Rekonstruksi Negara Terhadap Banjir Tidak Jelas: Negara Tolak Bantuan Asing

 

Oleh: Suryani

Di kutip dari bbc news indonesia – Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia, Avianto Amri, menggambarkan keputusan menolak bantuan asing  itu seperti “mengabaikan masalah atau menyangkal kenyataan” atas realita yang sebenarnya. Perbaikan kehidupan warga usai  bencana , kata dia membutuhkan banyak sumber daya. 

Tidak hanya itu  Presiden RI, Prabowo Subianto juga dalam sebuah wawancara  “bencana ini sekali lagi musibah tapi disisi lain  menguji kita. Alhamdulillah kita kuat, kita menangani masalah dengan kekuatan kita sendiri”. Ucapnya di hari ulan tahun ke 61 Partai golkar di istora senayan, jakarta, jum’at (05/12).

Pernyataan dari kedua tokoh tersebut tidak dapat terhindar dari kritik kan publik, hal ini dikarenakan pemerintah indonesia di anggap terlalu percaya diri dengan kemampuan dan sumber daya domestik yang mungkin membutuhkan skala yang lebih besar di luar dari perkiraan, penolakan ini juga di khawatirkan dapat memperlambat proses  bantuan yang sangat di butuhkan korban, dengan tindakan penolakan tersebut juga seperti mengabaikan prioritas kemanusiaan, bagi banyak pihak prioritas utama seharusnya adalah keselamatan dan pemulihan korban bantuan dari negara  mana pun yang dapat meringankan penderitaan harusnya diterima. Publik juga merasa bahwa penolakan tersebut juga di latar belakangi oleh aspek politik atau citra nasional.

Akar masalah:

Penggundulan hutan dalam skala besar  (untuk perkebunan, pertambangan, atau sekedar penebangan liar) yang secara langsung menghilangkan fungsi utama hutan sebagai penyangga dan penyerap air alami. Dampaknya tanpa akar pohon, air hujan deras langsung menjadi limpasan permukaan yang mengalir cepat dan membawa material tanah bukan meresap kedalam tanah. 

Ini juga merupakan dampak dari sistem kapitalisme, di mana hutan di lihat sebagai sumber daya yang dapat diubah menjadi komoditas bernilai tinggi seperti kayu, hasil tambang, dan lahan untuk properti  dan industri untuk menghasilkan laba. Dalam logika Kapitalisme nilai ekonomi dari komoditas ini sering di prioritaskan di atas nilai ekologis jangka panjang.

Selain itu sistem kapitalisme juga mendorong individu untuk berambisi mengambil sumber daya sebanyak-banyaknya dari lingkungan tanpa mempertimbangkan kapasitas alam untuk pulih. Hal ini memicu konversi lahan hutan menjadi perkebunan monokultur seperti kelapa sawit, padahal kelapa sawit memiliki akar yang tidak mampu mengikat tanah. Sistem kapitalis sangat mengutamakan keuntungan di atas segalanya, sehingga tidak heran bahwa segala sesuatunya dilihat sebagai komoditas yang menghasilkan diatas segalanya termasuk nilai kemanusiaan dan keselamatan.

Dalam islam:

Pencegahan: Pertama, konsep Hima, hima adalah kawasan yang dilindungi dan dilarang untuk dieksploitasi untuk kepentingan pribadi yang ditetapkan oleh negara demi kesejahteraan umum dan konservasi. Konsep ini telah diterapkan sejak masa nabi muhammad SAW. Kedua, Pemerintah menerapkan sanksi berat  termasuk denda, pencabutan izin, hingga hukuman penjara bagi pihak manapun baik individu maupun korporasi, yang terbukti melakukan penebangan liar atau perusakan lingkungan yang menyebabkan kerugian publik seperti banjir. Ketiga, pencegahan kerusakan lingkungan (Dar’u al-mafasid) dan pengolahan sumber daya alam (siyasah syar’iyyah) yang didasarkan pada prinsip teologis dan hukum. Pendekatan ini mengatasi akar masalah banjir dengan menyeimbangkan hak individu dan tanggung jawab kolektif.

Wallahu’alam.