Oleh. Sri Mulyati, S.IP
(Komunitas Muslimah Coblong Bandung)
Pemerintah Amerika Serikat kembali menjadi sorotan setelah mengumumkan rencana ambisius untuk membangun ulang Jalur Gaza yang porak-poranda akibat perang. Proyek ini disebut sebagai upaya “membangun Gaza baru”, yakni membangun kembali wilayah Palestina tersebut dari nol dengan konsep modern dan berorientasi pasar bebas. Dalam paparan visual yang ditampilkan pemerintah AS, tampak rencana pembangunan gedung-gedung tinggi di sepanjang pesisir, termasuk di kawasan Rafah yang sebelumnya merupakan permukiman warga dan kini telah hancur total.
Rencana tersebut dipresentasikan dalam seremoni penandatanganan piagam Dewan Perdamaian yang digagas Presiden AS Donald Trump, bertepatan dengan penyelenggaraan Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026. Peta yang diperlihatkan juga memuat tahapan pengembangan kawasan perumahan, pertanian, hingga industri baru, dengan target populasi sekitar 2,1 juta jiwa di Gaza (bbc.com, 23/01/2026).
Tokoh sentral di balik gagasan ini adalah Jared Kushner, menantu sekaligus penasihat dekat Donald Trump. Dalam forum yang sama di Davos, Kushner memaparkan visi menjadikan Gaza sebagai wilayah yang dikelola berdasarkan prinsip ekonomi pasar bebas ala Amerika Serikat, lengkap dengan distrik bisnis dan infrastruktur modern. Proyek ini diperkirakan membutuhkan dana sekitar 25 miliar dolar AS untuk membangun utilitas serta layanan publik.
Menurut rencana yang dipaparkan, pembangunan akan dilakukan dalam enam tahap. Tahap awal dimulai dari Rafah dan sebagian Khan Younis, kemudian berlanjut ke wilayah lain di Khan Younis, kamp-kamp pengungsi di Gaza tengah, hingga akhirnya fokus pada rekonstruksi Kota Gaza (middleeasteye.net, 22/01/2026).
Kembalinya nama Jared Kushner ke panggung diplomasi internasional menegaskan perannya sebagai perancang kebijakan luar negeri AS di Timur Tengah. Melalui proposal ini, pendekatan yang ditawarkan tidak lagi bertumpu pada penyelesaian politik dan kedaulatan Palestina, melainkan pada pengelolaan ekonomi, investasi global, dan peran besar sektor swasta sebagai jalan menuju perdamaian pasca konflik (mediaindonesia.com, 23/01/2026).
Sekilas, rencana pembangunan kembali Gaza terdengar seperti tawaran harapan bagi wilayah yang hancur akibat perang. Namun jika dicermati lebih dalam, proyek “Gaza Baru” justru memunculkan banyak tanda tanya besar. Pembangunan yang ditawarkan Amerika Serikat dan digawangi Jared Kushner tidak berangkat dari pengakuan atas kejahatan perang maupun penghormatan terhadap hak politik rakyat Palestina, melainkan dari logika investasi, manajemen, dan pertumbuhan ekonomi.
Banyak pihak menilai proyek ini bukan semata rekonstruksi kemanusiaan, melainkan bagian dari ambisi AS dan Israel untuk menguasai Gaza secara permanen. Dengan membangun ulang wilayah yang telah dihancurkan, jejak genosida dan kejahatan kemanusiaan berisiko tertutup oleh narasi pembangunan dan modernisasi. Gaza yang seharusnya menjadi simbol perjuangan rakyat Palestina justru diarahkan menjadi kawasan ekonomi baru yang tunduk pada kepentingan global.
Pembentukan apa yang disebut sebagai “Dewan Perdamaian” juga patut dicurigai. Alih-alih mendorong keadilan sejati, forum ini tampak lebih sebagai instrumen politik untuk memperkuat kendali internasional Amerika Serikat. Dengan menggandeng sejumlah negara, termasuk negara Muslim, AS berupaya menciptakan legitimasi global atas rencana mereka. Dalam kerangka ini, isu kemanusiaan dijadikan pintu masuk, sementara kendali politik dan ekonomi tetap berada di tangan kekuatan besar.
