Oleh Ummu Muthya
Ibu Rumah Tangga
Ada kabar baik untuk 3,8 juta warga Kabupaten Bandung, dimana Pemerintah kabupaten Bandung menyatakan kesiapannya untuk memberikan layanan pemeriksaan kesehatan gratis secara menyeluruh di seluruh fasilitas layanan kesehatan yang ada. Mulai dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Puskesmas, hingga Poliklinik Desa (Polindes). Seluruh warga akan mendapatkan akses layanan pemeriksaan kesehatan gratis tanpa dipungut biaya.
Bupati Bandung Dadang Supriatna mengatakan, program ini merupakan bentuk dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Bandung terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto di bidang kesehatan. Meskipun program layanan pemeriksaan kesehatan gratis telah berjalan, implementasinya dinilai belum maksimal.
Untuk mempercepat realisasi program ini, Dadang meminta Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung untuk segera melakukan pemetaan lebih detail. Pemetaan ini meliputi jumlah fasilitas kesehatan yang tersedia dan data penduduk agar 3,8 juta jiwa di Kabupaten Bandung mendapatkan fasilitas kesehatan dengan gratis. (inilahkoran.id 8/1/2026)
Kesehatan merupakan hak dasar masyarakat yang merupakan penanaman modal penting untuk memajukan daerahnya. Dengan pemeriksaan kesehatan secara gratis, dapat mendeteksi sejak dini berbagai penyakit dan memberikan penanganan yang tepat. Rencana pemeriksaan kesehatan gratis ini dapat dilaksanakan di peskesmas dan rumah sakit di setiap daerah, guna meningkatkan pelayanan kesehatan sekaligus mendekatkan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan.
Pemerintah membuat program ini bertujuan agar masyarakat mengetahui apa saja yang diderita oleh masyarakat, mendeteksi penyakit lebih awal agar dapat diberikan penanganan yang tepat dan mencegah komplikasi serta menurunkan risiko kecacatan dan kematian. Semua warga negara, tanpa memandang status ekonomi, memiliki akses yang sama terhadap layanan kesehatan yang dibutuhkan. Inilah bentuk tanggung jawab negara terhadap rakyatnya.
Pelayanan kesehatan secara gratis untuk pemeriksaan, namun rakyat tetap dibebani iuran BPJS yang setiap bulannya harus dibayar. Justru ini menjadi beban masyarakat, karena yang gratis hanya pemeriksaan saja. Sementara untuk pengobatan tidak gratis atau tidak semua dibayar oleh BPJS. Meskipun penyakitnya diketahui, namun pengobatannya harus bayar. Pada akhirnya kesehatan tetap tidak naik.
Keluhan layanan kesehatan dalam sistem kapitalisme sejatinya suatu keniscayaan, sebab layanan tersebut jauh dari nilai kemanusiaan dan membahayakan nyawa. Maka tidak aneh jika layanan persyaratan administrasi berbelit dan prosedur yang rumit, bahkan dalam kondisi pasien membutuhkan penanganan dengan segera, membuat tindakan medis terabaikan sehingga membahayakan keselamatan nyawa pada pasien. Aspek kemanusiaan bahkan sering diabaikan sehingga wajar jika keluhan terbanyak kaitan dengan pelayanan.
Semua ini merupakan buah dari pengelolaan kesehatan sistem kapitalisme. prinsip dalam sistem ini, negara berfungsi sebagai regulator dan bukan pelayan rakyat. Sementara rumah sakit adalah operator yang menjalankan usaha jasa kesehatan, oleh karena itu, layanan kesehatan diselenggarakan dengan konsep bisnis. Rakyat harus membayar iuran untuk mendapatkan pelayanan meski dengan besaran berbeda.
Berbeda dengan sistem Islam, kesehatan merupakan kebutuhan dasar kolektif yang dijamin oleh negara. Negara juga akan menyediakan fasilitas kesehatan untuk rakyat. Dan Islam telah memberikan amanah kepada negara untuk bertanggung jawab menjamin pemenuhan kebutuhan kesehatan semua warga, mulai dari pemeriksaan, pengobatan sampai sembuh. tanggung jawab ini tidak boleh diabaikan sebab dapat menimbulkan kemadaratan yang diharamkan dalam Islam.
Negara Islam juga memastikan ketersediaan sarana kesehatan dengan jumlah yang mencukupi, perlengkapan alat kesehatan, dan ketersediaan obat untuk semua jenis penyakit yang diproduksi oleh industri farmasi dalam negeri. Jika diperlukan, negara akan menyediakan rumah sakit keliling untuk melayani rakyat di daerah pelosok dan terpencil. Biaya kesehatan diambil dari baitulmal. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah saat ada delapan orang dari Urainah yang menderita gangguan limpa. Saat itu mereka datang ke Madinah untuk menyatakan keislamannya. Mereka dirawat di kawasan penggembalaan ternak milik baitulmal. Selama dirawat mereka diberi susu dari peternakan milik baitulmal.
Penguasa tidak membedakan status sosial, muslim maupun non muslim berhak menikmati layanan kesehatan gratis dengan kualitas layanan terbaik. Negara mampu menyelenggarakan kesehatan gratis karena memiliki sumber pemasukan negara yang banyak. Pos-pos pemasukan negara Islam terdiri dari harta rampasan perang (al-anfal, ganimah, fai, dan khumus), beberapa pungutan dari tanah kharaj dan jizyah, harta milik umum, harta milik negara, harta yang ditarik dari perdagangan luar negeri (‘usyr), harta yang disita dari pejabat dan pegawai negara karena diperoleh dengan cara haram, dan zakat.
Klinik-klinik dan rumah sakit merupakan sarana umum yang dimanfaatkan masyarakat untuk mendapatkan kesembuhan. Atas dasar itu, pengobatan merupakan bagian dari kemaslahatan dan sarana umum. Kemaslahatan dan sarana umum wajib disediakan dan diatur oleh negara. Penguasa selalu fokus melayani kebutuhan umat sehingga mampu menyediakan layanan kesehatan yang mudah diakses, cepat, dan profesional. Pemeriksaan gratis disediakan secara terus-menerus, tidak temporer, sehingga lingkungan yang sehat secara berkelanjutan di tengah umat, tingkat kesehatan masyarakat tinggi dalam sistem Islam.
Demikian sistem Islam mengatur tata kelola kesehatan rakyatnya, semua kebutuhan dan fasilitas tersedia, namun hanya ada dalam satu kepemimpinan yang meriayah seluruh rakyatnya seluruhnya yaitu dengan mrnegakkan kembali syariat Islam untuk memimpin dunia saat ini, hanyasistem Islamlah yang dapat menyejahterakan seluruh rakyatnya.
Wallahu a'lam bish shawab .
No comments:
Post a Comment