Oleh. Eni Cahyani, S.pd. I
Dilansir dari idstimes.jabar.com, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) membuat sejumlah harga komoditas bahan pokok naik . Hal itu berdampak pada inflasi di beberapa daerah, salah sautnya di Jawa Barat yang mengalami kenaikan harga pada telur dan daging ayam.
Wakil Kepala I Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang tidak menampik mengenai kondisi ini. Dia pun menemukan langsung kenaikan harga terjadi pada wortel, di beberapa pasar yang ada di Jakarta.
"MBG sekarang sudah menjadi penyokong inflasi. Beberapa sayur harganya sudah naik, buncis, kacang panjang, pakcoy, wortel. Wortel di Jakarta sudah Rp23 ribu per kilogram. Saya akan rapat dengan sebelas kementerian untuk membahas itu," ucap Nanik saat pidato di Rapat Konsolidasi SPPG Kabupaten Bandung, Minggu (16/11/2025).
Telah kita ketahui, program MBG ini salah satu program unggulan capres cawapres Prabowo Gibran pada saat kampanye itu. Program ini diyakini akan mampu mengatasi problem malnutrisi dan stunting bagi anak-anak dan ibu hamil. Selain itu diharapkan mampu meningkatkan kualitas SDM serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Akan tetapi, dalam program ini banyak menuai masalah. Mulai dari pendanaan, unit yang melaksanakan program yang dalam hal ini diampu oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta SOP yang berkaitan dengan MBG. Pada akhirnya banyak kasus keracunan makanan setelah menyantap MBG dan juga terjadinya inflasi karena program MBG ini.
Dikutip dari Theconversation.com, Selain masalah keracunan dan beban anggaran, program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menyisakan persoalan lain, yakni food waste atau limbah makanan. Kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menunjukkan sisa makanan dari program MBG mencapai 1,1-1,4 juta ton per tahun. Dari sini terlihat bahwa program MBG ini terkesan dipaksakan, belum terencana dengan matang.
Sejatinya, pemberian MBG dan proyek sosial lain yang sejenisnya bukanlah watak dasar dari ideologi kapitalis. Karena sistem ekonomi kapitalis menafikan peran negara dalam memenuhi hajat hidup masyarakat. Bahkan program semacam itu tidak serta-merta meningkatkan gizi masyarakat secara keseluruhan apalagi secara permanen. Program MBG ini seolah menjadi penyokong limbah baru karena banyaknya sisa makanan yang terus bertambah disetiap harinya. Artinya sistem kapitalis ini memanglah akar permasalahan sesungguhnya karena hal yang seharusnya sudah difikirkan dan diatur sedemikian ini masih saja keteteran. Pantas saja program yang ada “andil” kepentingan selalu berujung cela dan kemudhorotan untuk rakyat.
Sesungguhnya, apa yang terjadi di Indonesia dan negara-negara lain di dunia saat ini adalah akibat dari diterapkannya sistem demokrasi kapitalis. Ini bukan sekadar tuduhan. Kapitalisme sangat nyata telah menimbulkan berbagai kerusakan diberbagai bidang, termasuk bidang ekonomi.
Islam, memiliki prinsip dasar bahwa penguasa atau negara adalah ra’in. Ia bertanggung jawab terhadap rakyat yang dipimpinnya. Maka negara akan melakukan periayahan dengan mekanisme yang sesuai syariat demi kesejahteraan rakyatnya.
Penguasa menjalankan mekanisme yang bisa menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat, termasuk makanan. Hal ini bisa dilakukan dengan dua cara:
Pertama, secara tidak langsung seperti menyediakan lapangan kerja bagi kaum pria, sehingga mereka bisa menunaikan kewajiban memberi nafkah. Memberikan edukasi tentang makanan bergizi yang sesuai syariat yakni halalan thayyiban. Kedua, secara langsung dengan menyalurkan harta dari baitulmal yang berasal dari harta kepemilikan umum kepada rakyat yang benar-benar membutuhkan. Memberikan lahan pertanian kepada siapapun yang tidak memiliki lahan namun mampu mengelolanya.
Saat ini sistem yang menguasai negeri bukanlah sistem Islam (Khilafah) melainkan sistem Kapitalisme. Maka pantas saja jika penguasa kita akan selalu memberikan aturan dan kebijakan yang hanya memakmuran kepentingan dikalangan sebagian org saja bukan untuk kepentingan seluruh rakyat.
Wallahu’alam bi showwab
No comments:
Post a Comment