Kapitalisme Gagal: Negara Abai pada Anak Yatim Bencana Sumatera

 

Oleh : Ummu Fatih (Aktivis Muslimah)

 

 

 

    Bencana alam yang melanda berbagai wilayah di Sumatera selama beberapa tahun terakhir telah meninggalkan bekas luka mendalam bagi masyarakat setempat, terutama bagi para anak-anak yang kehilangan kedua orang tua atau salah satu dari mereka, menjadikan mereka yatim piatu. Seperti yang dilaporkan oleh BBC Indonesia, banyak di antara mereka kehilangan hak dasar untuk mendapatkan perlindungan dan perawatan yang layak, yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara. Sementara itu, penelitian dari FH Untar menyatakan bahwa negara memiliki kewajiban hukum yang tidak dapat diabaikan terhadap korban bencana, sebagaimana juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan negara harus menjamin pemenuhan hak anak tanpa diskriminasi. Namun realitas yang terjadi menunjukkan sebaliknya – negara tampak abai dan lamban dalam menangani nasib anak-anak yatim piatu tersebut. Bahkan, seperti yang dikutip dari Antara News, meskipun telah ada usulan untuk menyediakan tempat khusus bagi anak-anak korban banjir Sumatera, langkah konkret untuk mewujudkannya masih terasa sangat minim.

 

    Fakta yang tak bisa disangkal adalah bahwa sebagian besar anak yatim piatu korban bencana Sumatera belum mendapatkan perhatian yang layak dari pihak berwenang. Mereka kehilangan hak dasar untuk pendidikan, kesehatan, tempat tinggal yang layak, serta kasih sayang keluarga yang seharusnya menjadi pondasi pertumbuhan mereka. Realitasnya, negara tampak lebih fokus pada aspek lain yang dianggap lebih "penting" dari pada menyelesaikan masalah akut yang dihadapi oleh anak-anak ini. Banyak dari mereka terpaksa tinggal di tempat penampungan yang tidak layak dalam waktu lama, atau harus bergantung pada bantuan dari masyarakat atau lembaga swasta yang ketersediaannya juga terbatas.

 

     Hal ini menunjukkan bahwa negara belum memiliki komitmen khusus yang jelas terkait pengurusan anak yatim piatu korban bencana Sumatera, termasuk dalam memikirkan nasib mereka di masa depan setelah kehilangan keluarga. Sistem kapitalisme yang menjadi dasar tatanan negara saat ini cenderung membuat negara abai terhadap kesulitan rakyat, termasuk anak-anak korban bencana. Kehadiran negara untuk memberikan perlindungan dan perawatan sangat minim, bahkan terkadang hanya sebatas retorika atau bantuan darurat yang tidak berkelanjutan. Lebih jauh lagi, negara seringkali memandang bencana dari sudut pandang kapitalistis yang mengutamakan keuntungan, seperti terlihat dari rencana untuk menyerahkan pengelolaan lumpur bencana kepada pihak swasta, sementara tanggung jawab utama untuk merawat dan melindungi korban – terutama anak-anak yatim piatu – seolah dikesampingkan. Hal ini jelas menunjukkan bahwa sistem yang ada saat ini tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar rakyat yang terkena musibah.

 

    Dalam pandangan Islam, tanggung jawab terhadap korban bencana termasuk anak yatim piatu memiliki pijakan yang sangat kuat berdasarkan Nash syara'.Untuk tanggung jawab negara terhadap rakyat korban bencana, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang amir (kepala negara) adalah pemimpin dan dia akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya..." (HR. Bukhari dan Muslim). Sabda ini menunjukkan bahwa pemimpin memiliki tanggung jawab mutlak untuk mengurus urusan rakyat, termasuk korban bencana. Allah SWT berfirman yang artinya:"Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan yang membabi buta. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu mengambil pelajaran."(TQS.An-Nahl:90).

 

  Untuk perlindungan khusus terhadap anak yatim piatu, Allah SWT berfirman yang artinya: "Dan janganlah kamu menyia-nyiakan harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik, hingga mereka mencapai usia dewasa.

Dan berikanlah kepada mereka makan dan pakaian yang layak, dan ucapkanlah perkataan yang ma'ruf." (TQS.An-Nisa:2).Untuk memberikan semangat kepada mereka yang merawat anak yatim, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Aku dan orang yang memelihara anak yatim itu dalam surga seperti ini." Beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengahnya serta merenggangkan keduanya (HR. Bukhari).

 

    Peran Baitul Mal dalam memenuhi kebutuhan korban bencana juga memiliki dasar seperti dalam firman Allah SWT yang artinya: "Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang miskin, pengurus zakat, mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) hamba sahaya, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah."(TQS.At-Taubah:60)

 

    Dengan demikian, dalam negara Khilafah akan menjalankan konsep riayah secara optimal, memastikan kebutuhan rakyat korban bencana termasuk anak yatim piatu terpenuhi. Negara akan menjamin jalur hadhanah dan perwalian agar anak-anak tidak kehilangan kasih sayang keluarga dan kerabat, serta menampung mereka yang tidak memiliki keluarga sama sekali dengan menjamin tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Semua kebutuhan ini akan dibiayai melalui Baitul Mal berdasarkan pos-pos pengeluaran yang telah ditetapkan syariat. Ini menunjukkan bahwa tanggung jawab terhadap anak yatim piatu korban bencana bukan hanya kewajiban individu, melainkan juga negara yang harus menjalankan peran sebagai pelindung dan pemimpin yang bertanggung jawab.