Oleh: Izzah Saifanah
Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar, mengkritik program makan bergizi gratis (MBG) yang tetap disalurkan atau berjalan, padahal sekolah saat ini sedang libur. "Masyarakat hari ini itu bingung, bagaimana mungkin ketika anak-anak sekolah libur, kemudian MBG itu masih jalan, orang tua harus ke sekolah, guru tetap harus di sekolah, dan lain-lain," katanya dalam program Sapa Indonesia Pagi KompasTV, Jumat (26/12/2025).
Media mengatakan, ada kesalahan sangat signifikan dalam tata kelola MBG, terutama pada saat libur sekolah. "Karena kebijakan itu kan harus ada tiga hal. Siapa sasaran, bagaimana mekanismenya, dan apa yang terjadi ketika konteksnya berubah," ujarnya.
Libur sekolah seyogyangya menjadi langkah efisiensi anggaran MBG jika pemerintah tetap pada kebijakan efisiensinya. Sayangnya, cara berpikir pemerintah ini berbeda dengan yang rakyat inginkan. Ini terkait realitas bahwa pemerintahan hari ini memang lahir bukan dari rahim rakyat, melainkan dari berbagai drama politik dan deal-deal dengan para pemilik modal. Wajar jika nyaris semua kebijakan pemerintah jauh dari paradigma melayani kepentingan rakyat, melainkan sarat berbagai kepentingan politik sesaat yang sejalan dengan spirit populisme dan paradigma pro kapitalis.
Tidak dimungkiri, paradigma populisme dan kapitalisme memang makin menguat selama dua periode pemerintahan terakhir. Pada corak pemerintahan seperti ini, pencitraan menjadi perkara mutlak karena dengan cara itulah mereka bisa mendulang dukungan rakyat dan sponsorship dari para pemilik kapital. Maklum, politik demokrasi yang sedang diterapkan, dikenal berbiaya supermahal.
Dalam konteks sistem sekuler demokrasi, kebijakan yang pemerintah rumuskan kerap berpihak hanya pada segelintir orang. MBG ini pun sejak awal diduga sebagai proyek bagi-bagi jatah profit, terutama bagi pengusaha. Meski proyek MBG membuka layanan kemitraan bagi siapa pun, tapi dengan syarat modal fantastis. Tidak pelak, mitra MBG bersifat eksklusif hanya bagi sejumlah pihak.
Dari sudut pandang yang lebih kritis, sistem demokrasi kerap memberi ruang bagi individu atau kelompok berkuasa untuk merumuskan kebijakan yang lebih menguntungkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu daripada kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.
Jika kita melihat lebih mendalam, kebijakan MBG dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuasaan atau akses ke dalam sistem, seperti anggota legislatif atau pengusaha yang memiliki koneksi politik untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Oleh karena itu, klaim bahwa program ini bertujuan untuk membantu rakyat hanyalah lip service. Para pemodallah yang justru mendapatkan untung. Begitulah kapitalisme demokrasi bekerja.
Keberadaan penguasa dalam Islam memiliki peran strategis dalam pemenuhan kebutuhan dasar individu. Ini merupakan implementasi peran penguasa sebagai raa’in (pengurus) yang akan menjamin kebutuhan hidup rakyat secara merata, tanpa kecuali.
Secara praktis pemenuhan kebutuhan gizi generasi menjadi tanggung jawab pemerintah. Ini murni karena amanah kepemimpinan yang pemerintah emban, bukan untuk meraih popularitas. Untuk itu, upaya perbaikan gizi generasi tidak bisa dilakukan secara parsial seperti saat ini.
Sebaliknya, sistem Islam berupaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan sistem ekonomi Islam dengan beberapa mekanisme untuk memastikan kebutuhan rakyat terpenuhi. Ini sekaligus sebagai upaya negara untuk mengentaskan kemiskinan karena salah satu masalah di tengah masyarakat miskin adalah tidak tercukupinya gizi generasi.
Mekanisme yang dilakukan antara lain sebagai berikut. Pertama, Islam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar (primer) dengan mewajibkan laki-laki untuk menafkahi diri dan keluarganya, serta mendorong kerabat dekat untuk saling membantu. Jika kedua hal ini belum cukup, negara harus turun tangan untuk memenuhi kebutuhan rakyat.
Kedua, negara wajib menyediakan layanan keamanan, pendidikan, dan kesehatan bagi semua warganya sebagai tanggung jawab dasar negara. Penguasa harus melaksanakan kewajibannya dan tidak dapat menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada pihak lain, termasuk swasta/asing.
Ketiga, pelayanan yang diberikan oleh negara dibiayai oleh dana dari baitulmal (kas negara). Negara akan mengoptimalkan pemasukan dari berbagai sumber pendapatan negara, seperti fai, ganimah, kharaj, dan jizyah, pemasukan dari hak milik umum, ‘usyur, khumus, rikaz, dan hasil tambang.
Dengan memaksimalkan sumber-sumber pendapatan ini, negara dapat memastikan kebutuhan rakyat terpenuhi secara merata, bukan hanya untuk segmen tertentu seperti dalam program MBG yang hanya ditujukan untuk para siswa tapi juga untuk menjamin kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.
No comments:
Post a Comment