Bukittinggi, Nn -- Ketika dikunjungi Tim Safari Ramadhan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dipimpin Sekretaris Daerah Ali Asmar, masyarakat Mandi Angin, Koto Selayang, Kota Bukitinggi mengeluhkan berbagai persoalan yang merisaukan warga.
Persoalan yang diungkapkan diantaranya pembangunan bendungan Batang Agam yang tak kunjung rampung, sehingga ketika hujan, air melimpah membanjiri sebagian perumahan warga di Mandi Angin. Warga dari kalangan ibu rumah tangga juga mempertanyakan mekanisme pemberian bea siswa pendidikan yang berasal dari kompensasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak-BBM.
Dimana saat ini, banyak siswa miskin yang tercatat mendapatkan bea siswa, namun syaratnya keluarga bersangkutan harus memiliki Kartu Perlindungan Sosial-KPS, sedangkan kendalaanya tidak seluruh warga miskin terdata sebagai penerima kompensasi kenaikan harga BBM. Selain itu, masyarakat juga menanyakan langkah Pemerintah Provinsi dalam menyikapi kontrovesi pembangunan Rumah Sakit Siloam di Kota Padang. Dari isu yang beredar di masyarakat, kehadiran Rumah Sakit Siloam erat dengan adanya gerakan Kristenisasi.
Menanggapi keluhan masyarakat, Sekda Ali Asmar mengatakan, untuk persoalan bendungan Batang Agam, akan disampaikan kepada Balai Pengairan Provinsi karena aliran Batang Agam melintasi dua daerah yakni Agam dan Bukitinggi, sehingga perlu disikapi secara matang. Terkait masalah bea siswa yang merupakan kompensasi kenaikan harga BBM, Sekdaprov Ali Asmar menjelaskan, program dimaksud merupakan kebijakan dari Pemerintah Pusat, sehingga pemerintah Provinsi tidak bisa sepihak merubah mekanismenya. Diakui, sebenarnya Pemerintah Provinsi juga menyadari jika masyarakat merasakan adanya ketidak akuratan data penerima kompensasi kenaikan harga BBM, baik berupa BLSM, bea siswa pendidikan, dan raskin.
Sebagai tindak lanjut, Pemprov akan menampung keluhan masyarakat, sebagai pegangan untuk mendesak Pemerintah Pusat agar melakukan pendataan ulang atau perubahan data penerima kompensasi kenaikan harga BBM.
“Data yang digunakan sebagai acuan penerima kompensasi tersebut data tahun 2011. Sementara dalam perjalanan kehidupan selalu terjadi dinamika pergerakan ekonomi masyarakat, yang memungkinkan berkurangnya jumlah warga miskin atau bahkan bertambah. Kami akan berupaya mengusulkan ke pusat, karena pemberian kompensasi belum selesai masih ada beberapa tahap sampai Bulan Desember mendatang, terangnya.”
Sekdaprov Ali Asmar juga menghimbau pihak sekolah di daerah agar melakukan tugasnya, yakni cukup mendata jumlah siswa yang berasal dari ekonomi kurang mampu sesuai kondisi sebenarnya dan tidak perlu mencocokan dengan data BLSM, karena hal tersebut nantinya kewenangan PT Pos sebagai pelaksana.
Sementara itu, menjawab pertanyaan tentang kerisauan hadirnya Rumah Sakit Siloam yang dianggap erat dengan Kristenisasi, Sekda Ali Asmar menegaskan, kebijakan terkait Rumah Sakit Siloam berada di tangan Pemerintah Kota Padang. Pembangunan dimaksud pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan investasi di Kota Padang, serta pemenuhan kebutuhan layanan kesehatan bertaraf Internasional. Menurut Ali Asmar, isu Kristenisasi yang beredar, dihembuskan oleh pihak pesaing dalam bisnis. Untuk itu masyarakat diminta tidak perlu terlalu memikirkan maslah tersebut, mengingat saat ini pun Pemerintah Provinsi juga telah berkoordinasi dengan DPRD serta Pemko Padang agar memastikan terlebih dahulu isu dimaksud sebelum pembangunan resmi dimulai.
“Pembangunan belum dimulai baru peletakan batu pertama. Jangan terlalu dipenuhi pikiran negatif, dilihat dari segi positif, terkait dampak pembangunan Rumah Skait Siloam. Dapat menyerap banyak tenaga kerja, layanan kesehatan berkualitas. Kalau dilihat dari sudut pandang bisnis, isu negatif tentang Kristenisasi itu dihembuskan oleh pesaing bisnis. Kalau isu itu terbukti, pasti Pemerintah merekomendasikan pembangunannya untuk dihentikan, ujar Ali.”
Selain memberi tanggapan atas keluhan masyarakat, Sekdaprov Ali Asmar juga menyampaikan informasi terbaru terkait Penerimaan CPNS. Dijelaskan, Tahun ini, Pemerintah Provinsi akan membuka penerimaan CPNS dari pelamar umum untuk sejumlah bidang. Pemerintah Provinsi sebelumnya telah mengusulkan kebutuhan CPNS sebanyak 900 orang lebih kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi-Kemenpan. Kebutuhan CPNS meliputi tenaga guru, kesehatan, dan tenaga operasional. Namun demikian, dari jumlah usulan, baru disetujui sebanyak 193 orang.
"Kita tahun ini diberikan kesempatan untuk melakukan penerimaan CPNS, walaupun jumlahnya belum sesuai yang diusulkan. Secara rinci bidang yang akan dibutuhkan, akan diumumkan di media massa, terang Ali Asmar."
Sementara itu, dalam kunjungan Safari Ramadhan ke Masjid Darussalam, Mandi Angin, Koto Selayang, Bukitinggi, Pemerintah Provinsi melalui Sekdaprov Ali Asmar juga memberikan bantuan yakni uang tunai 10 juta rupiah, 42 Al Quran, dan 28 Terjemah. Kunjungan Tim Safari Ramadhan Pemerintah Provinsi didampingi oleh Tim dari Kota Bukitinggi yang diketuai oleh Kepala Pengadilan Agama Bukitinggi Syahrial Anas. Turut hadir dalam kunjungan dimaksud, diantaranya Kepala Dinas Perkebunan Sumbar Fajarudin, Kepala Biro Umum, dan Kepala Inspektorat. Zardi