Oleh. Mila Ummu Muthiah
(Aktivis Muslimah)
“Dan siapa yang memelihara kehidupan seseorang, seakan ia telah memelihara seluruh manusia.” Potongan surah Al-Mā’idah: 32 mengingatkan betapa agungnya nyawa manusia di sisi Allah. Bahkan nonmuslim yang hidup damai pun memiliki perlindungan hukum dalam Islam. Menjaga nyawa berarti menjunjung kehormatan yang Allah muliakan.
Namun, realitas di negeri ini menampilkan ironi memilukan. Seorang ibu hamil, Irene Sokoy, dan bayinya meninggal setelah ditolak oleh empat rumah sakit di Jayapura. Dari Kampung Hobong hingga RSUD Dok II Jayapura, perjalanan bolak-balik tanpa pertolongan medis membuat keduanya kehilangan nyawa di pagi buta, Senin (17/11). Suaminya, Neil Kabey, mengaku istrinya tidak mendapat bantuan karena ketiadaan dokter. Gubernur Papua Matius D. Fakhiri meminta maaf dan menilai kejadian ini sebagai potret buram layanan medis di Papua (DetikNews, 23-11-2025).
Sistem Kesehatan yang Lemah
Penolakan pasien gawat darurat sejatinya merupakan pelanggaran berat terhadap mandat regulasi. UU telah mewajibkan rumah sakit memberikan pertolongan pertama tanpa memandang biaya, identitas, atau status keanggotaan BPJS. Namun mengapa aturan ini berulang kali gagal ditegakkan?
Pertama, pengawasan pemerintah yang longgar membuat regulasi hanya menjadi slogan. Tidak ada sanksi tegas bagi rumah sakit yang melalaikan kewajiban; akibatnya, pelanggaran terus berulang.
Kedua, ketakutan administratif rumah sakit. Banyak pasien gawat darurat ditolak karena faktor biaya, verifikasi BPJS, status keanggotaan yang tidak aktif, rujukan belum lengkap, atau kekhawatiran klaim tidak dibayar. Sistem digital yang rumit membuat masyarakat bingung, sementara rumah sakit takut menanggung risiko finansial.
Ketiga, kendala keterbatasan fasilitas dan tenaga. ICU penuh, IGD tak memadai, kekurangan dokter spesialis, minim alat kesehatan, semua memperlihatkan bahwa rumah sakit bekerja pada titik kritis.
Keempat, kurangnya empati, terutama di lini depan. Ada cerita berulang tentang pasien gawat yang dihadapkan pada tumpukan formulir sebelum ditangani, seakan administrasi lebih penting dari keselamatan nyawa.
Pertanyaannya sederhana: mengapa sistem kesehatan kita begitu mudah menelantarkan warga saat kondisi paling mendesak?
Akar Masalah: Sekularisme-Kapitalisme Menjadikan Kesehatan Komoditas
Inilah buah dari sistem sekuler-kapitalistik yang memisahkan moralitas dari kebijakan publik. Kesehatan tidak dipandang sebagai amanah, melainkan sebagai layanan teknis yang tunduk pada logika untung-rugi.
Nilai-nilai agama disingkirkan dari pengaturan kehidupan; negara tidak menempatkan penyelamatan nyawa sebagai prioritas sakral. Rumah sakit pun beroperasi sebagai entitas bisnis. Pasien menjadi konsumen, bukan warga negara yang memiliki hak dasar untuk diselamatkan.
Motif profit menyebabkan investasi diarahkan pada layanan yang menguntungkan: operasi elektif, fasilitas premium, ruang VIP. Sementara layanan gawat darurat yang tidak menghasilkan margin tinggi justru sering terpinggirkan. Itulah sebabnya fasilitas dasar mandek, sementara fasilitas mewah terus bertambah.
Dalam sistem ini, keselamatan tidak menjadi tolok ukur; yang menentukan adalah kelayakan finansial. Permintaan maaf pejabat tidak cukup. Kasus semacam ini harus dipandang sebagai konsekuensi logis dari sistem, bukan sekadar kelalaian individu.
Pelayanan Kesehatan adalah Kewajiban Negara, Bukan Barang Dagangan
Kesehatan adalah hak rakyat dan tanggung jawab negara. Negara wajib menyediakan layanan gratis, mudah diakses, dan berkualitas, bukan hanya bagi yang mampu. Ketika negara membiarkan layanan kesehatan dikelola dengan logika bisnis, muncul ketimpangan struktural yang menelan korban jiwa.
Negara juga berkewajiban memenuhi kebutuhan dasar rakyat: pangan, sandang, papan, keamanan, pendidikan, dan kesehatan. Bila negara gagal menjalankan amanah ini, itu bentuk kezaliman yang kelak dimintai pertanggungjawaban.
Kerusakan tata kelola kesehatan saat ini adalah bukti bahwa sistem sekuler-kapitalisme tidak dirancang untuk melindungi rakyat, melainkan untuk melayani kepentingan pasar.
Islam: Sistem yang Mengutamakan Nyawa dan Menjamin Kesehatan Rakyat
Islam menawarkan paradigma berbeda. Kesehatan dipandang sebagai kepentingan umum yang negara wajib sediakan secara gratis dan menyeluruh. Negara Islam (Khilafah) menempatkan penguasa sebagai raa’in (pengurus rakyat) yang kelak akan ditanya tentang amanahnya. Rasulullah saw. bersabda:
“Setiap kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas yang dipimpinnya.” (HR Bukhari-Muslim)
Dalam sejarah peradaban Islam, layanan kesehatan menjadi standar emas dunia. Rumah Sakit Qalawun di Kairo mampu menampung 8.000 pasien, menyediakan perawatan penyakit fisik maupun mental, ruang pendidikan kedokteran, riset, hingga farmasi dengan penjaminan kualitas obat. Semua gratis, termasuk biaya makan, transportasi pulang, dan pakaian.
Semua dokter diuji kompetensi, obat harus murni, udara ruangan diatur, dan pasien dengan penyakit tertentu dipisahkan. Dana kesehatan dikelola dari Baitulmal dan wakaf, bukan dari premi masyarakat.
Sistem kesehatan Islam berdiri di atas prinsip:
1. Pelayanan gratis dan berkualitas untuk semua, tanpa diskriminasi.
2. Negara wajib menanggung seluruh pembiayaan, bukan swasta atau asuransi.
3. Tenaga medis diposisikan sebagai profesi mulia, bukan mesin industri kesehatan.
4. Kesehatan dilihat sebagai kewajiban agama, bukan bisnis.
Di Eropa, rumah sakit baru berkembang setelah para veteran Perang Salib menyaksikan standar tinggi fasilitas medis di dunia Islam.
Islam bahkan mendorong inovasi pengobatan, sebagaimana Rasulullah ﷺ mengirim tabib untuk Ubay bin Ka‘ab dan memperkenankan tindakan operasi sederhana (kayy). Ini bukti bahwa pengobatan modern bukan asing dalam tradisi Islam.
Dengan konsep ini, mustahil terjadi penolakan pasien karena biaya, dokumen, atau kuota kamar. Negara menjadi penjamin nyawa, bukan penonton tragedi.
Khatimah
Cukuplah kasus kematian Irene Sokoy menjadi alarm keras bahwa sistem kesehatan kita berada pada titik rapuh. Penyelamatan nyawa tidak boleh tunduk pada administrasi, klaim BPJS, atau ketiadaan dokter. Tragedi semacam ini tidak akan berhenti selama kita bertahan pada sistem yang menjadikan kesehatan sebagai komoditas. Wallahu a'lam bishawwab.[]
No comments:
Post a Comment