarkan sebagai mata pelajaran utama kepada siswa. Dengan begitu, generasi muda diharapkan memiliki filter dari pengaruh negatif media sosial dan kemajuan teknologi informasi.

“Kita berharap pendidikan Pancasila dimunculkan lagi dalam kurikulum sekolah. Dengan  adanya pendidikan Pancasila dan agama, kita berharap siswa di daerah ini memiliki filter dari pengaruh negatif media massa dan kemajuan teknologi dan informasi serta pengaruh globalisasi,” papar Irfendi.

Menurut Irfendi, mata pelajaran Pancasila yang dulunya dikenal dengan nama Pendidikan Moral Pancasila (PMP) akan sangat membantu siswa memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya. Aktualisasi Pancasila harus kembali lebih digaungkan mulai dari lingkungan pendidikan dan di tengah masyarakat.

“Kita ingin lingkungan pendidikan benar-benar kembali melekat dengan nilai- nilai Pancasila. Untuk itu, di sekolah-sekolah hendaknya dimunculkan kembali pelajaran Pancasila,” ulang Irfendi.

Ikut hadir dalam acara itu staf ahli Bidang SDA LH dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Pertahanan Asmarni, SE, Kapolres Limapuluh Kota AKBP Haris Hadis, Kajari Payakumbuh Nur Tamam dan para kepala OPD Pemkab Limapuluh Kota.(Fajar Sitepu)
Previous Post Next Post