Siapa yang Bertanggung Jawab atas Anak-anak Korban Bencana Sumatra?

 

Oleh Rani HS 

Aktivis Muslimah 

Menjadi anak-anak yatim piatu memang sudah menjadi takdir Allah SWT yang tidak bisa dihindari lagi. Seiring banyaknya musibah yang datang silih berganti banyak korban yang sudah tak terhitung jumlahnya, baik yang masih balita, tua dan muda. Menurut data, banyak anak korban bencana Sumatra yang menjadi yatim piatu, mereka kehilangan hak dasarnya. Terutama hak mendapatkan kasih sayang, makanan yang bergizi, pakaian yang bersih, pendidikan, keamanan dll. 

Berdasarkan info dari Antara—Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), mengusulkan pemerintah bersama pihak terkait untuk menyiapkan tempat khusus bagi anak-anak yatim piatu korban banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.  Hal tersebut disampaikan oleh Kak Seto disela-sela pendampingan psikologis (trauma healing) bagi anak-anak korban banjir bandang di Sekolah Dasar Negeri 07 Kota Padang, Sumatera Barat. Menurut Kak Seto, tempat tersebut harus bisa menciptakan ruang yang aman, kondusif, dan menyenangkan bagi anak penyintas banjir bandang. Hal ini dibutuhkan mengingat cukup banyak anak-anak yang kehilangan orang tua mereka akibat disapu banjir di tiga Provinsi terdampak. (Antaranews, 8/1/2026). 

Anak yatim piatu korban bencana adalah anak terlantar yang berdasarkan UUD seharusnya dipelihara (diurusi) oleh negara. Realitasnya, negara abai mengurusi anak-anak tersebut. Dan negara terkesan lamban dalam mengurusi korban bencana. Ini sangat disayangkan sekali, mengingat banyaknya kritikan pedas terhadap kinerja pemerintah saat ini dalam menangani masalah rakyatnya. 

Hal ini dikarenakan belum ada komitmen khusus negara, terkait pengurusan anak-anak yatim piatu korban bencana Sumatra, termasuk memikirkan nasib mereka setelah kehilangan keluarga. Negara dalam kapitalisme abai terhadap rakyat, termasuk anak-anak korban bencana. Kehadiran negara untuk me-riayah anak-anak korban bencana sangat minim, termasuk memikirkan nasib mereka setelah kehilangan keluarga. 

Negara memandang bencana secara kapitalistis, yaitu sudut pandang keuntungan misalnya, rencana menyerahkan lumpur bencana pada swasta. Sedangkan tanggung jawab riayah tidak dilakukan, hal ini mengundang kekecewaan di masyarakat yang terdampak. Sungguh sangat miris, ibaratnya induk ayam  lupa dengan anaknya. Itulah fenomena yang terjadi pada pemerintahan yang mengadopsi sistem kapitalis sekuler. 

Sangat jauh bila dibandingkan dengan pemerintahan yang mengadopsi sistem Islam kaffah. Negara Khilafah memiliki visi riayah (mengurusi) sehingga apapun kebutuhan rakyat korban bencana akan dipenuhi, termasuk pengurusan anak-anak yatim piatu. Negara akan memastikan jalur hadonah dan perwalian anak yatim piatu korban bencana, agar anak-anak tersebut tidak kehilangan kasih sayang keluarga dan kerabat. 

Bagi anak-anak yang tidak memiliki keluarga sama sekali, negara akan menampungnya dan menjamin semua kebutuhannya, termasuk tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Pengeluaran tersebut tidak diambil dari kas negara atau APBN, tetapi diambil dari baitul mal. Baitul mal membiayai semua kebutuhan untuk me-riayah anak yatim piatu tersebut. Melalui pos-pos pengeluaran yang sudah ditetapkan syari’at. Inilah cara kerja pemerintahan yang mengundang keridaan dari Allah SWT. Semoga tidak lama lagi kita akan mendapatkan pemimpin yang betul-betul dicintai oleh rakyatnya dan begitu pula sebaliknya. 

Wallahualam bissawab