Akar Masalah di Balik Proyek Gaza Baru
Fenomena “Gaza Baru” tidak bisa dilepaskan dari karakter sistem demokrasi kapitalisme yang mendominasi politik global saat ini. Dalam sistem ini, kekuasaan politik berjalan seiring dengan kepentingan modal. Negara kuat seperti Amerika Serikat tidak bertindak netral, melainkan menjadi pelindung kepentingan ekonomi dan geopolitik para pemilik modal besar.
Pendekatan yang ditawarkan Jared Kushner yang menjadikan Gaza sebagai kawasan berbasis pasar bebas adalah cerminan logika kapitalisme itu sendiri. Penderitaan manusia direduksi menjadi persoalan manajemen dan investasi. Konflik politik dan penjajahan diperlakukan seolah masalah teknis yang bisa diselesaikan dengan suntikan dana, pembangunan infrastruktur, dan keterlibatan sektor swasta global.
Dalam sistem kapitalisme, perdamaian sering kali dimaknai sebagai stabilitas yang menguntungkan pasar, bukan keadilan bagi pihak yang tertindas. Karena itu, selama Gaza dapat stabil dan terbuka bagi investasi, maka penjajahan, blokade, dan pelanggaran hak rakyat Palestina dianggap bukan lagi masalah utama. Inilah sebabnya AS tetap dapat tampil sebagai penengah sekaligus sekutu utama Israel tanpa merasa bersalah.
Lebih jauh, sistem ini juga memungkinkan manipulasi opini internasional. Melalui forum global seperti World Economic Forum di Davos, gagasan penguasaan wilayah dapat dikemas sebagai visi pembangunan dan perdamaian. Negara-negara lain didorong untuk ikut serta, bukan demi membela Palestina, tetapi demi posisi politik dan kepentingan ekonomi masing-masing.
Mengembalikan Gaza pada Keadilan dan Martabat Umat
Dalam pandangan Islam, persoalan Gaza tidak sekadar isu kemanusiaan atau pembangunan fisik, tetapi persoalan akidah, keadilan, dan amanah kepemimpinan. Tanah Palestina, termasuk Gaza, dipandang sebagai wilayah yang memiliki ikatan sejarah dan spiritual dengan umat Islam, yang hingga kini masih berada di bawah penjajahan dan penindasan. Karena itu, solusi Islam tidak berhenti pada rekonstruksi gedung dan infrastruktur, melainkan pada pemulihan hak dan kedaulatan rakyatnya.
Islam dengan tegas mengingatkan umat agar tidak menyerahkan loyalitas dan kepemimpinan kepada pihak yang memusuhi kaum beriman. Allah Swt. berfirman, “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang-orang beriman.” (QS. An-Nisa: 144). Ayat ini menjadi peringatan bahwa tunduk pada skema politik negara-negara besar yang nyatanya mendukung penjajahan hanya akan memperpanjang penderitaan umat.
Dalam Islam, perjuangan (jihad) dimaknai secara luas sebagai kesungguhan kolektif untuk menegakkan keadilan dan melawan kezaliman sesuai tuntunan syariat. Rasulullah saw. Bersabda, “Sebaik-baik jihad adalah menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. ” (HR. Abu Dawud).
Solusi Islam atas persoalan Gaza bukanlah tunduk pada proyek “Gaza Baru” yang dikendalikan kekuatan asing, melainkan membangun kesadaran umat untuk berdiri di atas prinsip iman dan keadilan. Hanya dengan cara itulah Gaza tidak sekadar dibangun ulang secara fisik, tetapi benar-benar dibebaskan dari penjajahan dan dikembalikan martabatnya sebagai bagian dari negeri kaum tertindas yang berdaulat.
Wallahua'lam bissawab
No comments:
Post a Comment